Wantimpres soal Putusan Ijazah Gibran di MK: Hasil Pilpres Tak Bisa Diubah

Putusan MK Menutup Sengketa PHPU Terkait Ijazah Gibran

Nusantaranews1.com – Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak mengubah hasil pemilihan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menegaskan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden telah melalui rangkaian proses politik serta telah dilantik.

MK sebelumnya menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain tidak dapat diterima. Dengan keputusan tersebut, perkara tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok sengketa dalam permohonan PHPU tersebut.

Bamsoet menyampaikan bahwa tahapan Pilpres 2024 sudah berada pada kondisi final. Ia menilai putusan lembaga peradilan konstitusi itu perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap proses hukum dan ketatanegaraan yang telah berjalan.

“Tidak bisa diubah karena itu sudah mengarungi proses politik yang panjang dan beliau-beliau sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak ada lagi yang bisa… tidak ada yang bisa mengubah keputusan hasil pilpres tersebut,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Status Hasil Pilpres 2024

Pernyataan itu menegaskan pandangan bahwa hasil Pilpres 2024 tetap berlaku setelah seluruh tahapan utama pemilu dan pelantikan selesai. Dalam sistem pemilu, sengketa hasil pemilihan memiliki batas prosedural, termasuk pihak yang dapat mengajukan permohonan dan tenggat waktu pengajuannya.

Perkara PHPU sendiri merupakan mekanisme hukum untuk menguji perselisihan hasil pemilihan umum. Namun, sebuah permohonan harus memenuhi persyaratan formal sebelum substansi gugatan diperiksa. Persyaratan tersebut mencakup kedudukan hukum pemohon serta kepatuhan pada batas waktu pengajuan perkara.

Dalam perkara ini, MK menyebut para pemohon tidak memiliki legal standing dan pengajuan dilakukan setelah tenggat waktu yang tersedia berakhir. Dua pertimbangan tersebut menjadi alasan permohonan tidak diterima.

Putusan tidak dapat diterima, yang juga dikenal dengan istilah Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO, menunjukkan bahwa majelis tidak melanjutkan perkara karena syarat awal permohonan tidak terpenuhi. Artinya, terdapat perbedaan antara perkara yang tidak diterima secara prosedural dan perkara yang ditolak setelah pemeriksaan substansi selesai dilakukan.

Temuan MK Mengenai Dokumen Pendidikan

Meski permohonan tidak diterima, MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas atau sederajat.

Pernyataan tersebut muncul dalam konteks argumentasi perkara yang diajukan para pemohon. Namun, putusan akhir tetap menegaskan bahwa gugatan tidak dapat diproses lebih jauh karena persoalan kedudukan hukum dan keterlambatan pengajuan.

Dengan demikian, pembaca perlu membedakan isi pertimbangan yang dicatat MK dengan amar putusan perkara. Amar putusan menentukan akibat hukum langsung dari perkara, sementara pertimbangan menjelaskan dasar majelis dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Bamsoet menyatakan bahwa polemik setelah putusan tidak lagi berada pada ruang kewenangan MK. Ia menyerahkan tindak lanjut atas isu yang berkembang kepada lembaga yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

“Ya, kan sudah jelas bahwa NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima), tapi kami serahkan kepada lembaga yang terkait,” kata Bamsoet.

Belum Dibahas dalam Rapat Perdana Wantimpres

Isu putusan MK itu belum menjadi agenda pembahasan pada rapat perdana Wantimpres. Bamsoet menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai perkara tersebut tidak sempat dilakukan dalam pertemuan itu.

Ia juga mengingatkan bahwa masukan dalam forum Wantimpres tidak serta-merta dapat disampaikan ke ruang publik. Lembaga tersebut menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan nasihat kepada presiden, sehingga pembahasan internal memiliki karakter tersendiri.

“Tadi tidak sempat dibahas, dan kalaupun dibahas juga kan masukannya kan juga tidak bisa diumumkan ke publik,” katanya.

Perkembangan perkara ini memperlihatkan pentingnya memahami jalur hukum pemilu secara utuh. Perdebatan publik dapat terus berlangsung, tetapi prosedur hukum menetapkan syarat, batas waktu, dan forum yang menentukan apakah sebuah gugatan dapat diperiksa.

Bagi masyarakat, putusan MK tersebut menjadi penjelasan bahwa suatu permohonan PHPU tidak otomatis masuk ke tahap pembuktian materiil. Legal standing dan ketepatan waktu merupakan bagian penting dari akses terhadap proses persidangan. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, perkara dapat berhenti pada tahap awal.

Sementara itu, pernyataan Bamsoet menempatkan hasil Pilpres 2024 sebagai keputusan yang telah melewati proses politik dan ketatanegaraan. Dalam pandangannya, pelantikan presiden dan wakil presiden memperkuat posisi bahwa hasil pemilihan tidak lagi dapat diubah melalui perkara yang telah diputus tidak dapat diterima oleh MK.