RI Butuh 15.105 Kapal hingga 2029, Baru Ada 5.492 Unit yang Tersedia

Kebutuhan Armada Laut Indonesia Masih Jauh dari Target 2029

Nusantaranews1.com – Indonesia menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan konektivitas antarpulau tetap berjalan kuat hingga 2029. Kebutuhan armada nasional diproyeksikan mencapai 15.105 kapal, sementara realisasi pembangunan kapal dari 2024 sampai September 2026 baru menyentuh 5.492 unit. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 9.613 kapal yang perlu dipenuhi dalam tiga tahun mendatang.

Kesenjangan ini tidak semata-mata menggambarkan jumlah kapal yang belum tersedia. Tantangan utamanya juga mencakup kesesuaian jenis kapal dengan kebutuhan tiap rute, kemampuan pelabuhan menerima dan melayani armada, kesiapan industri galangan, pasokan komponen, pembiayaan, serta kepastian permintaan dari pengguna jasa pelayaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa pemenuhan armada memerlukan keterlibatan bersama dari seluruh pihak dalam ekosistem maritim. Pemerintah, operator pelayaran, galangan kapal, pengelola pelabuhan, lembaga pembiayaan, dan penyedia teknologi memiliki peran yang saling terhubung.

“Tantangannya bukan seberapa luas jaringan yang tersedia, tetapi bagaimana memastikan jaringan tersebut dilayani oleh armada yang cukup, sesuai dengan karakteristik rute, didukung pelabuhan yang memadai, serta mampu memberikan pelayanan yang aman, andal, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Dudy di Wisma Danantara Selasa (6/10/2026).

Jaringan Pelabuhan Membutuhkan Armada yang Seimbang

Skala jaringan transportasi laut Indonesia menunjukkan alasan kebutuhan kapal menjadi isu strategis. Saat ini terdapat 636 pelabuhan laut serta 132 pelabuhan penyeberangan. Infrastruktur tersebut melayani pergerakan manusia, distribusi barang, dan kebutuhan logistik di wilayah yang tersebar di ribuan pulau.

Jaringan pelayaran yang telah berjalan juga cukup luas. Indonesia memiliki 107 trayek kapal perintis, 41 trayek Tol Laut, 18 trayek kapal rede, 26 trayek PSO Pelni, dan enam trayek kapal ternak. Jalur-jalur itu membutuhkan armada dengan kapasitas, desain, dan pola operasi yang berbeda-beda.

Di sisi jumlah armada, terdapat 6.178 kapal penumpang dan 52.788 kapal barang. Angka tersebut memperlihatkan besarnya aktivitas pelayaran nasional, tetapi jumlah kapal yang tersedia belum otomatis menjawab kebutuhan baru maupun kebutuhan penggantian kapal yang telah berumur. Konektivitas antarpulau sangat bergantung pada kecukupan armada yang dapat beroperasi secara aman dan andal pada rute masing-masing.

Untuk masyarakat di daerah kepulauan, keberadaan kapal bukan hanya persoalan pilihan moda transportasi. Armada laut berperan dalam menjaga akses terhadap perjalanan penumpang, pasokan kebutuhan sehari-hari, pengiriman barang, hingga layanan yang bergantung pada jalur distribusi antarpulau. Karena itu, kapasitas kapal dan kesiapan pelabuhan perlu direncanakan secara terpadu.

Peremajaan Kapal Menjadi Tekanan Tambahan

Selain membangun kapal untuk mengejar kebutuhan hingga 2029, pemerintah juga perlu memperhatikan usia armada yang telah beroperasi. Data per 5 Oktober 2026 menunjukkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki 142 kapal dengan rata-rata usia sekitar 30 tahun.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni juga menghadapi kebutuhan pembaruan armada. Perusahaan tersebut memiliki 26 kapal dengan rata-rata usia sekitar 32 tahun. Kondisi ini menandakan agenda pemenuhan kapal baru berjalan bersamaan dengan kebutuhan peremajaan kapal yang telah lama digunakan.

Pengadaan armada tidak bisa dinilai hanya dari target jumlah unit. Kapal yang dibutuhkan perlu memiliki standar keselamatan yang memadai, efisien dalam pengoperasian, sesuai dengan kondisi perairan dan rute, serta mampu melayani penumpang maupun logistik secara konsisten. Ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan operasional armada.

Industri Dalam Negeri dan Regulasi Didorong Bergerak Bersama

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan dalam memanfaatkan kemampuan industri kapal domestik. Kapasitas galangan nasional, tenaga kerja, teknologi produksi, dan rantai pasok komponen menjadi faktor yang menentukan kemampuan memenuhi permintaan besar dalam waktu terbatas.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan besar, bagaimana kebutuhan armada nasional dapat dipenuhi oleh kemampuan industri dalam negeri dan bagaimana regulasi dapat menciptakan ruang bagi pertumbuhan industri sekaligus tetap menjamin keselamatan, efisiensi, dan daya saing,” jelasnya.

Kementerian Perhubungan turut mendorong penyelarasan kebijakan pelayaran dan pembangunan kapal dengan perkembangan aturan International Maritime Organization atau IMO, serta kemajuan teknologi maritim. Ruang bagi penggunaan teknologi alternatif dengan tingkat keselamatan yang setara menjadi salah satu perhatian dalam proses tersebut.

Harmonisasi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan industri dan sumber daya manusia. Proses pemeriksaan, pengujian, serta sertifikasi kapal perlu disesuaikan agar tetap menjaga kualitas sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang membangun atau mengoperasikan kapal.

Penyederhanaan birokrasi menjadi bagian dari upaya tersebut. Kepastian proses dan waktu dibutuhkan agar pembangunan kapal tidak terhambat prosedur yang berlarut-larut, tetapi percepatan tetap harus berjalan tanpa mengurangi pengawasan keselamatan.

“Diperlukan penyederhanaan proses dan birokrasi, sementara standar keselamatan harus tetap kita jaga sehingga industri memperoleh kepastian proses dan waktu tanpa mengurangi kualitas maupun keselamatan kapal yang dibangun,” tutur Dudy.

Target pemenuhan 15.105 kapal hingga 2029 pada akhirnya menjadi ujian koordinasi bagi sektor maritim nasional. Pembangunan kapal, pembaruan armada lama, penguatan galangan, kesiapan pelabuhan, dan regulasi yang responsif perlu berjalan dalam satu arah agar jaringan laut Indonesia dapat memberikan layanan yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan masyarakat.