Tempuh Jalur Hukum, Hary Tanoesoedibjo Resmi Laporkan Jusuf Hamka ke Polisi

Hary Tanoesoedibjo Bawa Perselisihan dengan Jusuf Hamka ke Kepolisian

Nusantaranews1.com – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengusaha Jusuf Hamka ke polisi pada Rabu, 30 September 2026. Langkah itu diambil setelah sejumlah pernyataan yang beredar di ruang publik dan media sosial dinilainya telah menyerang nama baik pribadi serta perusahaan-perusahaan di bawah MNC Group.

“Saya telah membuat laporan polisi untuk terlapor Jusuf Hamka,” ujar Hary Tanoesoedibjo.

Hary menyampaikan bahwa hubungan perkenalannya dengan Jusuf Hamka telah berlangsung sekitar tiga dekade. Namun, perselisihan yang semula tidak ingin dibawa ke ranah pidana akhirnya berubah arah lantaran ia menilai tudingan-tudingan yang disampaikan telah melewati batas wajar.

Perkara ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan tuduhan di ruang terbuka. Pernyataan yang menyangkut individu, korporasi terbuka, maupun institusi keuangan dapat memiliki dampak luas apabila tidak didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tudingan Penipuan Dipersoalkan

Salah satu hal yang menjadi fokus Hary ialah penggunaan kata “menipu” yang diarahkan kepadanya. Ia menilai istilah tersebut bukan sekadar kritik, melainkan tuduhan berat yang dapat dikaitkan dengan dugaan tindak pidana.

“Saya disebut menipu. Istilah menipu mengandung tuduhan serius dan dapat dikaitkan dengan tindak pidana. Jika memang ada dugaan tindak pidana, seharusnya dugaan itu disampaikan melalui proses hukum dan didukung bukti,” ujarnya.

Hary menegaskan, dugaan pelanggaran hukum seharusnya dibuktikan melalui mekanisme yang tersedia, bukan semata-mata melalui pernyataan publik. Ia memandang langkah pelaporan ini sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban atas tudingan yang dianggap merugikan reputasinya.

Ia juga menyebut masih ada sejumlah pernyataan lain yang dinilainya tidak tepat dan perlu diuji secara hukum. Bagi Hary, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut dirinya sebagai pribadi, tetapi juga menyentuh kepentingan perusahaan dan para pemegang saham publik.

Perkara NCD dan Posisi di CMNP

Dalam penjelasannya, Hary turut menyinggung perkara Negotiable Certificate of Deposit atau NCD yang berawal pada 1999. Ia menekankan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perdata yang hingga kini masih berproses di pengadilan.

Pada periode itu, Jusuf Hamka disebut sebagai pemegang saham kecil di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP. Karena itu, Hary menilai gambaran yang seolah menempatkan Jusuf Hamka sebagai pemilik CMNP pada 1999 tidak mencerminkan kondisi secara utuh.

Pembedaan antara sengketa perdata dan tuduhan pidana menjadi bagian penting dalam polemik ini. Sengketa perdata pada dasarnya berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak, sementara tuduhan pidana membutuhkan dasar serta pembuktian yang mengikuti proses penegakan hukum.

Bantahan soal Denda Lingkungan dan Pajak Properti

Hary juga membantah tudingan mengenai denda Rp500 miliar yang disebut belum dilunasi dalam perkara lingkungan hidup. Setelah dilakukan verifikasi, ia menyatakan tidak ditemukan perkara sebagaimana yang disebutkan dalam tudingan tersebut.

“Dia juga menyebut denda Rp500 miliar yang belum selesai dibayar terkait kasus lingkungan hidup, padahal setelah dilakukan verifikasi, tidak ditemukan kasus seperti yang disebutkan tersebut,” kata Hary.

Selain itu, ia menolak tuduhan mengenai PPN properti sebesar Rp4 triliun yang disebut belum disetorkan. Hary menjelaskan bahwa apabila angka tersebut dimaknai sebagai PPN dari penjualan properti, nilai transaksi yang tersirat akan melampaui Rp36 triliun.

“Apa yang dituduhkan adalah menyesatkan tanpa dasar sama sekali. Sebagai gambaran, jika Rp4 triliun dimaksudkan sebagai PPN atas penjualan properti, angka tersebut mengandaikan nilai penjualan lebih dari Rp36 triliun. Betul-betul fitnah yang keji,” tegas Hary.

Penjelasan itu disampaikan untuk menunjukkan besarnya konsekuensi dari angka yang beredar. Tuduhan mengenai pajak dan kewajiban pembayaran dapat memengaruhi persepsi publik terhadap tata kelola sebuah perusahaan apabila tidak disertai penjelasan serta bukti yang jelas.

Nama Bank MNC dan Kepercayaan Nasabah

Hary turut mempermasalahkan penyebutan Bank MNC sebagai “Bank MCK”. Ia menilai ungkapan tersebut tidak dapat dipandang ringan karena perbankan memiliki hubungan langsung dengan dana masyarakat dan kepercayaan nasabah.

“Pernyataan bahwa Bank MNC adalah ‘Bank MCK’ juga sangat berbahaya. Bank berhubungan dengan dana masyarakat, sehingga reputasi dan kepercayaan terhadap bank harus dijaga,” ujarnya.

Dalam sektor perbankan, kepercayaan merupakan unsur utama. Pernyataan yang dapat menimbulkan kekhawatiran tanpa dasar yang dapat diuji berpotensi memicu keresahan di masyarakat. Karena itu, Hary menilai pembicaraan mengenai institusi keuangan harus disampaikan secara bertanggung jawab.

Ia juga mengaitkan polemik tersebut dengan dampaknya bagi perusahaan terbuka dalam grup. Sejumlah saham perusahaan disebut sempat mengalami penurunan setelah berbagai pernyataan itu beredar. MNC Group memiliki ratusan ribu pemegang saham, sehingga perubahan sentimen terhadap perusahaan dapat dirasakan oleh banyak pihak.

Memilih Proses Hukum

Hary menyampaikan tanggapan keras terhadap cara berbagai tudingan tersebut disampaikan. Ia menilai Jusuf Hamka berbicara tanpa memahami persoalan secara menyeluruh.

“Jusuf Hamka tidak tahu persoalan, tapi sok tahu dan asal ngomong,” ujar Hary.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian melalui proses hukum dipilih agar persoalan dapat diperiksa dengan mekanisme yang jelas. Melalui jalur tersebut, tudingan, bukti, dan penjelasan dari pihak-pihak terkait dapat diuji secara resmi.

Dalam kesempatan yang sama, Hary mengungkapkan bahwa ia belum lama bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Prabowo sebagai sosok pemimpin yang baik dan bijak. Sementara itu, laporan terhadap Jusuf Hamka menandai babak baru perselisihan yang kini akan bergulir melalui prosedur hukum.