OJK Beri Keringanan Kredit untuk Warga Terdampak Gempa NTT, Berlaku hingga 2029

OJK Siapkan Relaksasi Kredit bagi Warga Terdampak Gempa di Delapan Kabupaten NTT

Nusantaranews1.com – Warga dan pelaku usaha yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur memperoleh ruang keringanan kredit serta pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan khusus ini ditetapkan pada 28 September 2026 dan berlaku selama tiga tahun, sehingga masa penerapannya berlangsung hingga 2029.

Relaksasi tersebut mencakup debitur di delapan kabupaten, yakni Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka. Langkah ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang kemampuan membayarnya terganggu setelah bencana, sekaligus menjaga agar kegiatan pembiayaan di wilayah terdampak tetap berjalan selama pemulihan ekonomi.

Asesmen Dampak Gempa Menjadi Dasar Kebijakan

Dewan Komisioner OJK menetapkan perlakuan khusus itu setelah menghimpun data dan melakukan asesmen di daerah yang terkena dampak. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa gempa tidak hanya memengaruhi kondisi warga, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Gangguan terhadap aktivitas ekonomi dapat berimbas pada kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Pada saat yang sama, kondisi tersebut turut memengaruhi kinerja lembaga jasa keuangan (LJK) yang melayani masyarakat di kawasan terdampak. Karena itu, kebijakan relaksasi dirancang sebagai penyangga agar proses pemulihan tidak semakin terbebani oleh kewajiban kredit dan pembiayaan.

“Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di daerah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung,” tulis OJK.

Fungsi intermediasi yang dimaksud adalah peran lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam masa pemulihan bencana, keberlanjutan fungsi tersebut penting agar masyarakat, usaha kecil, maupun pihak lain yang membutuhkan pembiayaan tetap memiliki akses terhadap layanan keuangan.

Penilaian Kredit Hingga Restrukturisasi

Aturan khusus ini merujuk pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. Ketentuan tersebut memberikan kerangka bagi LJK untuk menerapkan penanganan kredit dan pembiayaan secara lebih fleksibel di wilayah terdampak.

Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai Rp10 miliar, penilaian kualitasnya dilakukan dengan melihat ketepatan pembayaran. Skema ini memberi dasar penilaian yang lebih sederhana bagi pembiayaan dalam batas nilai tersebut selama kebijakan khusus berlaku.

Selain itu, kredit atau pembiayaan yang telah direstrukturisasi dapat ditetapkan berstatus lancar. Restrukturisasi dapat diterapkan untuk pembiayaan yang sudah disalurkan sebelum debitur terkena dampak bencana maupun pembiayaan yang diberikan setelah kejadian tersebut.

Restrukturisasi pada dasarnya memberi kesempatan bagi debitur dan penyedia pembiayaan untuk menyesuaikan kembali pengaturan kredit sesuai kondisi yang dihadapi. Penyesuaian itu dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelangsungan pembayaran tanpa mengabaikan kebutuhan pemulihan ekonomi warga dan dunia usaha setempat.

Akses Pembiayaan Baru Tetap Dibuka

OJK juga membuka kemungkinan bagi debitur yang terdampak untuk memperoleh pembiayaan baru. Dalam penyediaan dana baru tersebut, kualitas kredit atau pembiayaan dapat ditetapkan secara terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Dengan pengaturan itu, ketentuan one obligor concept tidak diberlakukan. Pemisahan penilaian memungkinkan fasilitas pembiayaan baru dipertimbangkan sendiri, sehingga kebutuhan pendanaan selama masa pemulihan tidak otomatis tertutup oleh kondisi kredit yang telah ada.

Kebijakan ini berlaku bagi industri perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta LJK lainnya. Perlakuan yang sama juga diterapkan secara mutatis mutandis terhadap perusahaan pergadaian.

Bagi masyarakat terdampak, keberadaan kebijakan ini berarti tersedia landasan khusus bagi lembaga keuangan untuk menangani kredit atau pembiayaan yang terdampak bencana. Namun, pelaksanaan fasilitas tersebut tetap berada dalam proses penilaian dan pengaturan masing-masing lembaga jasa keuangan.

Pemantauan Bersama Pemerintah Daerah dan LJK

OJK menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga jasa keuangan untuk mengikuti perkembangan kondisi debitur dan dampak gempa terhadap sektor jasa keuangan di delapan kabupaten tersebut. Pemantauan diperlukan agar kebijakan yang berlaku benar-benar selaras dengan kebutuhan pemulihan di lapangan.

“OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK dalam memantau perkembangan kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan perlakuan khusus dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dan tetap menjaga ketahanan sektor jasa keuangan,” tulis OJK.

Relaksasi hingga 2029 ini menempatkan pemulihan ekonomi masyarakat NTT sebagai bagian penting dari penanganan pascabencana. Di tengah gangguan aktivitas usaha dan kemampuan bayar, kebijakan tersebut diharapkan memberi waktu serta ruang yang memadai bagi debitur dan lembaga keuangan untuk melanjutkan kegiatan secara lebih berkelanjutan.