Sidang Dokter Tifa, Kuasa Hukum Desak JPU Tunjukkan Ijazah Jokowi

Kuasa Hukum Dokter Tifa Minta Ijazah Jokowi Diperlihatkan di Persidangan

Nusantaranews1.com – Sidang pembuktian perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026), diwarnai permintaan agar ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperlihatkan di ruang sidang. Permintaan itu diajukan tim penasihat hukum terdakwa ketika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Lechumanan sebagai saksi.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan fitnah serta pencemaran nama baik yang berhubungan dengan pernyataan mengenai autentisitas ijazah Jokowi. Dalam tahapan pemeriksaan saksi, kuasa hukum Dokter Tifa menggali keterangan Lechumanan, yang juga disebut turut melaporkan perkara tersebut, mengenai pengetahuannya terhadap dokumen pendidikan Jokowi.

Pertanyaan Mengenai Dokumen Ijazah

Tim hukum terdakwa mula-mula menanyakan apakah Lechumanan pernah menyaksikan ijazah Jokowi secara langsung. Pertanyaan itu kembali ditegaskan untuk memperjelas pengalaman saksi melihat dokumen yang menjadi bagian penting dari isu dalam perkara.

“Apakah Saudara pernah melihat ijazah Jokowi?”

“Pernah lihat langsung?”

Setelah mengajukan pertanyaan tersebut, kuasa hukum Dokter Tifa meminta majelis hakim memberi kesempatan kepada JPU untuk memperlihatkan ijazah Jokowi. Tujuannya, dokumen itu dapat dikonfirmasi kepada saksi guna mengetahui apakah ijazah yang diperlihatkan sama dengan yang pernah ia lihat sebelumnya.

“Majelis, mohon Jaksa untuk menunjukkan ijazahnya untuk kami konfirmasikan apakah ijazah itu yang dilihat. Silakan, JPU,” kata tim hukum Dokter Tifa.

Permintaan itu menunjukkan bahwa pihak terdakwa ingin menguji keterangan saksi secara langsung melalui dokumen yang dikaitkan dengan pokok pembahasan perkara. Dalam persidangan pidana, pemeriksaan saksi dan alat bukti merupakan bagian dari proses pembuktian yang nantinya dipertimbangkan majelis hakim bersama keseluruhan fakta yang muncul di persidangan.

JPU Menilai Permintaan Tidak Berkaitan dengan Keterangan Saksi

JPU tidak sependapat dengan permohonan tersebut. Jaksa menyatakan bahwa memperlihatkan ijazah Jokowi tidak memiliki keterkaitan dengan kapasitas maupun keterangan Lechumanan dalam pemeriksaan saat itu. JPU juga merujuk Pasal 214 ayat 7 ketika menyampaikan keberatan di hadapan majelis.

“Mohon izin, Majelis Hakim. Ini tidak ada relevansinya dengan keterangan saksi ini, sesuai dengan Pasal 214 ayat 7. Terima kasih,” ucap JPU.

Perbedaan pandangan itu kemudian berkembang menjadi perdebatan di ruang sidang. Tim penasihat hukum Dokter Tifa tetap menghendaki dokumen tersebut diperlihatkan, sementara pihak jaksa mempertahankan keberatannya. Situasi ini menggambarkan adanya perbedaan penilaian mengenai bukti atau pertanyaan apa yang dianggap berkaitan langsung dengan pemeriksaan saksi.

Majelis hakim selanjutnya mengarahkan para pihak untuk menjalankan proses pembuktian sesuai porsinya masing-masing. Ketua majelis Christina Endarwati menekankan bahwa penuntut umum dan terdakwa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembuktian, sedangkan penilaian akhir terhadap seluruh rangkaian proses akan menjadi kewenangan hakim.

“Gini ya, silakan pembuktian dari Penuntut Umum, Terdakwa juga membuktikan. Nanti kami yang menyimpulkan. Saudara tidak perlu memaksa apa yang ada di persidangan ini, gitu. Berpendapat, memberikan kesimpulan, ya,” kata Hakim Ketua Christina Endarwati.

Majelis Hakim Menilai Keseluruhan Bukti

Arahan majelis tersebut menegaskan bahwa persidangan tidak hanya bertumpu pada satu pertanyaan, satu saksi, atau satu dokumen. Setiap pihak dapat mengajukan pembuktian dalam tahapan yang tersedia, kemudian majelis menilai relevansi serta bobot keterangan dan bukti yang diperiksa.

Dalam konteks perkara ini, pembahasan tentang ijazah Jokowi menjadi bagian dari isu yang melatarbelakangi dugaan perbuatan pidana terhadap Dokter Tifa. Namun, persidangan tetap harus berjalan melalui prosedur pembuktian, termasuk pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum dan kesempatan terdakwa menyampaikan pembelaan maupun bukti yang dianggap diperlukan.

Perdebatan mengenai relevansi suatu pertanyaan atau dokumen lazim muncul dalam proses persidangan. Hakim berperan menjaga pemeriksaan agar tetap terarah pada perkara yang sedang diadili, sambil memberi ruang yang proporsional bagi penuntut umum dan terdakwa untuk menyampaikan argumentasinya.

Perkara Kembali Disidangkan Setelah Eksepsi Dikabulkan

Sidang Dokter Tifa kembali berjalan setelah perkembangan penting pada Juli 2026. Pada saat itu, majelis hakim yang sebelumnya menangani perkara mengabulkan eksepsi dari Dokter Tifa dan menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.

Dengan berlanjutnya sidang pembuktian di PN Jakarta Timur, pemeriksaan saksi menjadi salah satu tahap yang menentukan untuk mengurai fakta-fakta yang dipersoalkan dalam perkara. Keterangan Lechumanan, keberatan JPU, serta permintaan kuasa hukum terdakwa akan menjadi bagian dari catatan persidangan yang dinilai bersama bukti lain.

Majelis hakim belum menyampaikan kesimpulan mengenai pokok perkara dalam sidang tersebut. Penilaian mengenai tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Dokter Tifa akan dilakukan setelah seluruh tahapan pembuktian serta penyampaian argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara selesai dilaksanakan.