Penertiban 30 Rumah di Lahan Lokasi Kampung Merah Putih Asahan Ricuh

Penertiban Rumah di Bagan Asahan Baru Berakhir dengan Penundaan

Nusantaranews1.com – Suasana di Desa Bagan Asahan Baru, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, memanas pada Kamis (1/10/2026) siang ketika petugas mendatangi kawasan hunian yang berada di atas tanah milik pemerintah daerah. Penertiban lebih dari 30 rumah itu direncanakan untuk menyiapkan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Ketegangan muncul saat warga meminta petugas Satpol PP menunjukkan surat yang menjadi dasar pelaksanaan pembongkaran. Pertanyaan tersebut berkembang menjadi aksi saling dorong ketika petugas berusaha memasuki area permukiman. Situasi sempat mengarah pada kemungkinan bentrokan fisik antara warga dan aparat di lapangan.

Personel gabungan dari TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut yang ikut melakukan pengamanan kemudian mengambil peran untuk meredakan keadaan. Langkah penengah itu membuat kericuhan tidak meluas ke bagian lain permukiman.

Warga Meminta Kepastian Kompensasi

Bagi keluarga yang tinggal di lokasi tersebut, rencana penertiban bukan sekadar persoalan bangunan. Rumah-rumah itu menjadi tempat tinggal yang harus mereka kosongkan apabila proyek pembangunan dilanjutkan. Sejumlah warga menyatakan menerima kemungkinan relokasi atau pembongkaran, tetapi meminta pemerintah daerah memberikan solusi yang jelas dan kompensasi yang sepadan.

Kami berharap mendapat kompensasi yang layak jika memang rumah kami harus dirubuhkan. Jangan sampai masyarakat kecil dirugikan tanpa ada solusi tempat tinggal baru.

Pernyataan itu disampaikan warga terdampak, Muhammad Amin, pada Kamis (1/10/2026). Harapan mengenai ganti rugi dan tempat tinggal pengganti menjadi perhatian utama warga di tengah persiapan proyek pada lahan tersebut.

Setelah pelaksanaan penertiban paksa ditunda, beberapa warga mulai mengamankan barang-barang penting dari rumah masing-masing. Mereka mengemas serta memindahkan barang berharga secara mandiri sebagai bentuk antisipasi atas kemungkinan proses penertiban dilanjutkan pada waktu berikutnya.

Lahan Dipersiapkan untuk Kampung Nelayan Merah Putih

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Umar Simangunsong, menjelaskan bahwa tanah pemerintah daerah itu disiapkan untuk mendukung program nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Kawasan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan yang diharapkan memberi dampak bagi aktivitas ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir di sekitarnya.

Jumlah bangunan warga di area proyek disebut melampaui 30 rumah. Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penggunaan tanah tersebut. Penjelasan mengenai peruntukan lahan menjadi bagian penting karena pembangunan yang direncanakan bersinggungan langsung dengan tempat tinggal warga.

Lokasi ini rencananya dibangun Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program nasional. Sebelumnya pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi dengan warga karena program ini diharapkan dapat memajukan perekonomian nelayan dan warga sekitar.

Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menempatkan kawasan Bagan Asahan Baru dalam agenda pengembangan bagi komunitas pesisir. Namun, proses penyiapan lokasi juga memunculkan kebutuhan untuk memastikan penanganan terhadap warga yang telah tinggal di atas lahan tersebut dapat dilakukan secara tertib, terbuka, dan memperhatikan dampak sosialnya.

Pertemuan antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan hunian warga menjadi titik penting dalam persoalan ini. Di satu sisi, pemerintah daerah ingin merealisasikan proyek yang diproyeksikan mendukung perekonomian nelayan. Di sisi lain, keluarga terdampak membutuhkan kepastian mengenai langkah yang akan diambil setelah rumah mereka tidak lagi dapat ditempati.

Eksekusi Paksa Belum Dilanjutkan

Untuk mencegah munculnya ketegangan baru yang lebih besar, aparat gabungan akhirnya membubarkan diri dari lokasi. Keputusan itu sekaligus membuat pembongkaran secara paksa belum diteruskan pada hari kejadian.

Penundaan tersebut memberi ruang bagi kondisi di lapangan untuk kembali tenang. Meski demikian, persoalan penertiban belum sepenuhnya selesai karena rencana pembangunan tetap berkaitan dengan bangunan warga yang berdiri di area proyek.

Warga berharap ada pembicaraan lanjutan yang menghasilkan kepastian mengenai kompensasi, penanganan barang milik mereka, serta kemungkinan solusi hunian. Kejelasan tahapan juga penting agar proses pembangunan tidak kembali memicu salah paham atau ketegangan antara warga dan petugas.

Peristiwa di Bagan Asahan Baru memperlihatkan bahwa penertiban lahan untuk proyek pembangunan memerlukan persiapan administratif dan komunikasi yang dapat dipahami semua pihak. Ketika rumah warga menjadi bagian dari area yang akan digunakan, perlindungan terhadap kebutuhan dasar keluarga terdampak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan proyek.

Sampai Kamis (1/10/2026), warga masih melakukan persiapan sendiri dengan memindahkan barang-barang berharga dari kediaman mereka. Sementara itu, pelaksanaan penertiban paksa ditunda setelah kericuhan berhasil diredam oleh aparat yang berada di lokasi.