MUI Soroti Oknum Polisi Diduga Bekingi Tambang Ilegal, Minta Kapolri Jenderal Suyudi Tegas

MUI Dorong Kapolri Baru Bertindak Tegas atas Dugaan Pembekingan Tambang Ilegal

Nusantaranews1.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperkuat penegakan hukum di internal kepolisian, terutama terhadap oknum yang diduga memberi perlindungan bagi tambang ilegal dan kegiatan terlarang lainnya. Permintaan itu muncul bersamaan dengan harapan agar pergantian pimpinan Polri membawa perbaikan nyata bagi pelayanan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas menekankan bahwa posisi kepolisian sangat menentukan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di tengah kehidupan nasional. Karena itu, setiap tindakan anggota yang mencoreng integritas institusi perlu ditangani secara tegas dan terbuka.

Anwar Abbas menyampaikan pandangannya pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Ia menyoroti dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah wilayah, termasuk persoalan kegiatan hiburan yang dinilai dapat memengaruhi moral dan akhlak masyarakat.

“Di antara hal-hal yang perlu dibenahi oleh Kapolri yang baru, adanya oknum kepolisian yang membekingi tambang-tambang ilegal dan kegiatan-kegiatan terlarang serta tempat-tempat hiburan yang merusak moral dan akhlak bangsa,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Tambang ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi atau perizinan. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, merusak lingkungan, serta memicu persoalan sosial bagi warga di sekitar lokasi. Ketika muncul dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat, dampaknya dapat meluas hingga mengurangi keyakinan publik terhadap proses penegakan hukum.

Anwar Abbas memandang pembiaran terhadap kegiatan ilegal akan memberi kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara setara. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan langkah yang jelas, mulai dari pemeriksaan yang objektif sampai penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.

Polri, sebagai institusi yang menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang mengalahkan kepentingan umum. Penanganan yang konsisten juga diperlukan agar pesan pencegahan dapat dirasakan hingga ke tingkat daerah.

Harapan MUI kepada Jenderal Suyudi Ario Seto tidak hanya berkaitan dengan penegakan disiplin internal. Lebih jauh, kepemimpinan baru diharapkan mampu membangun pola kerja kepolisian yang lebih responsif, humanis, dan berpihak pada prinsip keadilan.

Sorotan atas Konflik Lahan dan Posisi Warga

Selain isu tambang ilegal, Anwar Abbas juga mengangkat persoalan konflik agraria dan sengketa lahan. Benturan kepentingan antara petani atau warga dengan perusahaan sawit maupun perusahaan tambang sering menjadi ujian bagi netralitas aparat di lapangan.

Ia menilai masyarakat kecil kerap merasa tidak memperoleh perlindungan yang setara saat berhadapan dengan perusahaan besar. Kondisi serupa juga disebut dapat muncul dalam perselisihan antara buruh dan pihak perusahaan. Dalam perkara-perkara seperti itu, keberadaan aparat seharusnya membantu memastikan hak semua pihak dihormati serta proses hukum berjalan tanpa keberpihakan.

“Bila terjadi konflik lahan antara petani atau warga masyarakat dengan perusahaan sawit atau tambang, atau antara buruh dan pihak perusahaan, maka tidak jarang pihak kepolisian tampil bukan membela kepentingan dan hak-hak rakyat, tapi lebih membela kepentingan pengusaha besar,” kritiknya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari jumlah perkara yang ditangani. Publik juga menilai apakah prosesnya dapat diakses, apakah warga memperoleh perlakuan layak, dan apakah aparat mampu menjaga jarak dari kepentingan pihak yang lebih kuat secara ekonomi.

Dalam konflik lahan, persoalan sering menyentuh kehidupan sehari-hari warga, mulai dari sumber penghasilan hingga keberlangsungan tempat tinggal. Karena itu, penyelesaian yang mengedepankan hukum, dialog, dan penghormatan terhadap hak masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan.

Momentum Pembenahan Polri

Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto dipandang sebagai kesempatan untuk menjawab keluhan yang selama ini berkembang. Pembenahan budaya kerja, penguatan pengawasan, serta keberanian menindak pelanggaran menjadi unsur yang diharapkan hadir dalam kepemimpinan baru.

Anwar Abbas berharap Polri dapat semakin dekat dengan masyarakat tanpa mengabaikan ketegasan dalam menjalankan hukum. Pendekatan yang manusiawi tidak berarti longgar terhadap pelanggaran, melainkan memastikan tindakan kepolisian dilakukan secara proporsional, adil, dan menghormati martabat setiap warga.

“Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya Kapolri yang baru, masalah-masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat selama ini dapat ditanggulangi dengan baik, lebih humanis, dan lebih berkeadilan sehingga pihak kepolisian kita harapkan dapat benar-benar dipercaya dan dicintai oleh seluruh rakyat negeri ini,” tandas Anwar Abbas.

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi penegak hukum. Ketika aparat menunjukkan keberanian membersihkan pelanggaran di tubuh sendiri dan memberi perlindungan setara bagi warga, hubungan antara kepolisian dan publik dapat tumbuh lebih kuat. Harapan itulah yang kini disampaikan MUI kepada Kapolri baru dalam menghadapi persoalan tambang ilegal, konflik lahan, dan berbagai keluhan masyarakat lainnya.