Geger Pengakuan Mantan Napi: Bongkar Keberadaan “Sel Sultan” dan Dugaan Pungli di Lapas Cibinong

Dugaan Fasilitas Istimewa dan Pungli Jadi Sorotan di Lapas Cibinong

Nusantaranews1.com – Isu mengenai kesenjangan perlakuan di dalam lembaga pemasyarakatan kembali menarik perhatian publik setelah seorang mantan warga binaan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, menyampaikan pengakuan tentang dugaan adanya fasilitas khusus bagi narapidana tertentu. Pengakuan itu juga memunculkan dugaan praktik pungutan liar yang disebut berkaitan dengan kemudahan dan kenyamanan selama menjalani masa pidana.

Perkara ini menjadi sensitif karena lembaga pemasyarakatan semestinya menjalankan pembinaan serta pengamanan dengan prinsip yang setara. Narapidana memang dapat memiliki kebutuhan berbeda terkait kesehatan, keamanan, atau program pembinaan, tetapi setiap fasilitas dan perlakuan harus berada dalam aturan yang jelas, dapat diawasi, dan tidak diberikan atas dasar kemampuan finansial.

Dugaan “Sel Sultan” di Area Blok Bravo

Mantan narapidana tersebut mengungkap adanya area yang disebut berada di Blok Bravo. Blok itu diduga dihuni oleh warga binaan yang memiliki uang lebih dan memperoleh akses terhadap kondisi hunian maupun keleluasaan yang tidak sama dengan narapidana pada blok umum.

Istilah “sel sultan” mencuat untuk menggambarkan dugaan sel dengan fasilitas yang lebih nyaman daripada standar hunian biasa. Namun, pengakuan tersebut merupakan dugaan yang perlu diuji melalui pemeriksaan menyeluruh. Belum ada rincian resmi dalam informasi yang tersedia mengenai bentuk fasilitas yang dimaksud, pihak yang diduga terlibat, maupun bukti administratif yang dapat menjelaskan apakah terdapat pelanggaran aturan pemasyarakatan.

“sel sultan”

Meski demikian, istilah itu telah memantik pertanyaan mendasar: apakah seluruh warga binaan benar-benar mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan, dan apakah mekanisme pengawasan internal mampu mendeteksi perbedaan layanan yang tidak semestinya. Dalam lingkungan tertutup seperti lapas, transparansi dan kanal pengaduan yang aman menjadi unsur penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Tuduhan Pungutan untuk Berbagai Kemudahan

Selain dugaan fasilitas khusus, mantan warga binaan itu menyinggung kemungkinan pungutan liar yang berlangsung secara terstruktur. Pungutan tersebut diduga berkaitan dengan akses terhadap berbagai kemudahan operasional dan tingkat kenyamanan selama berada di dalam lapas.

Dugaan pungli di lingkungan pemasyarakatan tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil. Jika terbukti, praktik semacam itu berpotensi menciptakan ketidakadilan di antara warga binaan, mengganggu tujuan pembinaan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kemudahan yang seharusnya mengikuti prosedur dapat berubah menjadi barang yang diperjualbelikan apabila pengawasan tidak berjalan efektif.

Karena itu, setiap tuduhan perlu ditelusuri dengan pendekatan yang objektif. Pemeriksaan dapat mencakup kondisi blok hunian, alur pemberian layanan, catatan administrasi, mekanisme penerimaan pengaduan, serta dugaan keterlibatan oknum. Proses itu penting agar fakta dapat dipisahkan dari informasi yang belum terverifikasi dan agar pihak yang tidak terlibat tidak ikut dirugikan.

Dorongan Investigasi dan Pembenahan Tata Kelola

Pengakuan mantan narapidana tersebut mendorong perhatian terhadap peran Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Masyarakat mengharapkan adanya investigasi yang serius terhadap kondisi di Lapas Cibinong, termasuk penindakan apabila ditemukan pelanggaran oleh pihak mana pun.

Pemeriksaan yang kredibel tidak hanya berorientasi pada pencarian kesalahan individu. Evaluasi juga perlu melihat apakah terdapat celah dalam sistem pengawasan, penempatan warga binaan, pengelolaan fasilitas, dan pengaduan internal. Dengan begitu, langkah perbaikan dapat mencegah persoalan serupa muncul kembali di kemudian hari.

Pengawasan lapas memiliki tantangan tersendiri karena menyangkut keamanan, hak warga binaan, dan tata kelola petugas. Namun, tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan praktik yang berpotensi menimbulkan perlakuan tidak setara. Setiap warga binaan tetap memiliki hak yang dilindungi, sekaligus kewajiban untuk menjalani ketentuan yang berlaku tanpa membedakan kondisi ekonomi.

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Munculnya dugaan “sel sultan” dan pungli menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan. Lapas bukan hanya tempat menjalani pidana, melainkan bagian dari proses penegakan hukum dan pembinaan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat. Apabila terdapat fasilitas yang diduga dapat diperoleh melalui uang atau hubungan tertentu, tujuan tersebut berisiko tergerus.

Publik kini menunggu kejelasan atas pengakuan yang mencuat dari Lapas Kelas IIA Cibinong. Penelusuran yang transparan, perlindungan bagi pelapor, dan tindakan tegas bila pelanggaran terbukti akan menjadi ukuran penting bagi komitmen pembenahan pemasyarakatan. Pada saat yang sama, proses pemeriksaan perlu berjalan adil dan berbasis bukti agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa integritas sistem hukum tidak hanya diuji di ruang sidang atau saat putusan dijatuhkan. Integritas itu harus tetap dijaga ketika seseorang menjalani pidana, termasuk dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan.