ESDM Kaji Gasifikasi Batu Bara Jadi Metanol-Biodiesel, Siapkan Insentif Pajak Baru

Pemerintah Siapkan Insentif Baru untuk Hilirisasi Batu Bara

Nusantaranews1.com – Pemerintah tengah menyusun penyesuaian insentif perpajakan bagi proyek hilirisasi batu bara yang memanfaatkan teknologi gasifikasi. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga daya tarik investasi, terutama setelah penerapan kebijakan global minimum tax atau GMT yang menetapkan pajak efektif minimum sebesar 15 persen.

Salah satu proyek yang masih dikawal adalah pengolahan batu bara menjadi metanol di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Metanol dari proyek tersebut sedang dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel maupun diproses kembali menjadi dimethyl ether atau DME.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menyampaikan bahwa investasi gasifikasi batu bara ke metanol telah masuk ke Kutai Timur. Tahap berikutnya diarahkan pada penentuan pemanfaatan produk agar memberi nilai tambah lebih besar bagi sektor energi dan industri nasional.

“Investasi gasifikasi batu bara menjadi metanol sudah masuk di Kutai Timur, dan kami mengharapkan metanol tersebut dapat diproses lebih lanjut. Kami sedang mengkaji apakah metanol ini dialokasikan sebagai bahan baku biodiesel atau diolah melalui proses kimia lanjutan menjadi dimethyl ether,” ujar Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Metanol untuk Mendukung Biodiesel dan DME

Gasifikasi merupakan proses yang mengubah batu bara menjadi gas sintetis untuk kemudian diolah menjadi produk lain, termasuk metanol. Pemerintah menempatkan teknologi ini sebagai salah satu jalur hilirisasi bagi batu bara berkalori rendah, yang selama ini memiliki nilai jual lebih terbatas dibanding jenis batu bara dengan nilai kalor tinggi.

Pengolahan tersebut tidak hanya diarahkan pada penciptaan produk baru, tetapi juga pada penguatan rantai pasok domestik. Dengan tersedianya metanol dari dalam negeri, kebutuhan bahan baku industri dapat lebih terjaga dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri berpotensi ditekan.

Kebutuhan metanol memiliki kaitan dengan program mandatori biodiesel nasional. Dalam proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit, metanol digunakan sebagai salah satu bahan penting. Karena itu, ketersediaan pasokan metanol menjadi bagian yang relevan dalam pengembangan industri biodiesel.

Selain untuk biodiesel, metanol itu juga berpeluang diproses menjadi DME. Produk ini dinilai memiliki potensi untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, termasuk elpiji. Pemerintah masih mengkaji pilihan pemanfaatan yang paling tepat agar proyek tersebut memberikan manfaat ekonomi dan energi secara berkelanjutan.

Pengembangan hilirisasi semacam ini juga menunjukkan arah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Batu bara tidak hanya diposisikan sebagai komoditas yang dijual dalam bentuk mentah, melainkan dapat menjadi bahan awal bagi produk kimia dan energi lanjutan.

Tax Holiday Perlu Disesuaikan

Di sisi lain, keberlangsungan investasi gasifikasi batu bara bergantung pada kepastian kebijakan fiskal. Pemerintah perlu merancang insentif yang tetap kompetitif bagi investor, tetapi tidak membuat manfaat pajak Indonesia berpindah ke negara asal investor.

Penyesuaian ini berkaitan dengan GMT yang digagas Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak efektif minimum 15 persen. Jika pajak yang dibayarkan investor di negara tempat proyek berjalan berada di bawah angka itu, negara asal investor dapat menerapkan pungutan tambahan atau top-up tax.

Situasi tersebut membuat pemberian tax holiday penuh tidak lagi selalu menghasilkan keuntungan fiskal yang diharapkan. Saat tarif efektif di Indonesia terlalu rendah, selisih menuju batas 15 persen dapat dipungut oleh yurisdiksi asal investor. Artinya, fasilitas pajak yang diberikan pemerintah berisiko tidak sepenuhnya menjadi insentif yang efektif bagi proyek di Indonesia.

“Mekanisme insentif baru sedang disiapkan karena adanya aturan global minimum tax. Jika kita tetap memberikan tax holiday penuh, negara asal investor justru yang akan memungut pajak 15 persen, sehingga kita harus menyesuaikan skema pemberian fasilitas tersebut,” tuturnya.

Pemerintah karena itu sedang menyiapkan formula baru yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan menarik modal dan kepentingan mempertahankan penerimaan pajak di dalam negeri. Skema yang dibahas tidak semata-mata berfokus pada pembebasan pajak, melainkan dapat berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan.

Opsi Diskon Pajak hingga Sekitar 7 Persen

Salah satu pilihan yang dikaji adalah diskon pajak penghasilan badan. Dengan tarif PPh badan Indonesia sekitar 22 persen, ruang penyesuaian masih tersedia tanpa menurunkan tarif efektif sampai di bawah ketentuan GMT.

“Dengan tarif PPh badan kita sekitar 22 persen dan penyesuaian terhadap global minimum tax, kita masih bisa memberikan fasilitas diskon pajak sekitar 7 persen, sementara pemerintah tetap mengantongi penerimaan 15 persen. Skema insentif baru ini tetap menjadi daya tarik bagi investor, sekaligus memberi ruang fiskal bagi dukungan pendapatan negara,” ucap Yuliot.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa diskon sekitar 7 persen dapat menjaga pajak efektif pada tingkat 15 persen. Dengan pendekatan itu, Indonesia tetap memberikan keringanan kepada investor, sementara penerimaan minimum tidak menjadi objek pungutan tambahan oleh negara lain melalui mekanisme GMT.

Perumusan insentif baru menjadi bagian penting dari kelanjutan proyek gasifikasi di Kutai Timur. Investasi pada fasilitas pengolahan batu bara membutuhkan kepastian dalam jangka panjang, karena proyek seperti ini melibatkan pembangunan fasilitas industri, proses kimia lanjutan, serta keterhubungan dengan kebutuhan pasar domestik.

Bila skema fiskal dan arah pemanfaatan metanol dapat diselaraskan, proyek tersebut berpotensi mendukung beberapa sasaran sekaligus: peningkatan nilai tambah batu bara kalori rendah, penguatan bahan baku biodiesel, peluang pengembangan DME, serta pengurangan ketergantungan pada pasokan energi dan bahan baku dari luar negeri.