Ada Udang di Balik Batu, Ini Tujuan Israel Tawarkan Bantu Saudi Lawan Houthi

Tawaran Keamanan Israel kepada Saudi Beririsan dengan Agenda Diplomatik

Nusantaranews1.com – Israel melihat ancaman Houthi di Yaman sebagai peluang untuk mendekat kepada Arab Saudi melalui kerja sama keamanan. Namun, pendekatan tersebut belum mampu menggeser posisi Riyadh yang tetap menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai syarat utama sebelum normalisasi hubungan dengan Israel dapat dibicarakan.

Gagasan bantuan militer itu muncul ketika serangan Houthi terhadap wilayah Saudi kembali meningkatkan kekhawatiran keamanan. Bagi Israel, keterlibatan dalam upaya menghadapi kelompok yang didukung Iran itu tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pertahanan kawasan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun hubungan politik dengan salah satu negara paling berpengaruh di dunia Arab.

Kerja Sama Militer sebagai Pintu Pendekatan

Pemerintah Israel berupaya menawarkan dukungan kepada Arab Saudi dalam menghadapi Houthi. Haaretz mengutip sumber dari kalangan pejabat Israel yang menyebut kerja sama melawan kelompok tersebut dipandang dapat mempererat kontak bilateral antara kedua pihak.

Hubungan keamanan dinilai Israel berpotensi menjadi langkah awal menuju normalisasi diplomatik. Arah tersebut sejalan dengan semangat Perjanjian Abraham, inisiatif yang dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong pengakuan dan hubungan resmi Israel dengan sejumlah negara Arab.

Dengan demikian, tawaran bantuan kepada Riyadh membawa dua kepentingan sekaligus. Israel ingin merespons ancaman militer Houthi yang terus berkembang, sambil membuka ruang dialog yang selama ini tertutup dengan Arab Saudi. Posisi Saudi sangat penting karena negara itu memiliki pengaruh besar secara politik, ekonomi, dan keagamaan di kawasan.

Namun, upaya itu tidak berjalan sesuai harapan Israel. Putra Mahkota Mohammed bin Salman atau MBS disebut tidak berminat menerima bantuan militer dari Israel. Sikap tersebut tetap bertahan meskipun Amerika Serikat ikut melakukan lobi kepada Riyadh.

Palestina Tetap Menjadi Syarat Utama

Arab Saudi sampai saat ini tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Riyadh secara konsisten menyatakan bahwa normalisasi hanya dapat ditempuh apabila kemerdekaan Palestina terwujud. Ketentuan itu membuat isu keamanan, meski mendesak, tidak otomatis dapat mengubah pertimbangan politik Saudi.

Normalisasi hubungan hanya dapat terwujud jika Palestina merdeka.

Penolakan MBS memperlihatkan bahwa ancaman dari Houthi belum cukup kuat untuk mengalahkan pertimbangan tersebut. Menerima kerja sama militer secara terbuka dengan Israel juga dapat memunculkan konsekuensi politik yang luas bagi pemerintah Saudi, baik dalam lingkup regional maupun di dalam negeri.

Sumber dari kalangan pejabat Israel menilai kolaborasi pertahanan berpeluang memperbaiki hubungan kedua negara. Akan tetapi, Riyadh juga harus memperhitungkan kemungkinan reaksi publik internasional dan respons masyarakat Saudi sendiri. Isu Israel-Palestina tetap memiliki sensitivitas tinggi di banyak negara Arab dan Muslim.

Karena itu, tawaran bantuan tersebut tidak semata-mata menyangkut kemampuan militer untuk menangkal serangan. Keputusan yang diambil Arab Saudi turut berkaitan dengan posisi diplomatiknya, persepsi publik, serta komitmen politiknya terhadap perjuangan Palestina.

Tekanan Keamanan akibat Serangan Houthi

Pembahasan mengenai bantuan Israel muncul saat intensitas ancaman Houthi terhadap Arab Saudi meningkat. Salah satu target yang disebut menjadi sasaran adalah Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Serangan itu dikaitkan dengan sedikitnya 15 korban meninggal dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka.

Serangan terhadap fasilitas penting seperti bandara menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi pemerintah Saudi untuk menjaga keamanan wilayahnya. Infrastruktur transportasi udara memiliki arti penting bagi mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta konektivitas internasional negara tersebut. Ancaman terhadap lokasi seperti itu dapat menimbulkan dampak yang jauh melampaui aspek militer.

Meski menghadapi kebutuhan untuk memperkuat perlindungan keamanan, Riyadh memilih tidak mengambil tawaran Israel. Pilihan tersebut mencerminkan kehati-hatian Saudi dalam menimbang manfaat bantuan pertahanan dengan risiko diplomatik yang mungkin menyertainya.

Konflik Yaman dan Latar Eskalasi

Ketegangan antara Arab Saudi dan Houthi kembali naik pada Juli, setelah sebelumnya kedua pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 2022. Kesepakatan itu sempat memberi ruang bagi penurunan konflik, tetapi situasi kemudian kembali memburuk.

Arab Saudi telah memimpin koalisi militer dalam konflik Yaman sejak Maret 2015. Keterlibatan tersebut bertujuan mendukung pemulihan pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Pemerintahan itu terguling pada 2014 setelah Houthi mengambil alih kekuasaan.

Konflik Yaman kemudian berkembang menjadi salah satu persoalan keamanan paling rumit di kawasan. Persaingan kepentingan regional, serangan lintas perbatasan, dan keterlibatan berbagai pihak membuat setiap perkembangan keamanan di Yaman berpotensi memengaruhi negara-negara sekitarnya, termasuk Arab Saudi.

Dalam konteks inilah Israel mencoba menawarkan kerja sama keamanan. Bagi Israel, kedekatan dengan Saudi dapat memperluas jangkauan diplomatiknya di Timur Tengah. Bagi Arab Saudi, setiap langkah yang melibatkan Israel harus tetap diselaraskan dengan prinsip politik luar negeri dan posisi negara itu terhadap Palestina.

Perbedaan kepentingan tersebut membuat tawaran Israel belum menghasilkan terobosan. Ancaman Houthi mungkin menciptakan kebutuhan akan penguatan keamanan, tetapi normalisasi hubungan Israel-Saudi tetap menghadapi hambatan mendasar yang belum terselesaikan: masa depan kemerdekaan Palestina.