News

Status PPPK Difinalisasi, Wamendagri Minta Kepala Daerah Tak Rekrut Staf Baru

Daftar Isi
  1. Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Hentikan Perekrutan Pegawai Baru
  2. Related Reading
  3. Frequently Asked Questions

Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Hentikan Perekrutan Pegawai Baru

Nusantaranews1.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah: penghentian total terhadap perekrutan staf maupun pegawai baru di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah ini diambil guna menyelaraskan kebutuhan aparatur di daerah dengan tahapan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Dua Isu Utama dalam Rakor di Gedung DPR

Perintah tersebut disampaikan Bima seusai mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Dalam forum itu, ia menyoroti dua persoalan krusial yang selama ini menghantui pemerintah daerah.

Isu pertama menyangkut dukungan kapasitas fiskal yang diperlukan untuk membiayai gaji pegawai daerah. Isu kedua berkaitan dengan kepastian hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama soal mekanisme pengalihan dari kategori paruh waktu menuju penuh waktu.

“Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN,” kata Bima usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR.

Kemendagri Akan Mengawal Implementasi Kesepakatan

Bima menegaskan bahwa hasil rakor tersebut telah menjawab secara gamblang kedua persoalan yang sebelumnya menjadi sumber kekhawatiran bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh kepala daerah diwajibkan mematuhi tahapan yang telah disepakati dalam forum tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa Kemendagri akan turun langsung untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan, melakukan sosialisasi, serta memastikan tidak ada satu pun pemerintah daerah yang melakukan perekrutan di luar koridor tahapan yang telah ditetapkan.

“Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini,” ujarnya.

Frequently Asked Questions

What is Status PPPK Difinalisasi Wamendagri Minta Kepala?

Status PPPK Difinalisasi Wamendagri Minta Kepala is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Status PPPK Difinalisasi Wamendagri Minta Kepala matter?

Status PPPK Difinalisasi Wamendagri Minta Kepala matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Leave a Comment