Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Tekan Harga Tiket Pesawat saat Libur Nataru

Pemerintah Dorong Tiket Pesawat Lebih Terjangkau pada Libur Nataru

Nusantaranews1.com – Pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk menjaga biaya perjalanan udara tetap dapat dijangkau masyarakat saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Periode Nataru biasanya diiringi peningkatan kebutuhan perjalanan, sehingga pengendalian harga tiket menjadi salah satu perhatian dalam persiapan angkutan akhir tahun.

Salah satu kebijakan yang sedang dipersiapkan adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP bagi pembelian tiket penerbangan. Insentif ini diharapkan dapat membantu menekan komponen harga yang dibayarkan penumpang, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional maskapai serta kelancaran layanan di bandara.

Aturan PPN DTP Mulai Disusun

Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap tiket dengan harga yang terjangkau menjadi bagian penting dari persiapan Nataru. Pemerintah ingin masyarakat tetap memiliki kesempatan melakukan perjalanan selama masa libur panjang tersebut.

“Terkait dengan persiapan yang harus kita persiapkan adalah bagaimana nantinya masyarakat masih bisa melakukan bepergiannya dengan harga tiket tentunya yang pasti bisa terjangkau. Itu sudah pasti,” kata Agustinus di Bandung dikutip, Minggu (4/10/2026).

Penyusunan regulasi untuk pemberian PPN DTP telah dimulai. Tahap berikutnya adalah harmonisasi aturan sebelum kebijakan tersebut dapat diberlakukan untuk tiket pesawat pada masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Untuk PMK-nya sendiri, untuk pemberian PPN DTP sudah mulai disusun, mungkin sudah mulai juga nanti akan tinggal harmonisasinya saja. Artinya untuk PPN DTP yang nanti akan diberikan pada harga tiket itu akan berlaku,” tuturnya.

Skema PPN DTP menjadi salah satu instrumen yang dapat memengaruhi harga akhir tiket. Dalam praktiknya, harga yang terlihat oleh calon penumpang tidak hanya berkaitan dengan tarif dasar penerbangan, melainkan juga sejumlah unsur lain yang melekat dalam transaksi perjalanan udara.

Besaran Insentif Masih Akan Dibahas

Agustinus menyampaikan bahwa nilai PPN DTP berpeluang tetap berada pada kisaran 11 persen, sebagaimana kebijakan yang pernah diterapkan pada periode sebelumnya. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan akhir karena masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan komponen pembentuk harga tiket lainnya.

Dua komponen yang turut menjadi perhatian ialah Passenger Service Charge atau PSC dan fuel surcharge. PSC merupakan biaya layanan penumpang yang berkaitan dengan fasilitas bandara, sedangkan fuel surcharge berkaitan dengan unsur biaya bahan bakar dalam penerbangan. Pembahasan atas elemen-elemen tersebut dipandang penting agar kebijakan yang disusun dapat memberi dampak nyata terhadap harga yang dibayar masyarakat.

“Jadi memang mungkin nanti ini kita akan diskusikan mungkin dalam waktu dekat,” ucapnya.

Bagi calon penumpang, kebijakan ini dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan saat merencanakan perjalanan akhir tahun. Meski demikian, masyarakat tetap perlu mencermati ketentuan yang berlaku ketika regulasi resmi diterbitkan, termasuk periode penerapan serta mekanisme insentif pada pembelian tiket.

Persiapan dilakukan sejak jauh hari karena libur Nataru merupakan salah satu masa dengan mobilitas tinggi. Perjalanan udara menjadi pilihan bagi masyarakat yang menempuh rute antardaerah maupun antarpulau, terutama ketika waktu perjalanan menjadi pertimbangan utama. Keterjangkauan tarif, karena itu, perlu berjalan bersama dengan kesiapan armada dan layanan operasional.

Maskapai Diminta Pastikan Armada Laik Terbang

Selain menyiapkan kebijakan harga, Kementerian Perhubungan meminta maskapai menjaga kesiapan seluruh pesawat yang akan digunakan selama periode Nataru. Kondisi armada yang serviceable dinilai penting untuk mendukung rotasi penerbangan dan mencegah gangguan yang dapat meluas ke jadwal berikutnya.

Dalam operasi penerbangan, gangguan pada satu pesawat di tengah periode padat dapat memengaruhi rangkaian perjalanan setelahnya. Keterlambatan, perubahan jadwal, hingga gangguan rotasi dapat terjadi apabila armada tidak siap beroperasi. Karena itu, kesiapan teknis pesawat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga pengalaman perjalanan masyarakat.

“Teman-teman airline bisa mempersiapkan dan armadanya juga dalam keadaan benar-benar serviceable, sehingga nanti pada saat pelaksanaan Nataru tidak ada lagi pesawatnya tiba-tiba rusak selama periode itu yang bisa mengakibatkan terganggunya rotasi pesawat,” tuturnya.

Penekanan terhadap kelaikan armada juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga penerbangan tetap aman dan lancar. Saat jumlah penumpang meningkat, maskapai perlu memastikan pesawat yang dioperasikan siap menjalankan jadwal yang telah disusun. Langkah ini mendukung ketepatan waktu sekaligus membantu mengurangi risiko gangguan layanan di tengah puncak perjalanan.

Posko Terpadu Akan Kembali Disiapkan

Pemerintah juga berencana membentuk posko terpadu seperti pada penyelenggaraan Nataru sebelumnya. Posko tersebut ditujukan untuk menunjang kelancaran operasional transportasi udara sepanjang masa libur akhir tahun.

Keberadaan posko menjadi bagian dari koordinasi pelayanan ketika aktivitas perjalanan meningkat. Fokusnya tidak hanya pada pergerakan pesawat, tetapi juga pada kesiapan pihak-pihak terkait dalam mendukung perjalanan penumpang dari keberangkatan hingga tiba di tujuan.

Dengan rangkaian persiapan ini, pemerintah menargetkan masyarakat dapat bepergian pada Nataru dengan beban biaya tiket yang lebih ringan. Pada saat yang sama, maskapai dan penyelenggara layanan penerbangan diharapkan mampu menjaga keselamatan, kesiapan armada, serta kelancaran jadwal selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.