Ombudsman Ungkap Temuan Pungli Rp250 Juta untuk Pakai HP di Rutan Pondok Bambu

Ombudsman Temukan Dugaan Pungutan Rp250 Juta untuk Akses Ponsel di Rutan Pondok Bambu

Nusantaranews1.com – Ombudsman Republik Indonesia menemukan informasi mengenai pungutan hingga Rp250 juta yang diduga dibebankan kepada warga binaan agar dapat menggunakan telepon seluler di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Temuan ini muncul dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan lembaga tersebut terhadap pelayanan dan tata kelola di rutan.

Isu penggunaan ponsel di lingkungan tahanan menjadi perhatian karena perangkat komunikasi termasuk barang yang penggunaannya berada dalam pengawasan ketat. Keberadaan akses yang diperoleh melalui pembayaran dalam jumlah besar dapat memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap aturan, pengawasan internal, serta kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga binaan.

Sidak Digelar pada September 2026

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui inspeksi mendadak pada 15 September 2026. Dalam kegiatan itu, Ombudsman mendapati persoalan yang berkaitan dengan akses telepon seluler bagi warga binaan di Rutan Pondok Bambu.

“Dan untuk masuk bisa mereka bisa menggunakan HP di Rutan Pondok Bambu, harus membayar sebesar Rp250 juta,” ungkapnya.

Nilai pungutan yang disebutkan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari hasil pengawasan Ombudsman. Temuan itu tidak serta-merta berarti Ombudsman menjatuhkan hukuman kepada pihak tertentu, karena mandat lembaga ini berfokus pada pengawasan pelayanan publik serta penyampaian langkah perbaikan kepada instansi yang diperiksa.

Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menjelaskan bahwa hasil pengawasan akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi atau saran perbaikan kepada lembaga terkait. Ia menekankan batas kewenangan Ombudsman dalam menangani sebuah temuan.

“Nah, itu temuan. Kalau temuan sifatnya maka kami akan menyampaikan saran perbaikan, jangan itu terjadi. Hanya sebatas itu. Sesederhana itu Iya,” ujar Nuzran usai acara Serah Terima Tugas Ombudsman di Gedung Ombudsman Jakarta, Senin (5/10/2026).

Ombudsman Fokus pada Perbaikan Tata Kelola

Dalam mekanisme pengawasan Ombudsman, temuan digunakan untuk mendorong pembenahan pelayanan dan mencegah persoalan serupa berulang. Lembaga yang menjadi objek pengawasan diharapkan menindaklanjuti masukan tersebut melalui evaluasi prosedur, penguatan pengawasan, dan langkah korektif sesuai kewenangannya.

Nuzran menyatakan bahwa Ombudsman tidak mengambil alih fungsi aparat penegak hukum maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan pemberian sanksi. Apabila ada pihak berwenang yang melihat kemungkinan pelanggaran hukum dari informasi tersebut, penanganannya berada pada ranah institusi yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tapi kalau pun dari aparat atau lembaga lain melihat itu ada potensi (hukum) ya silahkan. Kami hanya memberitakan,” tuturnya.

Pernyataan itu menegaskan pemisahan peran antara pengawasan maladministrasi dan proses penegakan hukum. Ombudsman dapat mengidentifikasi persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menyampaikan saran, sementara penentuan ada atau tidaknya unsur pidana maupun sanksi menjadi kewenangan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks rumah tahanan, pengawasan terhadap barang dan fasilitas yang digunakan warga binaan merupakan bagian dari tata kelola yang penting. Pengaturan akses komunikasi perlu dijalankan secara transparan dan konsisten agar tidak membuka ruang bagi perlakuan khusus, penyalahgunaan wewenang, ataupun praktik yang merugikan pihak tertentu.

Potensi Dampak terhadap Pengawasan Rutan

Temuan mengenai dugaan pungutan untuk penggunaan ponsel dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola rutan. Pembenahan tidak hanya berkaitan dengan dugaan transaksi yang disebutkan, melainkan juga dengan efektivitas sistem pengawasan, jalur pelaporan, serta pelaksanaan prosedur di dalam lingkungan tahanan.

Warga binaan tetap memiliki hak-hak tertentu yang dijamin dalam sistem pemasyarakatan, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti aturan dan mekanisme resmi. Karena itu, akses terhadap fasilitas atau komunikasi semestinya tidak ditentukan melalui pungutan tidak resmi maupun praktik yang membedakan perlakuan berdasarkan kemampuan finansial.

Nuzran kembali menekankan bahwa tujuan dari hasil pengawasan adalah memastikan lembaga yang diperiksa melakukan koreksi. Ombudsman mendorong agar pelanggaran yang telah teridentifikasi tidak terus berlangsung.

“Jadi sederhana ya, kalau ditemukan temuan, lalu kita berikan saran perbaikan bahwa itu jangan terjadi, lembaga-lembaga yang kita coba awasi ya jangan melakukan (pelanggaran),” jelasnya.

Ia juga menegaskan kembali bahwa keputusan mengenai sanksi dan konsekuensi hukum tidak berada dalam wilayah tugas Ombudsman.

“Tapi terhadap sanksi, apakah itu berimplikasi kepada hukum, nah Ombudsman tidak masuk wilayah itu,” sambungnya.

Dengan adanya temuan ini, tindak lanjut dari lembaga terkait akan menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan Rutan Pondok Bambu berjalan sesuai aturan. Perbaikan prosedur dan pengawasan yang konsisten diperlukan agar layanan serta tata tertib di dalam rutan dapat dilaksanakan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.