New Policy: Video AI Tiongkok Merendahkan Rakyat Filipina Picu Kontroversi
Kontroversi Video AI yang Menggambarkan Rakyat Filipina sebagai Monyet
Nusantaranews1.com – Under New Policy, Tiongkok memperlihatkan sikap kritis terhadap upaya Filipina dalam memperkuat klaim wilayah di Laut China Selatan. Kontroversi ini pecah ketika video AI yang menggambarkan warga Filipina sebagai monyet diunggah oleh akun Facebook China Daily pada 10 Juli lalu. Video tersebut menampilkan monyet berpakaian “Filipino” yang ditarik oleh dua tangan dengan bendera Amerika Serikat dan Jepang ke panggung karaoke di atas perahu. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap putusan arbitrase internasional Den Haag tahun 2016, yang memenangkan klaim Filipina.
Video AI tersebut menyebabkan kecaman dari pemerintah Filipina, yang menilai Tiongkok menggunakan metode yang tidak profesional untuk menekan opini publik. Dalam New Policy, pemerintah Manila memperkuat sikap tegas terhadap tindakan Tiongkok yang dianggap merendahkan rakyatnya. Video tersebut juga menjadi bahan perdebatan di media sosial, dengan banyak netizen Filipina mengecam kebijakan propaganda China yang melibatkan stereotip rasial.
Reaksi Pemerintah Filipina terhadap Video AI
“New Policy ini menunjukkan kelemahan sistem propaganda Tiongkok yang menggunakan rasisme dan kebencian yang direkayasa,” kata Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. menurut laporan Philippine News Agency. “Dengan video AI ini, Beijing memperlihatkan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi argumen hukum secara langsung, sehingga memilih cara yang memperparah situasi dengan gambar yang menghina.”
Teodoro menambahkan bahwa video tersebut tidak hanya menggambarkan kegagalan Tiongkok dalam membela klaim wilayah, tetapi juga memperkuat kebijakan Kementerian Pertahanan Filipina untuk tidak bekerja sama dengan lembaga militer Tiongkok. Pemerintah Filipina juga meminta Tiongkok segera menghapus video dari platform digital, dengan alasan bahwa konten ini mengancam reputasi negara sebagai negara yang beradab.
Di samping itu, Kementerian Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa New Policy ini mencerminkan upaya mereka untuk memperjelas posisi dalam sengketa wilayah. Mereka menilai video AI yang diunggah Tiongkok sebagai bentuk provokasi yang tidak perlu, karena perbedaan pandangan politik tidak boleh diubah menjadi alat untuk menghina bangsa lain. “Ini menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan propaganda yang tidak seimbang untuk memperkuat dominasi mereka,” tulis kementerian.
Konteks Sengketa Wilayah dan Impak New Policy
Ketegangan antara Filipina dan Tiongkok telah memanas sejak lama, terutama di wilayah Kepulauan Spratly dan Karang Scarborough. Wilayah tersebut berjarak sekitar 160 kilometer dari Filipina dan 800 kilometer dari daratan Tiongkok. Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok secara teratur menggunakan meriam air untuk menyerang kapal Filipina, bahkan menyebabkan kerusakan dan korban luka. Dalam New Policy, Filipina memperkuat pendekatan diplomatik dan militer untuk menegaskan klaim mereka.
Dalam bulan Juni, Beijing memasang penghalang terapung di Karang Scarborough, tetapi menariknya setelah Filipina mengirimkan protes diplomatik. Aksi ini menunjukkan bahwa New Policy Filipina bertujuan memperoleh keuntungan di tingkat internasional. Dengan video AI sebagai alat provokasi, Tiongkok mencoba mengalihkan perhatian dari sengketa hukum menjadi isu budaya dan rasial, yang dianggap tidak efektif dalam mengubah hasil putusan arbitrase Den Haag.
Perbandingan Pandangan dan Tindakan Internasional
Menurut laporan dari berbagai sumber, video AI tersebut telah mendapat perhatian dari organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB. Beberapa negara anggota ASEAN mengkritik Tiongkok atas tindakan mereka, sementara PBB menyarankan kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi dan menghindari eskalasi konflik. New Policy Filipina, yang menjadi bagian dari upaya mereka untuk menegaskan kebijakan luar negeri, memperkuat peran negara-negara Asia Tenggara dalam mediasi konflik wilayah.
Dalam konteks New Policy, perdebatan tentang representasi budaya dan politik menjadi sorotan. Penggambangan rakyat Filipina sebagai monyet dianggap sebagai bentuk penghinaan yang tidak hanya memperlihatkan ketidakseimbangan dalam sengketa hukum, tetapi juga menunjukkan cara Tiongkok mengakses arus informasi global. Dengan menggunakan teknologi AI, Tiongkok berusaha memperkuat narasi mereka secara visual, sementara Filipina memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan kebijakan internasional.
Kebijakan New Policy dan Tanggapan Internasional
Kebijakan New Policy Filipina juga memperhatikan dampak pada hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Menteri Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa video AI ini mengganggu kerja sama yang sudah ada dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Selain itu, New Policy ini menjadi alasan bagi Filipina untuk menawarkan dukungan kepada negara-negara yang juga menginginkan keadilan dalam klaim wilayah di kawasan tersebut.
Dalam wawancara dengan media, Teodoro menyatakan bahwa New Policy ini tidak hanya memperkuat ketegangan dengan Tiongkok, tetapi juga memperhatikan peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat. “Kita harus menggunakan teknologi AI dengan bijak, bukan sebagai alat untuk menyerang orang lain secara tidak langsung,” ujarnya. Dengan memperkenalkan New Policy ini, Filipina memperlihatkan komitmen mereka untuk melawan stereotip yang menghina rakyatnya dan menegaskan posisi hukum mereka dalam sengketa wilayah.
