Menkum Ungkap Pesan Prabowo: Kerja Pemerintah Harus Bermuara pada Kepentingan Rakyat

Hari Pengayoman ke-81: Supratman Tekankan Hukum Harus Jadi Solusi, Bukan Sekadar Regulasi

Nusantaranews1.com – Jakarta — Peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang berlangsung pada Rabu (19/8/2026) menjadi momentum bagi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk menegaskan kembali orientasi pelayanan hukum negara. Dalam pidatonya, ia mengingatkan bahwa aturan perundang-undangan tidak boleh berhenti sebagai tumpukan teks administratif semata.

“Hukum tidak boleh berhenti menjadi kumpulan peraturan. Hukum harus memberikan kepastian, hukum harus memberikan perlindungan, dan hukum harus mampu menghadirkan solusi.”

Pernyataan itu, menurut Supratman, merupakan terjemahan langsung dari mandat tertinggi negara. Ia merujuk pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan beberapa hari sebelumnya, di mana seluruh aktivitas pemerintahan diarahkan untuk melayani kepentingan publik.

“Beberapa hari yang lalu, we mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ada pesan yang harus kita pegang bersama. Pembangunan dan seluruh kerja pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan rakyat.”

Implementasi Konkret: Program Pasti Ada Solusi

Sebagai respons operasional atas mandat tersebut, Kementerian Hukum menjalankan program bernama Pasti Ada Solusi. Skema ini membuka kanal bagi warga dari seluruh lapisan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun kritik terhadap kualitas layanan hukum yang mereka terima. Supratman menjelaskan bahwa mekanisme itu dirancang agar institusinya mampu melakukan introspeksi secara berkala.

“Program ini kita rancang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk memberi masukan, mendengar keluhan, dan lain sebagainya, supaya kita melakukan introspeksi terhadap kualitas kerja kita dalam hal pelayanan publik.”

Di samping kanal eksternal tersebut, pimpinan kementerian juga menggelar Town Hall Meeting secara bulanan. Forum internal ini menjadi ruang bagi jajaran pegawai untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang mereka hadapi di lapangan.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Penghapusan Ego Institusional

Supratman menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan pemerintahan tidak bisa ditangani oleh satu instansi secara tunggal. Sinergi antar-kementerian dan lembaga, serta koordinasi di dalam struktur internal, menjadi prasyarat agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menanggalkan ego sektoral dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan.

“Karena kolaborasi yang kita lakukan bersama di internal, bersama-sama dengan seluruh kementerian lembaga, kita mengesampingkan ego sektoral sesuai perintah Bapak Presiden.”