Listrik Sumatra Padam: Petisi Ahli Ingatkan Kompensasi untuk Masyarakat
Listrik di Sumatra Padam – Peristiwa pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), telah memicu kekhawatiran masyarakat. Dalam situasi ini, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) meminta pemerintah daerah dan PLN untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat gangguan tersebut. Mereka menilai insiden ini menunjukkan kelalaian dalam menjamin layanan listrik yang andal, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Kerusakan Ekonomi dan Kehidupan Sehari-hari
Pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak serius. Masyarakat yang terdampak mengeluhkan gangguan terhadap kegiatan sehari-hari, termasuk produksi usaha kecil menengah (UMKM) dan layanan publik. Pitra Romadoni Nasution, Presiden Petisi Ahli, menyatakan bahwa pemadaman listrik massal ini menciptakan kerugian finansial yang signifikan, terutama bagi para pelaku usaha yang mengandalkan listrik untuk operasional bisnis. “Kerusakan ini tidak hanya terbatas pada komoditas elektronik, tetapi juga mencakup aktivitas pertanian, perdagangan, dan transportasi,” tambahnya.
Dalam beberapa wilayah, masyarakat terpaksa menggunakan sumber energi alternatif seperti genset atau batu baterai untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menambah beban biaya bagi keluarga dan bisnis, terutama di daerah dengan akses ke listrik yang terbatas. Petisi Ahli juga menyoroti ketidaknyamanan yang dialami warga, seperti hambatan dalam penerangan, pendinginan, dan komunikasi. “Sistem listrik yang tidak stabil berdampak langsung pada kenyamanan hidup dan kemajuan daerah,” ungkap Pitra.
Respons PLN dan Kebutuhan Transparansi
Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo telah memberikan permintaan maaf atas insiden blackout yang terjadi pada 22 Mei 2026. Ia menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah gangguan pada ruas transmisi akibat cuaca buruk. Namun, kekhawatiran masyarakat tetap tinggi karena proses pemulihan dinilai terlalu lambat. “Kami sudah menerima arahan dari kementerian untuk memperbaiki sistem kelistrikan Sumatra yang sedang mengalami kesulitan,” tambah Darmawan dalam konferensi pers di Jakarta.
Sebelumnya, Darmawan menjelaskan bahwa tim PLN sudah segera dikirim ke lapangan untuk menginvestigasi dan memperbaiki kerusakan. Namun, menurut Pitra, langkah tersebut tidak cukup untuk memperbaiki reputasi PLN. “Masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti pemadaman, langkah mitigasi, serta perkiraan waktu pemulihan agar tidak terjadi ketidakpastian,” tegasnya. Petisi Ahli menekankan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi, termasuk data kerugian akibat blackout.
Menurut laporan, pemadaman listrik tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari hingga memaksa banyak warga mengalami kesulitan. Masyarakat juga meminta penjelasan mengenai kebijakan PLN terkait jaminan layanan listrik selama musim kemarau. “PLN harus bisa memenuhi janji yang dibuat sebelumnya, termasuk mengatur jadwal pemadaman secara terencana,” kata Pitra. Dengan adanya kompensasi, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan pertolongan finansial untuk mengganti kerugian akibat insiden ini.
Kejadian ini menjadi contoh bagaimana layanan publik yang tidak stabil bisa mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial. Petisi Ahli mengingatkan bahwa PLN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang andal, terutama di wilayah seperti Sumatra yang memiliki tingkat kebutuhan listrik tinggi. “Kekacauan yang terjadi menunjukkan kurangnya pengelolaan
