4 Prajurit TNI AU Tersangka Penganiayaan Serda Ahmad hingga Tewas Terancam Dipecat!

Empat Prajurit TNI AU Terancam Pemberhentian Tidak Hormat dalam Kasus Serda Ahmad

Nusantaranews1.com – Empat prajurit TNI Angkatan Udara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan hingga menyebabkan Serda Ahmad Muzammil Farisa (AMF) meninggal dunia menghadapi risiko pemberhentian dari dinas militer. Ancaman tersebut berkaitan dengan beratnya pasal pidana yang dikenakan, dengan ancaman hukuman penjara antara tujuh hingga sembilan tahun.

Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara, Marsda Daan Sulfi, menegaskan bahwa ancaman pidana dalam perkara ini membuka kemungkinan sanksi pemecatan terhadap para tersangka. Dalam ketentuan disiplin dan hukum militer, pidana penjara dengan durasi tertentu dapat menjadi dasar pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat.

“Dengan ancamannya adalah di atas 7 dan 9 (tahun), itu di atas 6 bulan saja sudah bisa, bisa dipecat, apalagi kalau sudah lebih dari di atas 1 tahun atau 7 sampai dengan ancaman 9 tahun,” ujar Daan, Rabu (16/9/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses pidana tidak hanya berpotensi berujung pada hukuman penjara. Status para tersangka sebagai anggota militer juga membuat mereka menghadapi konsekuensi kedinasan yang terpisah, termasuk kemungkinan kehilangan status sebagai prajurit apabila mekanisme hukum dan persidangan memutuskan demikian.

Empat Personel Telah Menjadi Tersangka

Puspomau telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Serda MTS, Serda MAD, Serda JM, dan Serda AH. Penetapan itu dilakukan dalam penanganan dugaan kekerasan yang menimpa Serda Ahmad serta dua personel lain, Serda ZN dan Serda RP.

Serda Ahmad diketahui bertugas sebagai Admin Urusan Tata Usaha Sekretariat Dinas pada Dinas Psikologi Angkatan Udara atau Dispsiau. Sementara Serda ZN dan Serda RP dilaporkan selamat dalam peristiwa tersebut. Keberadaan dua korban lain menjadi bagian penting dalam penelusuran rangkaian kejadian dan pemeriksaan perkara.

Dugaan penganiayaan berlangsung pada Rabu, 9 September 2026, dalam rentang waktu sekitar pukul 21.05 WIB sampai 23.10 WIB. Perkara ini kemudian ditangani oleh Puspomau untuk mengungkap fakta, menentukan tanggung jawab hukum, serta membawa kasus tersebut ke tahap proses peradilan militer.

Komitmen Keterbukaan Penanganan Perkara

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma I Nyoman Suadnyana, menyatakan institusinya tidak akan menutup-nutupi perkembangan perkara tersebut. Ia menyebut penanganan kasus akan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti tahapan yang berjalan, termasuk kemungkinan penerapan sanksi kedinasan kepada para tersangka.

“Bisa dicek nanti sampai mana untuk penanganan kasusnya, perkembangannya seperti apa, kita akan terbuka semuanya.”

Setelah proses penanganan awal rampung, perkara akan dilimpahkan kepada Oditur untuk memasuki tahapan persidangan. Pada fase itu, seluruh unsur perkara akan diuji melalui proses hukum, termasuk pembuktian, keterangan para pihak, dan pertimbangan terkait sanksi yang dapat dijatuhkan.

“Nanti setelah selesai akan dilimpahkan kepada Oditur untuk proses sidangnya, apakah itu nanti mereka dipecat apa tidak, tapi intinya di atas 6 bulan saja bisa diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat.”

Pemberhentian tidak dengan hormat bukan merupakan keputusan otomatis semata-mata karena adanya penetapan tersangka. Proses hukum tetap menjadi ruang untuk menguji perkara secara menyeluruh. Namun, penjelasan TNI AU menunjukkan bahwa ancaman hukuman dalam kasus ini berada pada tingkat yang dapat memunculkan konsekuensi serius terhadap kelangsungan karier kedinasan para personel yang terlibat.

Penegakan Hukum dan Rasa Keadilan

Nyoman menyampaikan bahwa keterbukaan proses diperlukan agar penanganan kasus memberi kejelasan, khususnya bagi korban dan keluarga. Penanganan yang transparan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap mekanisme hukum di lingkungan TNI AU.

“Itu yang paling penting mungkin supaya memberikan keadilan buat korban maupun buat keluarga,” tuturnya.

Dalam perkara yang melibatkan sesama anggota institusi, proses hukum memiliki arti penting karena menyangkut perlindungan personel, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Penanganan yang tuntas akan menentukan pertanggungjawaban individu tanpa mengabaikan hak seluruh pihak dalam proses peradilan.

TNI AU juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Serda Ahmad. Institusi tersebut mendoakan agar almarhum memperoleh tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehilangan seorang prajurit dalam peristiwa seperti ini menjadi perhatian serius karena setiap anggota memiliki hak untuk menjalankan tugas dalam lingkungan yang mematuhi ketentuan dan disiplin.

“TNI Angkatan Udara akan selalu berkomitmen terhadap setiap personel yang melakukan kesalahan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada ruang sedikit pun bagi setiap personel untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan,” kata Nyoman.

Kasus ini kini berada dalam jalur penanganan Puspomau sebelum dilanjutkan ke Oditur untuk proses persidangan. Penetapan empat tersangka, ancaman pidana tujuh hingga sembilan tahun, serta kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat menjadi unsur utama yang akan terus diperhatikan dalam perkembangan perkara meninggalnya Serda Ahmad Muzammil Farisa.