IKN Terancam Karhutla, Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Bombing

Respons Terpadu Dikerahkan untuk Cegah Api Mendekati Zona Inti IKN

Nusantaranews1.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai menjadi perhatian serius di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah mengerahkan penanganan dari udara dan darat untuk menahan penyebaran api agar tidak memasuki zona inti kawasan ibu kota baru tersebut.

Langkah yang dijalankan mencakup operasi water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Kedua upaya ini dipadukan dengan pemadaman langsung di lapangan yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, pengelola kawasan hutan, Otorita IKN, hingga perusahaan di wilayah terkait.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di wilayah IKN bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Peninjauan berlangsung di Bukit Tengkorak pada Senin, 14 September 2026.

Penanganan Udara dan Darat Berjalan Bersamaan

Water bombing digunakan untuk membantu pemadaman dari udara, terutama pada titik api yang sulit dijangkau oleh personel darat. Sementara itu, OMC disiapkan sebagai bagian dari dukungan penanganan karhutla. Pelaksanaan langkah udara tersebut berjalan beriringan dengan pengerahan tim di lapangan.

“Usaha untuk water bombing terus berjalan, hari ini nanti disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, usaha untuk operasi modifikasi cuaca juga berjalan. Demikian juga dengan pemadaman darat oleh tadi, oleh TNI Polri, Manggala Agni Kemenhut, KPH, ya OIKN sendiri, perusahaan juga terlibat,” ujarnya.

Koordinasi lintas lembaga menjadi elemen penting karena kebakaran hutan dan lahan dapat berubah cepat, terutama ketika api menjalar melalui vegetasi kering atau area yang sulit diakses. Pemadaman tidak hanya berfokus pada api yang terlihat, tetapi juga pada upaya membatasi potensi rambatan ke area lain.

Unsur TNI dan Polri terlibat dalam penguatan personel di lapangan. Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, Otorita IKN, serta perusahaan turut menjadi bagian dari operasi tersebut. Keterlibatan berbagai pihak dimaksudkan agar respons terhadap titik-titik kebakaran dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Tujuh Klaster Pengendalian Karhutla

Otorita IKN sebelumnya telah memperkuat sistem pengendalian karhutla melalui satuan reaksi cepat yang menghimpun berbagai pihak. Wilayah penanganan juga dibagi ke dalam tujuh klaster untuk memudahkan pengawasan, pembagian tugas, dan percepatan respons apabila ditemukan kebakaran.

Pembagian klaster memberi kerangka kerja bagi petugas untuk menentukan area tanggung jawab dan mengarahkan sumber daya secara lebih terukur. Dalam penanganan karhutla, kecepatan mendeteksi titik api dan kemampuan mengerahkan tim ke lokasi menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas.

Pengecekan di Bukit Tengkorak dilakukan untuk memastikan seluruh langkah penanganan dapat berjalan terpadu. Pemerintah ingin memastikan operasi pemadaman, dukungan dari udara, serta kesiapan unsur lapangan bergerak dalam satu arah: mencegah kebakaran menjalar hingga ke zona inti IKN.

Kawasan IKN memiliki arti strategis sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru. Karena itu, perlindungan terhadap wilayah di sekitarnya tidak hanya berkaitan dengan pengendalian api saat ini, tetapi juga menjaga keberlangsungan aktivitas dan keamanan kawasan dari dampak kebakaran hutan dan lahan.

Instruksi Presiden Jadi Dasar Kolaborasi

Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penanganan karhutla di sekitar IKN dilakukan melalui kerja bersama pemerintah pusat, aparat, pemerintah daerah, Otorita IKN, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar api tidak mencapai kawasan inti.

“Seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kami semua, TNI, Polri, BNPB, Kemenhut, OIKN, masyarakat, Pemda, semua bahu-membahu agar jangan sampai api sampai ke zona inti OIKN,” kata Menhut.

Dalam situasi kebakaran hutan dan lahan, upaya pencegahan dan pemadaman membutuhkan peran yang saling melengkapi. Operasi udara dapat mendukung lokasi yang sulit dijangkau, sedangkan tim darat dibutuhkan untuk menghadapi api secara langsung serta mengendalikan titik-titik rawan di lapangan.

Kehadiran BNPB, Kementerian Kehutanan, Otorita IKN, TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menunjukkan bahwa pengamanan kawasan tidak ditangani oleh satu lembaga saja. Setiap unsur memiliki peran dalam mempercepat respons dan menjaga agar kebakaran tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

Pemerintah terus memusatkan perhatian pada pencegahan penjalaran api menuju zona inti IKN. Penguatan pengendalian melalui tujuh klaster, pengerahan satuan reaksi cepat, pemadaman darat, water bombing, dan OMC menjadi bagian dari langkah terpadu yang sedang dijalankan di Kalimantan Timur.