Sidang Yaqut, Eks Pejabat Kemenag Ungkap Pertimbangan dalam Pembagian Kuota Haji

Keselamatan Jemaah Jadi Sorotan dalam Pembahasan Kuota Haji 2024

Nusantaranews1.com – Kesaksian mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Cholid, menempatkan kapasitas Mina dan keselamatan jemaah sebagai isu penting dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 15 September 2026, Subhan memaparkan alasan yang dipertimbangkan ketika pembagian tambahan kuota haji 2024 dibahas.

Indonesia pada 2024 memiliki total kuota 241.000 jemaah. Komposisi yang sempat ditetapkan adalah 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, penerapan pembagian tersebut menghadapi persoalan ruang di Mina, terutama pada area yang digunakan jemaah Indonesia di zona 3 dan 4.

Data dari pihak Arab Saudi yang diterima Kementerian Agama menunjukkan kawasan tersebut diperkirakan hanya dapat menampung sekitar 220.000 orang. Sementara itu, jika 92 persen dari kuota total dialokasikan ke haji reguler, jumlah jemaah reguler mencapai kurang lebih 221.720 orang. Angka itu telah melampaui daya tampung yang tersedia.

Kelebihan Jemaah Berpotensi Terpisah di Mina

Penasihat hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, dalam persidangan mengajukan pertanyaan mengenai simulasi pemerintah apabila porsi 92:8 tetap dijalankan di tengah keterbatasan kapasitas Mina. Subhan menjelaskan bahwa tambahan jemaah tidak dapat begitu saja ditempatkan bersama kelompok Indonesia lainnya.

“Kalau dengan kuota tambahan itu 92 persen kan kita punya kuota 221.720. Nah, itu kurang,” ujar Subhan.

Ia menerangkan bahwa jemaah yang melebihi kapasitas tetap harus berada di kawasan Mina, tetapi penempatannya berpotensi tidak menyatu dengan rombongan jemaah Indonesia lain. Kondisi itu menjadi perhatian karena pengaturan lokasi saat fase puncak haji berkaitan dengan mobilitas, pendampingan, serta layanan dasar bagi para jemaah.

“Dia akan terpisah,” tuturnya.

Mellisa juga menyinggung suhu ekstrem selama pelaksanaan haji 2024 serta pengalaman banyaknya jemaah yang meninggal setelah puncak haji pada 2023. Dalam konteks tersebut, kepadatan bukan sekadar persoalan pembagian angka kuota, melainkan dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah di lapangan.

“Kalau dipaksakan 18.400 harus lebih putar kepala lagi bagaimana memaksimalkan jemaah ini. Apa yang terjadi terhadap, tadi saksi sampaikan, jemaah ini banyak yang meninggal setelah puncak haji,” kata Mellisa.

Subhan mengakui bahwa penambahan jumlah jemaah di area yang sudah terbatas dapat menciptakan situasi sangat padat. Risiko tersebut menjadi alasan keselamatan mendapat porsi besar dalam pertimbangan pengelolaan kuota.

“Ya sangat padat, pasti akan banyak korban yang terjadi,” ucap Subhan.

Kuota Tambahan Belum Masuk Sistem e-Hajj

Persidangan juga mengungkap waktu pengambilan keputusan terkait pembagian kuota. Saat pembahasan berlangsung, tambahan 20.000 jemaah yang diumumkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum tercatat dalam sistem e-Hajj milik Arab Saudi.

Subhan menyampaikan bahwa dalam pembahasan Panitia Kerja DPR, perwakilan pemerintah telah menjelaskan belum adanya surat resmi dari Arab Saudi. Pengumuman tentang tambahan kuota telah disampaikan kepada publik, tetapi dokumen formal dan pencatatan dalam sistem belum tersedia pada waktu itu.

“Tim Panja dari pemerintah menyampaikan bahwa pengumuman yang disampaikan oleh Presiden melalui media itu belum muncul di e-Hajj, surat resminya belum diterima, di e-Hajj belum ada,” kata Subhan.

Meski situasi administrasinya belum lengkap, DPR berpandangan pengumuman tambahan kuota tersebut tetap dapat dipercaya. Pada 27 November 2023, kuota haji Indonesia kemudian diputuskan berjumlah 241.000 jemaah, dengan pembagian 92 persen bagi haji reguler dan 8 persen bagi haji khusus.

Mellisa mengonfirmasi bahwa keputusan itu diambil sebelum tambahan kuota resmi diterima dari Arab Saudi, sebelum terdapat memorandum of understanding atau MoU, dan ketika e-Hajj belum memuat tambahan tersebut. Sehari setelah keputusan, pada 28 November 2023, Kementerian Agama mulai menyiapkan kebutuhan perjalanan haji.

Persiapan Layanan Tidak Bisa Ditunda

Persiapan yang dimulai mencakup transportasi, akomodasi, serta konsumsi jemaah. Subhan menekankan bahwa proses pengadaan layanan haji memerlukan waktu panjang sehingga persiapan perlu dilakukan jauh sebelum keberangkatan.

“Proses penyiapan itu kan tidak sebentar, waktunya kan lama. Maka kita harus memulai,” ujarnya.

Keterangan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan haji melibatkan dua kebutuhan yang harus berjalan bersamaan: kepastian administrasi dari otoritas Arab Saudi dan persiapan operasional bagi puluhan ribu calon jemaah. Keterlambatan dalam salah satunya dapat berdampak pada pengadaan layanan di Tanah Suci.

Selain isu tambahan kuota, Subhan juga menjelaskan perubahan penempatan jemaah Indonesia di Mina. Indonesia memutuskan tidak lagi menggunakan Mina Jadid dan memusatkan penempatan pada zona 3 serta 4. Mina Jadid dipandang menimbulkan persoalan karena letaknya cukup jauh dari Jamarat, dengan jarak sekitar 7 hingga 8 kilometer.

Jarak tersebut penting dalam pelaksanaan ibadah karena jemaah perlu bergerak menuju lokasi lontar jumrah. Sebagian jemaah juga mempertanyakan status Mina Jadid secara syar’i, sebab secara geografis kawasan itu berada di wilayah Muzdalifah.

Dengan demikian, pembahasan kuota haji 2024 tidak hanya menyentuh pembagian antara haji reguler dan haji khusus. Persoalan kapasitas Mina, keselamatan di tengah kepadatan dan cuaca panas, kepastian dokumen kuota, serta kesiapan layanan menjadi rangkaian isu yang muncul dalam persidangan Yaqut Cholil Qoumas.