Kemenhut Usut Karhutla Hutan Produksi di Musi Banyuasin, Langsung Segel Lahan

Kebakaran 25 Hektare di Musi Banyuasin: Kemenhut Segel Lahan dan Dalami Asal Api

Nusantaranews1.com – Sebuah kebakaran yang menghanguskan sekitar 25 hektare kawasan Hutan Produksi di Lalan Mendis, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan Kementerian Kehutanan. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dipegang oleh PT Tiesico Cahaya Pertiwi (TCP), dengan titik awal api teridentifikasi sejak 26 Juli 2026.

Verifikasi Lapangan dan Temuan Awal

Setelah api berhasil dikendalikan, Tim Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Sumatera turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi. Tugas mereka mencakup penentuan titik awal kebakaran serta pengumpulan bahan keterangan guna kepentingan proses hukum. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa sumber api diduga berasal dari area perkebunan kelapa sawit dan pinang yang terletak di dalam kawasan hutan pada areal PBPH PT TCP.

Temuan tersebut belum bersifat final. Penyelidikan lanjutan masih berlangsung untuk mengonfirmasi penyebab pasti kebakaran, status penguasaan lahan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan areal tersebut. Pemeriksaan juga diarahkan pada kemungkinan adanya unsur kesengajaan, kelalaian, keterlibatan pihak ketiga, serta kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban perlindungan dan pengendalian kebakaran di area kerjanya.

“Tim Balai Gakkum Kehutanan Sumatera telah memeriksa pihak yang diduga menguasai dan mengelola lahan tersebut serta meminta keterangan sejumlah saksi,” tulis keterangan resmi Kemenhut, dikutip Kamis (20/8/2026).

Sebagai penanda bahwa lokasi tersebut berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum dan tengah dalam proses penyelidikan, Tim Balai Gakkum Kehutanan Sumatera juga memasang plang peringatan di area yang terbakar.

Pemadaman Terpadu Berhasil Mencegah Api Meluas

Penanganan kebakaran dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan petugas Manggala Agni Daops Sumatera Selatan, BNPB, TNI, Polri, KPH, serta tim dari PT TCP. Upaya pemadaman tersebut berhasil membatasi penyebaran api sehingga tidak menjalar ke bagian kawasan hutan lainnya. Setelah kondisi dinyatakan terkendali, proses verifikasi dan penyelidikan baru dapat dilanjutkan.

Peringatan Keras bagi Seluruh Pemegang Izin

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa insiden di Musi Banyuasin harus menjadi alarm bagi seluruh pemegang izin kehutanan untuk memperkuat perlindungan terhadap area kerja, khususnya pada periode rawan kebakaran.

“Musim kemarau dan kondisi El Niño meningkatkan risiko kebakaran, maka tanggung jawab pemegang izin juga harus meningkat. Setiap perusahaan wajib memastikan arealnya dijaga, sistem pencegahan berjalan, dan potensi kebakaran ditangani sejak dini. Jangan menunggu api membesar baru bertindak,” kata Dwi.

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan bukti kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan yang menjadi pemicu kebakaran.

“Jika ditemukan kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan yang menyebabkan kebakaran, penegakan hukum akan berjalan. Ini menjadi peringatan bagi seluruh pemegang izin bahwa menjaga dan melindungi areal kerjanya merupakan bagian dari tanggung jawab usaha kehutanan,” katanya.

Apresiasi Sinergi dan Komitmen Penyelidikan Profesional

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto memberikan apresiasi atas kolaborasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, sinergi antara Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, KPH, pihak perusahaan, dan unsur terkait lainnya menjadi faktor kunci sehingga api dapat dikendalikan sebelum meluas.

Di sisi lain, Hari menekankan bahwa upaya pemadaman harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum.

“Kami akan mendalami penyebab kebakaran ini secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Apabila ditemukan bukti adanya kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan, setiap pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hari.

Sebagai penutup, Kementerian Kehutanan mengimbau seluruh pemegang izin kehutanan untuk meningkatkan perlindungan area kerja serta memastikan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran beroperasi secara efektif di lapangan.