Ribuan Buruh Korban PHK Blokade Jalan Nasional Mojokerto, Tuntut Upah 3 Bulan Dibayar
Nusantaranews1.com – Ratusan buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Mojokerto melakukan aksi blokade jalan utama sebagai tindakan penuntutan pembayaran upah yang tertunda selama tiga bulan. Aksi ini terjadi di Jalan Nasional yang menghubungkan Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo, menyebabkan kemacetan berkepanjangan di sepanjang jalur tersebut. Para pekerja menolak rencana perusahaan mengalihkan aset pabrik sebelum kewajiban pembayaran gaji selesai dipenuhi, dengan harapan bisa mendapatkan keadilan atas keterlambatan upah.
Key Strategy: Blokade Jalan Nasional sebagai Bentuk Protes
Aksi blokade jalan ini dipicu oleh ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan perusahaan PT Pakerin yang berencana menjual mesin-mesin pabrik sebelum melunasi utang upah karyawan. Para pekerja mengumpulkan diri di depan pabrik sejak pagi hari, menuntut agar perusahaan segera membayar kewajibannya. Eka Herawati, ketua FSPMI PT Pakerin, mengatakan bahwa aksi ini merupakan strategi untuk memastikan aset perusahaan tidak digunakan untuk tujuan lain sebelum upah selesai dibayarkan.
“Key Strategy kami adalah memblokade jalan utama sebagai bentuk tekanan agar perusahaan melunasi upah yang tertunda sejak Januari hingga Maret 2026,” jelas Eka, Senin (22/6/2026). Ia menambahkan, langkah ini diambil setelah beberapa kali upaya negosiasi gagal, dan para buruh merasa harus memaksa pihak perusahaan mengambil keputusan.
Kondisi Buruh dan Tuntutan Upah Tertunda
Banyak dari para buruh yang terdampak PHK mengalami kesulitan finansial. Mereka terpaksa mempertahankan hidup dengan penghasilan yang terhenti selama tiga bulan terakhir. Menurut Eka, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai ratusan, dan mereka berasal dari berbagai kecamatan di Mojokerto serta Sidoarjo. Aksi blokade dianggap sebagai Key Strategy terakhir untuk menjamin kelangsungan hidup para karyawan.
Pihak perusahaan, PT Pakerin, sebelumnya mengklaim bahwa PHK dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. Namun, buruh menolak penjelasan ini, menyatakan bahwa perusahaan masih memiliki dana yang cukup untuk membayar upah. “Key Strategy kami jelas, kami ingin perusahaan menanggung konsekuensi dari keputusan PHK mereka,” tegas Eka. Aksi ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh lokal.
Proses Pemogokan dan Penutupan Jalan
Aksi blokade dimulai pada pagi hari dengan para buruh memasang tenda di depan pabrik dan menghalangi lalu lintas. Mereka meminta pengemudi mobil dan kendaraan lain untuk berhenti sementara dan berpartisipasi dalam pembicaraan. Proses ini terus berlangsung hingga siang hari, dengan sebagian besar mobil dan truk terjebak dalam kemacetan.
Polda Jatim menyatakan bahwa aksi berjalan aman dan terkendali. Petugas polisi memberikan pengawalan untuk mencegah terjadinya bentrokan antara buruh dan pihak perusahaan. “Key Strategy ini tidak hanya tentang memblokade jalan, tapi juga menunjukkan solidaritas buruh dalam mengadakan aksi bersama,” tambah Eka. Ia juga menegaskan bahwa para buruh tetap bersikap tenang dan profesional, meski ada tekanan dari pihak perusahaan.
Dukungan dan Persiapan Aksi
Aksi blokade ini didukung oleh berbagai organisasi buruh, termasuk FSPMI dan SPSI, yang menilai tuntutan para pekerja adil. Sebelum aksi dimulai, para buruh telah melakukan persiapan intensif, termasuk menyusun rencana aksi dan memastikan koordinasi antar kecamatan. Mereka juga berharap aksi ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
Ketua SPSI Mojokerto, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa aksi ini menjadi contoh sukses Key Strategy dalam menggandeng buruh untuk menuntut hak mereka. “Para pekerja berani memblokade jalan nasional karena mereka mempercayai bahwa Key Strategy ini akan memberikan hasil,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa aksi ini bukan tindakan impulsif, melainkan hasil perencanaan matang.
Dampak pada Mobilitas Lalu Lintas
Blokade jalan di Jalan Nasional Mojokerto berdampak signifikan terhadap mobilitas warga dan kendaraan. Arus lalu lintas terganggu, dan petugas terpaksa mengalihkan lalu lintas ke jalan desa. Aksi ini menyebabkan kekacauan di sekitar pabrik, tetapi tidak menyebabkan korban luka. “Key Strategy ini mengharuskan warga setempat mengatur waktu perjalanan mereka, tetapi dampaknya jangka pendek,” kata Eka.
Menurut pengemudi truk yang terjebak, aksi ini mengganggu operasional logistik yang berdampak pada rantai pasok. Namun, mereka tetap mendukung aksi buruh, karena menilai keadilan upah harus didahulukan. “Key Strategy yang diambil buruh ini jelas mengutamakan kesejahteraan pekerja, meski ada pengorbanan dari kami,” ujarnya. Aksi ini juga dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam sistem kerja.
