40 Perusahaan Baja China Berkomitmen Ikuti Aturan Pajak Setelah Dikunjungi Tim Pemerintah
JAKARTA, 13 Mei 2026
What Happened During – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan baja asal Tiongkok. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan 40 perusahaan tersebut memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi Indonesia.
“Kami sudah berbicara dengan mereka. Maksudnya, mereka pasti ingin beroperasi secara legal,” kata Purbaya di kawasan Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta, pada hari Rabu (13/5/2026).
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap memantau dinamika perusahaan-perusahaan tersebut secara ketat. Jika komitmen untuk taat aturan tidak segera diwujudkan, ia tidak ragu melakukan langkah tegas kembali.
Sejak awal tahun 2026, 40 perusahaan baja ini telah menjadi fokus pengawasan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayayanto. Dalam investigasi awal, terungkap bahwa praktik pengemplangan pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini merugikan keuangan negara secara signifikan selama empat tahun terakhir.
Estimasi Kerugian Negara Mencapai Rp4 Triliun Tahunan
“Kerugian dari 40 perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp4 triliun setiap tahunnya sejak 2016 hingga 2019,” ujar Bimo saat memberikan keterangan di Cikupa, Banten, Rabu (5/2/2026).
