Trump Klaim Sebagian Besar Amerika Utara termasuk Kanada dan Meksiko bagian dari AS

Peta Provokatif Trump: Hampir Seluruh Amerika Utara Ditandai Bendera Amerika Serikat

Nusantaranews1.com – Sebuah unggahan di platform Truth Social kembali memicu gelombang reaksi dari para pemimpin politik di Amerika Serikat. Kali ini, Presiden Donald Trump mempublikasikan gambar peta yang menampilkan hampir seluruh benua Amerika Utara — mencakup wilayah Kanada, Meksiko, hingga Greenland yang secara administratif berada di bawah Kerajaan Denmark — sebagai bagian dari teritori Amerika Serikat. Di peta tersebut, bendera bintang dan garis-garis merah putih diletakkan di atas area-area yang secara hukum internasional merupakan kedaulatan negara lain.

Unggahan itu bukan kejadian terisolasi. Ia menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang secara konsisten menyentuh batas-batas geografis dan klaim teritorial, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Langkah-langkah semacam ini telah berulang kali memicu pertanyaan tentang apakah presiden sedang menguji batas kewenangan eksekutif atau sekadar menggunakan simbolisme untuk memperkuat narasi nasionalisme di basis pendukungnya.

Jejak Klaim Teritorial Sebelumnya

Sebelum peta Amerika Utara itu beredar, Trump sudah beberapa kali melakukan intervensi terhadap penamaan geografis. Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi urat nadi perdagangan minyak global, pernah diklaim sebagai wilayah Amerika Serikat dan diberi nama baru: Selat Trump. Di sisi lain, Danau Ontario — danau terbesar kelima di dunia yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada — diubah namanya menjadi Danau Amerika.

Para pengamat hubungan internasional mencatat bahwa klaim semacam itu tidak memiliki dasar hukum apa pun dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut maupun dalam perjanjian bilateral mana pun. Namun, dalam konteks politik domestik, langkah-langkah tersebut berfungsi sebagai pernyataan simbolik yang menegaskan kembali retorika “America First” secara ekstrem.

Kontroversi “New America” di New Mexico

Peta Amerika Utara itu diunggah tepat sehari setelah Trump membagikan grafis lain yang menuai kritik tajam. Grafis tersebut menampilkan nama negara bagian New Mexico dengan kata “Mexico” dicoret dan digantikan oleh kata “America,” sehingga menghasilkan istilah “New America.” Perubahan nama sepihak semacam itu tidak memiliki mekanisme hukum yang mengikat; nama negara bagian di Amerika Serikat ditetapkan melalui konstitusi masing-masing negara bagian dan tidak dapat diubah oleh eksekutif federal secara unilateral.

Reaksi datang cepat dari pejabat lokal. Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, menanggapi melalui akun media sosial X-nya dengan nada tegas.

Nama negara bagian kami tidak untuk diperdebatkan.

Grisham juga menuduh Trump “mencoret-coret peta” di saat warga New Mexico sedang bergulat dengan kenaikan biaya bahan bakar dan tekanan ekonomi sehari-hari. Bagi banyak penduduk negara bagian itu, intervensi semacam ini terasa seperti penghinaan terhadap identitas budaya dan sejarah lokal yang telah mengakar selama berabad-abad.

Penolakan dari Kongres

Di ruang sidang Capitol, anggota DPR dari New Mexico turut menyuarakan penolakan. Melanie Stansbury, wakil rakyat dari negara bagian tersebut, menyampaikan pernyataan singkat namun tegas:

Kami adalah warga New Mexico. Titik.

Rekan separtainya, Gabe Vasquez, menambahkan bahwa tidak ada satu pun tindakan eksekutif yang mampu menghapus New Mexico beserta sejarah dan budayanya. Pernyataan itu menegaskan bahwa identitas kolektif sebuah komunitas tidak dapat dihapus dengan satu coretan di atas gambar digital.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Secara lebih luas, pola perilaku ini — mengubah nama geografis, mengklaim wilayah asing, dan menandai peta dengan simbol negara — mencerminkan pendekatan yang menempatkan retorika di atas prosedur hukum. Dalam sistem federal Amerika Serikat, penamaan fitur geografis di dalam negeri menjadi ranah Badan Survei Geologi AS (USGS) dan, untuk nama negara bagian, otoritas masing-masing negara bagian. Presiden tidak memiliki wewenang konstitusional untuk mengubah nama negara bagian atau mengklaim kedaulatan atas wilayah negara lain melalui unggahan media sosial.

Di tingkat internasional, penandaan Greenland sebagai bagian dari Amerika Serikat di peta publik juga beririsan dengan ketegangan yang sudah berlangsung lama antara Washington dan Kopenhagen. Denmark secara resmi menegaskan bahwa Greenland adalah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dan penduduk Greenland sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa status mereka tidak menjadi objek negosiasi bilateral antara dua negara besar.

Bagi pembaca di Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat bahwa simbolisme politik — sekuat apa pun dampaknya di ruang media sosial — tetap berbeda dari realitas hukum internasional. Peta yang diunggah di media sosial tidak mengubah garis batas negara, tidak memindahkan kedaulatan, dan tidak mengubah hak-hak penduduk di wilayah yang ditandai. Namun, dalam iklim politik yang semakin terpolarisasi, setiap coretan di atas peta berpotensi menjadi bahan bakar bagi narasi yang melampaui sekadar geografi.