SNPMB Ungkap Mayoritas Peserta Gunakan Joki di UTBK 2026
SNPMB Ungkap Mayoritas Peserta Pakai Joki – Dalam penyelenggaraan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengungkap bahwa kebanyakan peserta yang melakukan tindakan tidak jujur lebih memilih prodi Kedokteran sebagai target utama. Dari data yang dihimpun, sebanyak 38 peserta terbukti menggunakan joki dalam ujian, dengan sebagian besar di antaranya berorientasi pada jalur masuk ke program studi kedokteran. Kebiasaan ini semakin marak terjadi, mengingat prodi Kedokteran masih menjadi impian banyak calon mahasiswa di Indonesia.
Penjelasan Ketua SNPMB
“Kedokteran, karena ditemukan di hari pertama. Di hari pertama dan hari kedua, waktu di mana memang peminat untuk prodi Kedokteran itu memang dialokasikan di situ,” ujar Eduart Wolok, Ketua Umum SNPMB, dalam konferensi pers yang dilansir Selasa (26/5/2026).
Eduart menegaskan bahwa penggunaan joki dalam UTBK 2026 tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan menyebar di berbagai lokasi ujian. Ia menjelaskan bahwa pelanggaran ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti bantuan dari pengajar atau bimbingan khusus yang diberikan kepada peserta. “Penggunaan joki ini menggambarkan keengganan peserta untuk bersaing secara adil, terutama di prodi yang dianggap kompetitif seperti Kedokteran,” lanjutnya.
Langkah Pemangkasan dan Sanksi
SNPMB telah melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan yang terjadi dalam UTBK 2026. Setiap peserta yang terbukti memanfaatkan joki akan mendapatkan sanksi berupa pencantuman nama dalam daftar hitam. Sanksi ini berlaku untuk semua jalur masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) dan universitas swasta. Eduart menjelaskan bahwa daftar hitam tersebut akan diserahkan kepada seluruh PTN dan sekolah kejuruan, sehingga peserta yang terkena sanksi tidak dapat diterima pada seleksi berikutnya.
Dalam proses seleksi, SNPMB menerapkan aturan ketat untuk menangani kecurangan. Seluruh pelanggaran akan dicek melalui berita acara pelaksanaan ujian dan berita acara kecurangan. “Setiap peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan mendapatkan nilai UTBK yang ditolak, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar penerimaan,” tuturnya. Eduart menambahkan bahwa ujian UTBK 2026 telah diadakan dengan sistem tertutup dan pengawasan ketat untuk mengurangi potensi kecurangan.
Pengaruh pada Proses Seleksi
Penggunaan joki dalam UTBK 2026 berdampak signifikan pada kualitas seleksi calon mahasiswa. Dengan banyak peserta yang memanfaatkan bantuan eksternal, nilai tes menjadi tidak representatif. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan lulusan SMA dan masyarakat umum yang menganggap proses penerimaan mahasiswa harus transparan. SNPMB menyatakan bahwa mereka akan memperketat pengawasan pada penyelenggaraan UTBK 2027 untuk menekan angka kecurangan.
Para calon peserta UTBK 2026 yang memakai joki mengungkapkan alasan utamanya adalah tekanan dari kompetisi yang sangat ketat. Prodi Kedokteran dikenal memiliki jumlah peminat yang luar biasa, sehingga banyak siswa rela mengambil risiko besar untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. “Jika tidak menggunakan joki, kami mungkin tidak bisa masuk ke prodi impian,” kata salah satu peserta yang terlibat dalam kecurangan. Meski begitu, SNPMB memastikan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem agar peserta lebih terdorong untuk belajar secara mandiri.
Respons dari Kementerian Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengapresiasi langkah SNPMB dalam mengungkap penggunaan joki oleh peserta UTBK 2026. Menteri Nadiem Makariem mengatakan bahwa kecurangan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak integritas pendidikan tinggi. “Kami telah menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan selama proses ujian dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kecurangan,” kata Nadiem dalam siaran persnya.
Menurut Nadiem, penggunaan joki dalam UTBK 2026 adalah indikasi dari persaingan yang ketat di prodi Kedokteran. Ia menekankan bahwa Kemendikbudristek akan terus berkoordinasi dengan SNPMB untuk memastikan kejujuran dalam seleksi. “Dengan adanya pelanggaran seperti ini, kami perlu memperbaiki sistem agar peserta tidak hanya memperhatikan hasil, tetapi juga proses penerimaan,” tuturnya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi kecurangan dan menjamin keadilan dalam jalur masuk ke PTN.
