Pemerintah Tegaskan Mampu Tangani Karhutla, Virdian Aurellio: Rakyat Sudah Tak Sanggup!

Virdian Aurellio Soroti Beratnya Dampak Karhutla bagi Warga Terdampak

Nusantaranews1.com – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta sejumlah daerah lain kembali menjadi perhatian setelah kreator konten Lawan Buta Politik, Virdian Aurellio, menggambarkan kesulitan yang dialami warga di tengah asap pekat. Ia menilai kapasitas negara dalam merespons bencana perlu diwujudkan melalui kehadiran dan bantuan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Virdian dalam program Rakyat Bersuara bertema “730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan”, Selasa (20/10/2026). Ia menanggapi pandangan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan bahwa status bencana nasional belum diperlukan karena negara dinilai masih mampu menangani situasi.

“Saya percaya pejabat dan negara itu sanggup. Masalahnya, rakyat yang tidak sanggup,” ujar Virdian.

Warga Tetap Harus Beraktivitas di Tengah Udara Buruk

Virdian baru menyelesaikan perjalanan selama 14 hari di Kalimantan. Dalam perjalanan itu, ia juga berkomunikasi dengan rekan-rekannya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat untuk memahami keadaan masyarakat setelah bencana.

Baginya, dampak karhutla tidak berhenti pada kebakaran di lokasi tertentu. Asap menyusup ke ruang hidup warga, mengganggu kesehatan, membatasi jarak pandang, dan membuat kegiatan sehari-hari menjadi jauh lebih berat. Di saat kualitas udara memburuk, banyak warga tetap harus bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Ia menyinggung jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang mencapai ratusan ribu. Virdian juga menceritakan kondisi bayi yang mengalami batuk berdarah serta warga yang harus mengantre untuk memperoleh udara yang lebih layak melalui Yayasan Rumah Aman Asap. Dalam kegiatan itu, ia dan pihak lain turut mendistribusikan oksigen.

“Mereka sudah tidak sanggup, bahkan untuk menghirup udara,” tuturnya.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman titik api. Perlindungan kesehatan warga, akses terhadap udara yang lebih aman, layanan bagi kelompok rentan, serta dukungan bagi relawan menjadi bagian penting dari respons bencana. Ketika asap bertahan dalam waktu lama, tekanan yang dihadapi keluarga dapat meningkat karena aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas ikut terganggu.

Kritik terhadap Komunikasi dan Koordinasi

Virdian menilai persoalan karhutla juga berkaitan dengan cara birokrasi menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Ia mengkritik budaya politik dan pemerintahan yang, dalam pandangannya, cenderung mendorong bawahan untuk menyenangkan pimpinan daripada menyampaikan gambaran lapangan secara apa adanya.

Ia mengatakan datang dengan keyakinan bahwa pemerintah telah bekerja, tetapi berharap negara dapat lebih sering mendengarkan suara warga dan melihat kondisi di lapangan secara langsung. Kehadiran pejabat, bagi Virdian, bukan sekadar simbolis, melainkan cara untuk memahami konsekuensi nyata dari kebakaran dan asap terhadap kehidupan masyarakat.

“Negara perlu lebih sering mendengar dan lebih sering menapak bumi,” katanya.

Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya status bencana nasional juga mendapat sorotan. Virdian memandang masyarakat terdampak membutuhkan bantuan yang serius tanpa harus terseret perdebatan mengenai lembaga atau tingkat pemerintahan mana yang paling bertanggung jawab.

Ia menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya bergerak dalam satu koordinasi. Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama karena dampaknya melintasi batas administrasi dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

“Semuanya harus berkoordinasi,” tegasnya saat menanggapi perdebatan tentang tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat.

Delapan Tuntutan dari Anak Muda Kalimantan Selatan

Bersama sejumlah anak muda di Kalimantan Selatan, Virdian mengajukan delapan tuntutan terkait penanganan karhutla. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah meminta pemerintah berkantor di Kalimantan selama beberapa hari. Usulan itu dimaksudkan agar para pengambil kebijakan dapat menyaksikan sendiri kondisi warga serta kerja para relawan pemadam kebakaran.

Kehadiran langsung di wilayah terdampak dinilai dapat memperkecil jarak antara pengambil keputusan dan kenyataan yang dialami masyarakat. Para pejabat dapat melihat bagaimana warga menjalani hari di bawah paparan asap, bagaimana relawan bekerja, serta kebutuhan apa yang paling mendesak di tingkat lokal.

Virdian menyampaikan bahwa pejabat publik, dari anggota dewan hingga kepala daerah, pemerintah pusat, presiden, dan wakil presiden, perlu menunjukkan empati melalui tindakan sederhana. Ia mengaitkan hal tersebut dengan tuntutan agar para pemimpin turut memahami udara yang harus dihirup warga setiap hari.

“Kalau rakyat menghirup asap, hiruplah asap yang sama,” ucapnya.

Seruan itu menegaskan satu pesan utama: kemampuan negara dalam menangani karhutla tidak hanya diukur melalui pernyataan kesiapan, tetapi juga dari seberapa cepat perlindungan hadir bagi warga yang kesehatannya, pekerjaan, dan kehidupan hariannya terdampak. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, udara bersih bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda.