PAN Keberatan Ambang Batas Parlemen Naik di Atas 4 Persen, Soroti Putusan MK

PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas DPR Melebihi 4 Persen

Nusantaranews1.com – Partai Amanat Nasional menyampaikan keberatan terhadap wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold melampaui 4 persen. Bagi PAN, perubahan tersebut harus ditempatkan dalam batas-batas konstitusional yang telah digariskan Mahkamah Konstitusi, terutama menjelang Pemilu 2029.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan penolakan itu tidak lahir dari kekhawatiran partainya gagal meraih kursi di DPR. Ia menyebut PAN memiliki rekam jejak selalu masuk Senayan pada setiap pemilu sejak 1999 hingga 2024.

“PAN berkeberatan jika Parliamentary Threshold (PT) naik lebih dari 4 persen. Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan,” ujar Viva dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Putusan MK Jadi Titik Perhatian

Viva menempatkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebagai dasar utama sikap PAN. Putusan itu menyatakan angka ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk pemilihan anggota DPR pada 2024. Untuk Pemilu 2029 dan pelaksanaan pemilu setelahnya, ketentuan tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat selama perubahan dilakukan dengan mengikuti syarat yang telah ditetapkan Mahkamah.

Artinya, pembentuk undang-undang memang memiliki kesempatan untuk mengatur ulang besaran ambang batas sebelum Pemilu 2029. Namun, ruang pembentukan kebijakan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Kebijakan yang dipilih harus tetap sejalan dengan prinsip yang ditekankan MK, bukan sekadar mencerminkan kepentingan subjektif partai politik.

“Putusan MK ini memberikan perintah konstitusional bersyarat kepada pembentuk UU untuk melakukan perubahan, sebelum Pemilu 2029. Hal ini artinya pembentuk UU memang diberi ruang legislasi karena bersifat open legal policy,” kata Viva.

“Tetapi ruang tersebut berada di dalam pagar konstitusional yang dibuat oleh MK, tidak cek kosong. Bukan ruang bebas berdasarkan pertimbangan subyektif partai politik,” tuturnya.

Dalam pertimbangannya, MK meminta perubahan ambang batas memperhatikan keterwakilan politik, proporsionalitas, kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, jumlah suara sah yang tidak berubah menjadi kursi, serta penyederhanaan partai politik secara rasional. Rangkaian unsur itu menjadi penting karena ambang batas tidak hanya menentukan berapa partai yang masuk DPR, melainkan juga menentukan seberapa besar suara pemilih yang ikut terwakili dalam pembagian kursi.

Risiko Suara Sah Tidak Terwakili

PAN memandang kenaikan ambang batas berpotensi memperbesar jumlah suara sah yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Dalam sistem pemilu proporsional, persoalan itu berkaitan langsung dengan tingkat proporsionalitas antara total perolehan suara dan hasil pembagian kursi di parlemen.

Semakin tinggi angka ambang batas, semakin besar kemungkinan partai peserta pemilu tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR. Suara untuk partai-partai tersebut tetap tercatat sebagai suara sah, tetapi tidak ikut menghasilkan keterwakilan di parlemen. Jika jumlah partai yang berada di bawah ambang batas bertambah, akumulasi suara yang tidak terkonversi juga dapat meningkat.

“Dalam teori pemilu, semakin tinggi angka PT akan menyebabkan kecenderungan suara sah pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Hal itu diperparah dengan adanya semakin banyak partai peserta pemilu tidak lolos PT maka akan semakin memperbesar jumlah suara sah akan hangus tenggelam ke laut karena tidak bisa dikonversi menjadi kursi,” ucapnya.

Viva menilai keadaan tersebut dapat memperlebar disproporsionalitas hasil pemilu. Ketika jumlah suara sah yang tidak menghasilkan kursi meningkat, representasi politik di DPR berisiko semakin jauh dari pilihan pemilih secara nasional. Karena itu, hubungan antara besaran ambang batas dan suara rakyat yang tidak terwakili menjadi salah satu aspek yang perlu diuji dengan cermat.

Ia juga mengaitkan pembahasan ini dengan Putusan MK Nomor 45/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut, dalam penjelasannya, menyoroti risiko munculnya disproporsionalitas antara suara sah nasional dan jumlah kursi apabila penetapan ambang batas tidak didukung metode serta argumentasi yang memadai.

Data Pemilu 2014 hingga 2024

Viva menyampaikan bahwa jumlah suara sah yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi pada Pemilu Legislatif 2024 mencapai 17.304.303 suara, setara 11,4 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Pileg 2019 yang mencatat 13.595.842 suara atau 9,71 persen. Pada Pileg 2014, suara sah yang tidak berubah menjadi kursi tercatat 2.964.975 suara atau 2,37 persen.

Deretan angka tersebut menggambarkan alasan PAN meminta pembahasan ambang batas dilakukan secara hati-hati. Kenaikan batas tidak otomatis menghasilkan perbaikan kualitas representasi, terutama bila dampaknya adalah bertambahnya suara pemilih yang tak memiliki saluran kursi di DPR.

Ambang batas parlemen pada dasarnya dipakai untuk menyeimbangkan dua kepentingan: efektivitas kerja parlemen melalui jumlah fraksi yang lebih sederhana dan keterwakilan pilihan politik masyarakat. PAN menekankan bahwa penyederhanaan partai di DPR tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hasil pemilu yang proporsional.

“Yang penting bahwa MK memerintahkan perubahan PT dengan syarat tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR,” ucapnya.

Viva menyatakan tidak ada satu angka yang dapat dipastikan sebagai ambang batas ideal untuk semua kondisi. Penetapannya perlu mempertimbangkan dampak nyata terhadap konversi suara menjadi kursi, keadilan pemilu, dan kualitas keterwakilan rakyat.

“Ambang batas tidak boleh dinaikkan semata-mata untuk menghasilkan lebih sedikit partai di DPR apabila akibatnya memperbesar disproporsionalitas dan jumlah suara sah yang tidak terkonversi,” tuturnya.

Dengan Pemilu 2029 sebagai batas waktu pembaruan aturan yang disinggung MK, pembahasan parliamentary threshold akan menjadi bagian penting dalam agenda legislasi pemilu. Fokusnya bukan hanya pada angka yang dipilih, tetapi juga pada argumentasi, metode, dan perlindungan terhadap nilai suara pemilih di seluruh Indonesia.