Nusron Wahid Absen Pemeriksaan Hari Ini, KPK Panggil Ulang

KPK Akan Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid

Nusantaranews1.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan kembali pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, setelah ia tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pada Rabu, 7 Oktober 2026. Nusron sedianya dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Ketidakhadiran Nusron telah disampaikan kepada penyidik melalui surat konfirmasi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Nusron memiliki agenda lain di lingkungan kementerian pada waktu pemeriksaan berlangsung.

“Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

“Karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

KPK belum mengumumkan tanggal pemanggilan berikutnya. Meski demikian, pemeriksaan terhadap Nusron dipastikan tetap akan dilakukan karena keterangannya dinilai penting untuk melengkapi gambaran perkara yang tengah ditangani penyidik.

Keterangan Dibutuhkan untuk Melengkapi Perkara

Penyidik ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai rangkaian peristiwa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Keterangan para saksi menjadi bagian penting dalam proses pendalaman, termasuk untuk menguji keterkaitan peran sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun pihak lain yang masih perlu ditelusuri.

“Karena memang keterangan-keterangan dari Saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini, sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan perkara korupsi, pemeriksaan saksi tidak semata-mata dimaksudkan untuk meminta klarifikasi atas satu peristiwa. Penyidik juga menghubungkan keterangan saksi dengan dokumen, alur pengurusan administrasi, komunikasi antarpihak, serta bukti lain yang telah dikumpulkan. Karena itu, penjadwalan ulang pemeriksaan Nusron menjadi salah satu tahapan untuk melanjutkan pendalaman kasus.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan sertifikasi hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sertifikat HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Pengurusan hak tersebut melibatkan prosedur administrasi pertanahan sehingga setiap dugaan penyimpangan perlu ditelusuri secara rinci.

Tiga Saksi Lain Dipanggil pada Hari yang Sama

Pada jadwal pemeriksaan Rabu, KPK juga memanggil tiga saksi lain. Mereka adalah Direktur PT Kencana Jayaproperty Agung Hary Arief Sofyan, Direktur Utama PT Kencana Jayaproperty Agung Indra Widjaja Antono, serta Herman Triono yang berstatus pegawai swasta.

Seluruh agenda pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK. Pemanggilan sejumlah saksi dalam satu hari menunjukkan penyidik masih mengumpulkan berbagai keterangan yang relevan untuk memperjelas dugaan tindak pidana dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi.

Keterangan dari kalangan perusahaan, pegawai swasta, dan pejabat atau pihak yang berkaitan dengan institusi pemerintah dapat membantu penyidik memetakan proses yang diperiksa. Namun, status sebagai saksi berbeda dengan status tersangka. Saksi dipanggil untuk memberikan informasi yang diketahui dalam rangka penyidikan, sedangkan penetapan tersangka merupakan langkah hukum tersendiri berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.

Delapan Orang Telah Menjadi Tersangka

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi tersebut. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yaitu mantan Bupati Arif Sugiyanto dengan inisial ARF, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq dengan inisial FEZ, Erwin atau ERW, serta Muhammad Fakhry atau MF.

Empat tersangka lainnya ialah Lampri atau LMP yang menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung atau SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi atau ADR yang menjabat Direktur Utama Summarecon, serta Rizal Pahlevi atau LEV dari pihak swasta.

Penetapan delapan tersangka tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk terus menelusuri aliran informasi, hubungan kerja, dan proses pengurusan sertifikasi HGB yang diduga bermasalah. Pemeriksaan lanjutan terhadap Nusron nantinya diharapkan dapat memberi penjelasan tambahan mengenai konstruksi perkara secara keseluruhan.

KPK belum memerinci kapan Nusron akan kembali dipanggil. Publik masih menunggu perkembangan penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan para saksi yang telah dijadwalkan serta langkah berikutnya yang akan diambil penyidik dalam perkara di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini.