New Policy: Rupiah Melemah ke Rp18.000, Ketua Banggar DPR Sarankan Batas Rp17.600
New Policy – Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan, mencapai level Rp18.000 per dolar pada Kamis (4/6/2026). Situasi ini memicu perhatian ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, yang menyoroti pentingnya New Policy dalam mengatasi kekhawatiran terkait pelemahan mata uang tersebut.
Analisis Pelemahan Rupiah dan Dampak Ekonomi
“Pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir menembus batas psikologis, yang menunjukkan ketidakstabilan ekonomi nasional,” kata Said Abdullah. Ia menegaskan bahwa New Policy menjadi strategi kunci untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap seimbang. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diprioritaskan agar tidak melebihi level Rp17.600, yang menjadi titik kritis dalam menjaga daya beli rakyat dan inflasi terkendali.”
Kondisi rupiah yang melemah menunjukkan tekanan dari berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal dan defisit anggaran. Said Abdullah menekankan bahwa New Policy harus dirancang secara menyeluruh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar bisa memicu kenaikan biaya impor dan mengganggu kestabilan pasar keuangan. Untuk itu, pihaknya menyarankan pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah dan mendorong investasi domestik.
Kebijakan Quick Win dan Konsistensi dalam Penerapan New Policy
Dalam kesempatan itu, Said Abdullah menyoroti kebijakan quick win yang sudah dicanangkan oleh Presiden. “New Policy ini harus diterapkan secara konsisten untuk mencapai hasil yang optimal dalam jangka pendek. Jangan sampai kita keluar dari kerangka tersebut karena ini merupakan fondasi utama dalam APBN kita,” tambahnya.
Menurutnya, quick win adalah langkah strategis yang bisa memberikan dampak positif cepat dalam mengembalikan kepercayaan investor. Said Abdullah juga menekankan bahwa New Policy tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga dengan kebijakan moneter dan perubahan struktur ekonomi. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan New Policy tidak hanya berfokus pada target jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak yang berkelanjutan untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.
Pelemahan rupiah ke level Rp18.000 memberikan tekanan terhadap sektor-sektor ekspor dan investasi. Said Abdullah menyarankan agar pemerintah mempercepat penerapan New Policy untuk mengurangi risiko kenaikan harga kebutuhan pokok. “Dengan New Policy yang tepat, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah pelemahan rupiah terus berlanjut,” tambahnya.
Ketua Banggar DPR tersebut juga menyebutkan bahwa New Policy harus didukung oleh konsistensi dalam pengelolaan anggaran dan transparansi pemerintah. Ia menilai bahwa pelemahan rupiah menjadi tanda bahwa kebijakan fiskal masih perlu diperbaiki. “New Policy ini adalah jawaban untuk menstabilkan ekonomi dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan inflasi,” pungkas Said Abdullah.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah ke Rp18.000 berdampak signifikan terhadap perekonomian. New Policy diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi tekanan eksternal dan internal. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, pemerintah bisa menumbuhkan daya beli masyarakat dan menarik investasi asing yang lebih besar.
