Jakarta Terapkan Kebijakan Baru: Blok M Jadi Contoh Kawasan Rendah Emisi
Nusantaranews1.com – Kota Jakarta kembali mengambil langkah penting dalam menerapkan new policy untuk mengurangi emisi udara. Blok M, yang terletak di Jakarta Selatan, dipilih sebagai kawasan uji coba pertama dalam program Kawasan Rendah Emisi (KRE) yang bertujuan menciptakan lingkungan lebih sehat bagi warga. Kebijakan ini diperkenalkan melalui laporan *Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi*, yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Breathe Cities pada Kamis (25/6/2026). Dengan mengadopsi pendekatan terpadu, pemerintah mengharapkan Blok M menjadi contoh yang dapat diikuti di kawasan lain.
Latar Belakang dan Kriteria Pemilihan Blok M
Kebijakan new policy ini bertujuan memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim dan memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Dalam laporan yang dibagikan di Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI), lima klaster kawasan prioritas ditetapkan, salah satunya Blok M. Dudi Gardesi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, menjelaskan bahwa kawasan ini dipilih karena telah memenuhi kriteria yang mendukung pengujian kebijakan secara bertahap. Blok M memiliki sistem transportasi umum yang terintegrasi, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran yang memudahkan akses ke berbagai layanan.
“Blok M menjadi pilihan karena bisa menjadi titik awal untuk menguji berbagai intervensi terpadu sebelum diterapkan di wilayah lain,” kata Dudi. Pemilihan kawasan ini bertujuan memastikan bahwa new policy dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi setiap daerah, sekaligus mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar. Selain itu, Blok M juga memiliki populasi tinggi dan kepadatan kendaraan yang menjadi sumber utama polusi udara.
Kebijakan new policy ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Jakarta untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 40 persen pada 2030. KRE akan diterapkan dalam tiga tahun, mulai 2026 hingga 2029, dengan pendekatan adaptif berbasis data. Pemprov Jakarta akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, warga, dan instansi terkait, untuk memastikan keberhasilan program ini.
Strategi dan Komponen Kebijakan New Policy
Program new policy ini mencakup berbagai komponen seperti pembatasan emisi kendaraan, pengelolaan limbah, dan promosi penggunaan energi terbarukan. Di Blok M, pengujian akan fokus pada pengurangan emisi dari sektor transportasi, yang merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Tindakan seperti pembatasan jenis kendaraan yang masuk ke area KRE, pengelolaan parkir terpusat, dan pengembangan jalur pejalan kaki akan diterapkan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi warga yang mengadopsi pola hidup lebih ramah lingkungan.
Dalam menjalankan new policy, Jakarta menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Breathe Cities, sebagai mitra dalam penyusunan laporan, memberikan rekomendasi berdasarkan studi kualitas udara di berbagai kawasan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kawasan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga meningkatkan ketahanan iklim secara holistik. Ini termasuk pengelolaan air, pengurangan sampah plastik, dan peningkatan vegetasi di area kritis.
Kawasan KRE di Blok M juga dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui penurunan risiko kesehatan akibat polusi udara. Skenario paling ambisius menargetkan penurunan konsentrasi PM2.5 hingga lebih dari 14,3 persen di seluruh klaster prioritas. Di kawasan GBK-Senayan, perbaikan kualitas udara diperkirakan mencapai 20,7 persen, yang akan memberikan manfaat sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan dan risiko kematian dini.
Dengan new policy ini, Jakarta berharap mampu menciptakan model yang dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada kebijakan lingkungan, tetapi juga menekankan pendekatan berbasis komunitas. Pemilihan Blok M sebagai contoh awal menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi menuju kota berkelanjutan, sekaligus memberikan wawasan terkait efektivitas kebijakan tersebut di kawasan yang berbeda.
