Hasil Pertemuan: Kades Takalar Datangi Anggota DPR, Laporkan Jalan Rusak dan Permintaan Jembatan
Meeting Results – Dalam hasil pertemuan antara sejumlah kepala desa (kades) dan lurah dengan anggota Komisi V DPR Hamka B Kady, sejumlah isu infrastruktur kritis di Kecamatan Polongbangkeng, Takalar, menjadi sorotan utama. Pertemuan tersebut diadakan di kediaman Hamka di Jalan Boulevard, Makassar, dan dihadiri oleh wakil dari tiga kecamatan, yaitu Polongbangkeng Utara, Timur, dan Selatan. Mereka menyampaikan keluhan serupa tentang kondisi jalan yang memburuk serta kebutuhan pembangunan jembatan gantung. Hasil pertemuan ini menegaskan urgensi peningkatan akses transportasi dan kesiapan pemerintah pusat dalam menangani permintaan masyarakat.
Pengaruh Jalan Rusak pada Aktivitas Masyarakat
Kondisi jalan rusak yang parah di beberapa area desa menjadi penghalang utama bagi mobilitas warga. Saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, permukaan jalan berlumpur dan licin, menyebabkan kesulitan dalam mengangkut hasil panen ke pasar atau pusat distribusi. Masalah ini tidak hanya mengganggu kegiatan ekonomi, tetapi juga memengaruhi akses pendidikan dan kesehatan. Hasil pertemuan mengungkap bahwa perbaikan jalan harus menjadi prioritas agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.
“Dalam hasil pertemuan, warga menyebutkan bahwa jalan yang rusak hingga berlumpur telah memperparah kesulitan dalam mengangkut barang. Beberapa titik jalan bahkan nyaris tak bisa dilalui saat hujan, membuat hasil panen terbuang begitu saja,” ujar salah satu kades dalam diskusi tersebut, dilansir pada hari Minggu (10/5/2026).
Pembangunan Jembatan Gantung sebagai Solusi
Selain masalah jalan, kebutuhan pembangunan jembatan gantung juga diangkat sebagai isu utama dalam hasil pertemuan. Masyarakat di wilayah tertentu masih mengandalkan akses yang tidak memadai untuk menyeberang sungai, terutama saat musim hujan. Jembatan gantung diharapkan mampu mengurangi risiko banjir dan membuka akses ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hasil pertemuan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah desa dengan dinas terkait untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Jembatan gantung bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan warga menyeberang sungai. Dengan adanya jembatan, aktivitas ekonomi dan pendidikan akan lebih terjamin,” tambah kades lainnya dalam sesi diskusi.
Kekhawatiran Anggaran Desa yang Mengalami Penurunan
Pada hasil pertemuan, kades juga mengungkapkan kekhawatiran tentang pengurangan dana desa tahun ini. Alokasi anggaran yang dipangkas sekitar 64 persen, sehingga hanya tersisa sekitar Rp200 juta per desa. Hal ini membuat banyak program pembangunan terpaksa ditunda, termasuk perbaikan jalan dan pembangunan jembatan. Hasil pertemuan menekankan bahwa pengurangan anggaran harus diimbangi dengan efisiensi pengelolaan dana dan kebijakan yang mendukung percepatan proyek.
Respons DPR dan Rekomendasi untuk Perencanaan
Anggota DPR Hamka B Kady menegaskan bahwa hasil pertemuan menjadi dasar untuk merumuskan usulan kebutuhan infrastruktur. Ia menekankan perlunya perencanaan yang matang agar usulan jalan dan jembatan bisa masuk ke dalam prioritas pemerintah daerah. “Hasil pertemuan ini akan dijadikan bahan untuk memperjuangkan dana pembangunan melalui jalur aspirasi,” kata Hamka, menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah desa dan dinas terkait seperti Dinas PUPR Kabupaten Takalar.
Hamka juga mengimbau kepala desa untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, agar kebutuhan prioritas bisa terwujud secara efektif. Ia menambahkan bahwa dengan adanya perencanaan yang komprehensif, proyek infrastruktur akan lebih mudah diperjuangkan dan lebih cepat direalisasikan. Hasil pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara tingkat desa dan kabupaten.
Kesiapan dan Tantangan dalam Pemenuhan Permintaan Masyarakat
Hasil pertemuan menggarisbawahi bahwa meski dana desa berkurang, kebutuhan warga tetap harus dipenuhi. Pemangkasan anggaran dikritik karena tidak selaras dengan tingkat peningkatan kebutuhan masyarakat. “Hasil pertemuan menunjukkan bahwa prioritas harus diberikan pada proyek yang secara langsung memperbaiki kualitas hidup warga,” ujar Hamka, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Hasil pertemuan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal.
Anggota DPR menyatakan bahwa hasil pertemuan akan diproses melalui mekanisme formal untuk diusulkan ke pemerintah pusat. Ia menyarankan bahwa kepala desa harus mengajukan usulan secara terstruktur, dengan menyertakan data kebutuhan dan manfaat proyek. Hasil pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mengatasi tantangan infrastruktur yang dihadapi oleh masyarakat Takalar. Dengan dukungan DPR, diharapkan proyek jalan dan jembatan bisa segera dimasukkan ke dalam agenda pembangunan daerah.
