Main Agenda: 2 Hakim Berikan Pendapat Berbeda dalam Vonis Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam
Main Agenda – Jakarta – Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook serta sistem manajemen perangkat Chrome (CDM), dua dari lima hakim mengeluarkan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan terhadap eks konsultan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief atau Ibam. Dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hakim Anggota Eryusman dan Andi Saputra menganggap bahwa Ibam tidak memenuhi unsur yang didakwakan jaksa, sehingga layak dibebaskan dari semua tuntutan.
Main Agenda: Dakwaan JPU yang Dihukum
JPU mengusulkan tuntutan bahwa Ibam terbukti melakukan korupsi dengan memanfaatkan kesempatan sebagai konsultan teknologi informasi untuk memengaruhi pengadaan perangkat dan menetapkan harga yang tidak wajar. Namun, dua hakim menilai bahwa peran Ibam dalam kasus ini tidak secara langsung menyebabkan tindakan korupsi. “Kasus ini menguji apakah konsultan teknis dapat dianggap sebagai pelaku korupsi jika tidak terbukti ada persekongkolan,” kata Eryusman dalam pidatonya.
Main Agenda: Peran Ibam dalam Proses Pengadaan
Menurut Hakim Andi Saputra, Ibam hanya bertugas memberikan saran teknis dan tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga atau kebijakan anggaran. “Pendapat berbeda ini didasarkan pada fakta bahwa konsultan teknis, seperti Ibam, tidak bertindak secara mandiri dalam pengambilan keputusan keuangan,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa pertemuan antara Ibam dan penyedia perangkat, seperti Google, dilakukan sesuai arahan dari Kepala Kemendikbudristek, Nadiem Makarim.
Dalam putusannya, dua hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar unsur PMH (perbuatan melawan hukum) atau kausalitas kuat antara peran teknisnya dengan kejahatan korupsi. “Tidak ada bukti yang memperkuat kesimpulan bahwa Ibam melakukan penyuapan atau pengaruh terhadap penyedia perangkat,” tegas Eryusman. Namun, ketiga hakim lainnya menyatakan bahwa peran Ibam telah memenuhi unsur dakwaan dan berhak dihukum bersalah.
Main Agenda: Perbedaan Pandangan dalam Sidang
Argumen hakim-hakim yang berselisih berpusat pada prinsip bahwa konsultan teknis memiliki fungsi spesifik dan tidak otomatis menjadi pelaku korupsi. “Dakwaan JPU mengabaikan peran teknis Ibam dan menganggapnya sebagai pengambil keputusan utama, padahal ia hanya memberikan rekomendasi berdasarkan keahlian teknisnya,” ujar Andi Saputra. Sebaliknya, hakim mayoritas berpendapat bahwa sementara peran teknis Ibam tidak memicu korupsi, ia tetap bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang memengaruhi anggaran.
Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun kepada Ibam serta denda sebesar Rp500 juta. “Hukuman ini diberikan setelah mempertimbangkan peran Ibam dalam proses pengadaan perangkat,” katanya. Meski demikian, hakim mengakui bahwa Ibam tidak secara langsung terlibat dalam penyuapan atau pemufakatan jahat dengan pihak-pihak terkait.
Main Agenda: Impak pada Peradilan Korupsi
Kasus ini menjadi contoh penting dalam menguji prinsip kausalitas dalam tindak pidana korupsi. Hakim Anggota Eryusman menekankan bahwa putusan ini mengurangi risiko penuntutan terhadap pihak-pihak yang hanya bertindak sebagai pendukung teknis, bukan sebagai pelaku utama. “Main Agenda menyoroti perlunya konsistensi dalam memahami peran masing-masing pihak dalam korupsi,” tambahnya.
Kasus Ibam juga menyoroti keterlibatan Kemendikbudristek dalam proyek pengadaan perangkat. Sejumlah saksi menyebutkan bahwa Ibam terus terang menyampaikan pendapat teknis selama proses penentuan keputusan, tanpa adanya indikasi kesengajaan untuk menipu. Namun, JPU berargumen bahwa tidak adanya pemeriksaan lebih lanjut mengenai hubungan antara konsultan dan penyedia barang memperkuat tuntutan terhadap Ibam.
Putusan ini menimbulkan perdebatan tentang keterbukaan pengadilan dalam memutus kasus korupsi. Dengan Main Agenda menjadi fokus utama, sidang ini menunjukkan bahwa ada perbedaan interpretasi dalam menilai peran teknis dan keuangan dalam korupsi. Hasil putusan ini bisa menjadi bahan perbandingan untuk kasus serupa di masa depan, khususnya dalam menentukan apakah konsultan teknis berhak dihukum bersalah.
