Ketua KPK Kritik Mentalitas ASN soal Pungli dan Pelayanan Publik
Latest Program – Dalam upaya memperkuat pelayanan publik, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyoroti perluasan paradigma mentalitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tantangan korupsi. Ia menyampaikan kritik terhadap pola pikir ASN yang cenderung mempertimbangkan kecepatan atau kesulitan proses administrasi sebagai faktor utama dalam menentukan kualitas pelayanan. Menurut Setyo, hal ini menciptakan kesempatan untuk munculnya praktik pungutan liar (Pungli), yang sering kali mengakar dalam kebiasaan birokrasi. Dalam acara peluncuran program e-learning bernama “ASN Berintegritas” yang diadakan pada Rabu (17/6/2026), ia menegaskan bahwa perubahan mindset ASN menjadi prioritas utama dalam menangkal korupsi di tingkat lapangan.
Peran E-Learning dalam Membangun Budaya Integritas
Latest Program – Program e-learning yang dicanangkan KPK ini dirancang sebagai alat untuk memperbaiki kebiasaan berpikir dan berperilaku ASN. Setyo menekankan bahwa pelatihan berbasis teknologi ini akan memberikan materi terstruktur mengenai etika pelayanan publik, transparansi, dan tata kelola birokrasi. “Dengan adanya peningkatan kompetensi melalui program seperti ini, ASN bisa lebih mampu menghindari praktik korupsi yang bermula dari kebiasaan sederhana,” kata Setyo. KPK berharap program ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi celah kejahatan yang muncul dari persepsi bahwa proses administrasi bisa dipengaruhi oleh kepentingan finansial.
Kesulitan dalam Mengubah Mentalitas Aparatur
Latest Program – Meski regulasi dan sistem layanan terus ditingkatkan, Setyo mengakui bahwa perubahan mentalitas aparatur negara tetap menjadi tantangan utama. Ia mengungkapkan bahwa kebiasaan memperlambat atau mempercepat proses pelayanan berdasarkan uang masih menjadi keluhan masyarakat. “ASN yang memiliki integritas akan memastikan bahwa kecepatan pelayanan tidak tergantung pada apakah ada uang atau tidak,” jelasnya. Menurutnya, kebiasaan ini tidak hanya memengaruhi efisiensi pelayanan publik tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Latest Program – Pola pikir ini, menurut Setyo, sering kali menjadi dasar bagi praktik Pungli yang mengakar di berbagai lembaga. Contohnya, pengurusan dokumen administratif bisa ditambahkan biaya tambahan tanpa ada dasar yang jelas. “Kebiasaan seperti ini menciptakan lingkungan yang memudahkan korupsi untuk berkembang, meski dianggap kecil oleh pelakunya,” tambahnya. KPK berupaya menyadarkan ASN bahwa perubahan kecil dalam sikap dan perilaku bisa menjadi langkah besar dalam melawan korupsi.
Langkah Konkret untuk Meningkatkan Transparansi
Latest Program – KPK memperkenalkan program e-learning sebagai bagian dari strategi transformasi birokrasi. Program ini akan memberikan pelatihan tentang pelayanan publik yang berintegritas, keterbukaan, dan akuntabilitas. “Melalui Latest Program, kita bisa mendorong ASN untuk memahami bahwa kecepatan pelayanan harus dijaga secara konsisten, bukan hanya saat ada kepentingan,” ujar Setyo. Ia menambahkan bahwa program ini dilengkapi dengan modul interaktif, evaluasi, dan monitoring untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.
Latest Program – Setyo juga meminta kepada para ASN untuk menjadikan program ini sebagai momentum memperbaiki diri dan memperkuat komitmen terhadap pelayanan yang baik. Ia menyoroti bahwa keterlibatan aktif dari setiap pegawai publik sangat penting dalam menciptakan lingkungan bebas Pungli. “Kita tidak hanya mengubah aturan, tetapi juga mengubah cara berpikir, karena itu menjadi kunci dari perubahan yang sustainable,” tegasnya. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur, KPK berharap munculnya ASN yang lebih proaktif dalam mencegah tindakan korupsi.
