Aktivis Desak Pengesahan Perpres RAN HAM sebagai Key Strategy Utama
Nusantaranews1.com – Dalam upayanya memperkuat komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM), sejumlah aktivis menyuarakan desakan agar Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) segera disahkan. Key Strategy, kategori strategi utama dalam pengelolaan HAM, dianggap sebagai indikator penting keberpihakan negara terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta warga yang terbatas akses ke layanan sosial. Dengan disahkannya Perpres RAN HAM, pemerintah diharapkan menunjukkan keberpihakan nyata dalam melindungi HAM secara lebih efektif dan komprehensif.
Proses Harmonisasi dan Status Dokumen RAN HAM
RAN HAM Generasi VI, yang mencakup periode 2026-2030, telah menyelesaikan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dokumen ini kini menunggu pengesahan final di Kementerian Sekretariat Negara sejak awal tahun 2026. Aktivis seperti Julius Ibrani dari Badan Pengurus Indonesia Risk Centre (IRC) berpendapat bahwa langkah ini merupakan implementasi Key Strategy dalam kebijakan HAM nasional, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, terutama kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atau marginalisasi.
“Menetapkan RAN HAM secara cepat menunjukkan dedikasi nyata Presiden terhadap HAM, terlebih sebagai Key Strategy yang mengintegrasikan kebijakan ke dalam pembangunan nasional,” tegas Julius dalam wawancara media pada Jumat (26/6/2026).
Julius menegaskan bahwa RAN HAM bukan hanya dokumentasi, tetapi juga alat penting untuk menuntaskan isu-isu HAM yang belum terselesaikan, seperti kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi kelompok rentan. Dengan Key Strategy yang diwujudkan dalam RAN HAM, pemerintah diharapkan bisa menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif.
Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Key Strategy HAM
Menurut Julius, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan Key Strategy HAM yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pengesahan RAN HAM bisa memicu ketidakpuasan publik terhadap komitmen kebijakan HAM, terutama dalam konteks upaya memperkuat hak ekonomi dan sosial yang masih menjadi tantangan utama. Dengan RAN HAM, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang menghambat keadilan sosial.
Dalam diskusi dengan para pembuat kebijakan, Julius menekankan bahwa Key Strategy dalam RAN HAM harus mencakup program prioritas yang mengalokasikan sumber daya untuk mendorong keadilan. Ini termasuk penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, dan pengintegrasian HAM dalam semua sektor pembangunan. “Tanpa Key Strategy yang kuat, RAN HAM hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat, kelompok penyandang disabilitas, serta perempuan yang terpinggirkan. Dengan Key Strategy yang mencakup partisipasi aktif kelompok rentan, RAN HAM diharapkan bisa menjadi alat perubahan sosial yang efektif. Julius menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin pengesahan Perpres RAN HAM sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil (OSIS) lainnya juga menyambut baik desakan aktivis tersebut. Mereka menilai RAN HAM Generasi VI memiliki potensi untuk menjadi kerangka kebijakan HAM yang lebih adaptif dan berorientasi pada solusi. “Key Strategy ini tidak hanya sekadar kebijakan, tetapi juga menjadi jalan untuk mengukir sejarah perjuangan HAM di Indonesia,” kata salah satu perwakilan OSIS. Dengan RAN HAM, mereka berharap tercipta sistem perlindungan HAM yang terukur dan berkelanjutan.
Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga yang menangani pengesahan Perpres, disebut Julius harus menjadi penggerak utama dalam mempercepat proses. Ia menyoroti bahwa pemerintah perlu memastikan RAN HAM tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga menjadi kerangka kebijakan yang nyata dan mendorong keadilan. “Key Strategy dalam RAN HAM harus menjadi prioritas utama, karena ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengakui hak-hak masyarakat yang rentan,” tambahnya.
