Demo Mahasiswa di Kantor Gubernur Aceh Ricuh, Penolakan New Policy Berujung Kesengketa di RSUD
New Policy – Aksi unjuk rasa yang menolak New Policy Gubernur Aceh terjadi pada Rabu (13/5/2026) di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk mengekspresikan keberatannya terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang mereka anggap memicu kericuhan. Aksi ini berlangsung ricuh setelah aparat kepolisian menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa, menyebabkan sejumlah korban terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin.
Tegangnya Suasana di Halaman Kantor Gubernur Aceh
Pelaksanaan New Policy Gubernur Aceh memicu ketegangan di tengah masyarakat, khususnya kalangan akademisi. Demonstran yang berkumpul sejak siang hari terus memperkuat penolakannya terhadap aturan ini, yang dianggap mengancam hak-hak warga dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Petugas kepolisian memberikan peringatan agar aksi segera dihentikan, namun massa tetap memperkuat kehadiran mereka di lokasi.
Ketegangan memuncak saat polisi mengambil langkah tegas untuk membubarkan kerumunan. Tembakan gas air mata dan semprotan water cannon diluncurkan ke arah demonstran, memicu keributan yang berlarut hingga malam hari. Banyak mahasiswa terjatuh, kesulitan bernapas akibat asap, dan terluka akibat benturan dengan aparat. Para korban langsung dievakuasi ke RSUD untuk pemeriksaan medis. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan yang tinggi terhadap New Policy yang dianggap kurang transparan.
“New Policy ini justru memperburuk kondisi warga, terutama masyarakat yang kurang mampu. Kami ingin kebijakan ini lebih memberikan manfaat, bukan justru menjadi alat tekanan,” kata salah satu peserta demo yang melarikan diri dari kerumunan.
Di sisi lain, pemerintah Aceh belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan mahasiswa atau dampak pembubaran aksi yang ricuh. Namun, beberapa anggota dewan dan pengamat menilai bahwa New Policy membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keseimbangan antara pemerintah dan kepentingan rakyat. Protes ini menunjukkan munculnya perdebatan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang memperkuat relevansi New Policy dalam berita terkini.
Reaksi Masyarakat dan Pemerintah Aceh
Masyarakat Aceh membagikan reaksi beragam terhadap New Policy yang dianggap menimbulkan konflik. Sebagian besar warga mendukung kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, sementara sejumlah kelompok mengkritiknya karena dianggap mengabaikan kebutuhan mendasar. Mahasiswa menilai kebijakan ini memperumit proses pengobatan dan mengurangi akses layanan kesehatan bagi lapisan rentan, seperti pengusaha kecil atau petani.
Proses demonstrasi yang ricuh juga menciptakan suasana ketegangan di Banda Aceh. Sejumlah pengunjuk rasa menyatakan bahwa New Policy merupakan bentuk kebijakan yang tidak cukup dialogis, karena tidak mengundang partisipasi dari berbagai kalangan sebelum diterapkan. Polisi menyatakan bahwa aksi ini diatur sesuai aturan, namun terjadi karena massa tidak menuruti instruksi sejak awal. Sejumlah korban mengalami luka ringan, sementara penggemar aksi mengaku merasa kecewa dengan respons kepolisian.
Banyak pihak menilai bahwa New Policy ini bisa menjadi bahan pembicaraan panjang di Aceh, terutama dalam konteks kebijakan publik yang memerlukan transparansi dan partisipasi masyarakat. Demonstrasi yang ricuh ini mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik. Di sisi lain, kepolisian menegaskan bahwa mereka telah berupaya mengendalikan situasi dengan baik, meski ada ketidakpuasan dari pihak mahasiswa.
