Main Agenda: BNPP Soroti Pencurian Ikan hingga Akses Lintas Batas, Dorong Sinkronisasi Anggaran

Main Agenda BNPP: Fokus Pencurian Ikan hingga Akses Lintas Batas

Main Agenda, dalam forum koordinasi bertema “BNPP Bersoleg (Berbincang Sambil Ngobrol Legislasi)” di Kota Bogor, Jumat (15/5/2026), menjadi momentum penting untuk mengupas isu-isu kritis yang mengemuka di kawasan perbatasan Indonesia. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan peran strategis Main Agenda dalam mengatasi tantangan pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, terutama melalui sinkronisasi anggaran serta peningkatan akses lintas batas bagi masyarakat perbatasan.

Isu Perbatasan yang Menjadi Perhatian Utama

Forum yang dihadiri oleh seluruh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta para kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN), membahas tiga masalah utama. Pertama, ancaman pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah Maluku yang berdampak pada ketersediaan sumber daya ikan lokal. Kedua, kebutuhan peningkatan akses lintas batas untuk memfasilitasi pertukaran barang, jasa, dan tenaga kerja antar wilayah. Ketiga, tantangan dalam menegakkan batas darat melalui pendekatan terpadu, khususnya di area abu-abu yang sering menjadi sumber konflik.

“Main Agenda ini merupakan langkah awal untuk menyelaraskan kebijakan antar daerah dan menciptakan kesepahaman dalam menangani isu perbatasan,” jelas Hamidin, anggota Ahli BNPP. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjaga kepentingan nasional.

Kelompok Ahli BNPP juga menyoroti keterlibatan sektor-sektor lain seperti Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam menyelesaikan masalah perbatasan. Dalam konteks Main Agenda, mereka menekankan perlunya penggunaan kebijakan yang berorientasi hasil, agar sumber daya yang dialokasikan tidak terbuang begitu saja. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang.

Sinkronisasi Anggaran sebagai Solusi Strategis

BNPP menyarankan penyelarasan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar anggaran pusat dan daerah dapat digunakan secara efisien. Dalam Main Agenda, keselarasan ini dilihat sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Anggaran untuk pengelolaan kawasan perbatasan di tahun 2026 mencapai sekitar Rp900 miliar, yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Dengan mengintegrasikan Rencana Induk ke dalam kebijakan daerah, Main Agenda dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan perbatasan memiliki fondasi yang kuat dan berkelanjutan,” tutur Wasis Prasojo, Analis Keuangan Ahli Muda Ditjen Anggaran Kemenkeu. Ia menambahkan bahwa anggaran harus diarahkan untuk kegiatan wajib, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

Berdasarkan Main Agenda, BNPP juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana perbatasan. Dengan melakukan audit keuangan dan memastikan transparansi, pemerintah daerah bisa menghindari penyalahgunaan anggaran serta menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah perbatasan. Ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah dengan akses lintas batas yang masih terbatas.

Kolaborasi antar sektor dan tingkat pemerintahan menjadi fokus utama Main Agenda. Selain itu, BNPP mengajak masyarakat perbatasan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dengan pendekatan ini, isu-isu seperti pencurian ikan dan konflik batas bisa diatasi secara lebih holistik.