Key Strategy: Puluhan Kades Jombang Tolak Karyawan KDMP Titipan Parpol
Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga desa, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan karena kebijakan rekrutmen karyawan yang dianggap tidak transparan. Puluhan Kades menyatakan penolakan terhadap nama-nama yang ditetapkan sebagai karyawan titipan oleh partai politik (parpol), menilai proses perekrutan ini bertentangan dengan key strategy awal pendirian KDMP. Mereka mempertanyakan keterlibatan aktif para Kades dalam pengambilan keputusan, mengingat seharusnya peran mereka menjadi sentral dalam pengembangan sumber daya manusia lokal.
Alasan Penolakan Kades terhadap Karyawan KDMP
Sejumlah Kades, seperti Khoiman dari Kecamatan Bareng, mengungkapkan kejanggalan dalam mekanisme penentuan karyawan KDMP. Mereka mengaku baru diberi informasi daftar nama pada Senin malam, namun hari berikutnya (Selasa siang) daftar tersebut sudah ditetapkan. “Ironisnya, para karyawan ini tidak berasal dari desa kami, justru dianggap sebagai bagian dari kekuasaan parpol yang membagi-bagi kue,” jelas Khoiman. Key strategy awal KDMP seharusnya menjadi peningkatan kesejahteraan warga, bukan ajang untuk menitipkan tokoh tertentu ke dalam struktur organisasi.
Pengakuan dan Kritik dari Tokoh Kades
“KDMP dibentuk dengan harapan besar meningkatkan kesejahteraan warga desa, bukan untuk orang lain,” kata Saipur, Kades Balongbesuk, Kecamatan Diwek.
Key strategy ini semakin terancam karena kebijakan yang dianggap tidak mengakar dengan kebutuhan masyarakat. Saipur menambahkan bahwa adanya karyawan titipan membuat Kades merasa terasingkan dari proses pengambilan keputusan. “Kades seharusnya menjadi pengambil kebijakan utama, tetapi kini kami hanya menjadi pihak yang ditunggu hasilnya,” ujarnya.
Kritik ini juga didukung oleh sejumlah organisasi Kades lainnya, seperti Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Jombang. Mereka menilai rekrutmen karyawan yang tidak melibatkan konsultasi mendalam dengan warga desa adalah bentuk diskriminasi. “Keberadaan KDMP seharusnya memberdayakan masyarakat setempat, tetapi kini justru dijadikan alat untuk memperkuat pengaruh parpol di tingkat desa,” tambah anggota BKAD. Ini memperjelas bahwa key strategy pendirian KDMP bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga sebagai wadah kebijakan desa yang mandiri.
Proses Pemilihan dan Ketidakpuasan Para Kades
Proses rekrutmen karyawan KDMP yang terkesan mendadak telah memicu ketidakpuasan para Kades. Sejumlah desa mengeluhkan bahwa daftar nama karyawan diumumkan tanpa pengumuman sebelumnya, sehingga warga tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya. “Kades adalah representasi warga, jadi kami berharap keputusan ini diambil dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegas Khoiman. Kejadian ini menjadi bukti bahwa key strategy KDMP perlu direspons secara lebih demokratis.
Kecaman terhadap kebijakan ini juga menyebar ke berbagai desa lainnya. Banyak Kades mengungkapkan bahwa kehadiran karyawan titipan mengganggu harmoni internal desa. “Mereka datang tanpa ikatan dengan warga, justru membuat kepercayaan terhadap KDMP berkurang,” ungkap salah satu Kades. Dengan key strategy yang diusung, para Kades menginginkan struktur organisasi KDMP menjadi lebih inklusif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan parpol.
Langkah-Langkah untuk Menegakkan Key Strategy KDMP
Sebagai respons atas kekecewaan tersebut, para Kades Jombang meminta pemerintah daerah merevisi mekanisme rekrutmen karyawan KDMP. Mereka menuntut agar keputusan diambil melalui musyawarah desa yang melibatkan warga secara aktif. “Key strategy KDMP harus sejalan dengan harapan warga, bukan kepentingan politik,” lanjut Khoiman. Selain itu, mereka juga menyarankan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan lokal agar lebih mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab di KDMP.
Protes ini menunjukkan bahwa keberhasilan key strategy KDMP bergantung pada keterlibatan masyarakat. Dengan adanya karyawan titipan, risiko konflik antara Kades dan warga meningkat. Oleh karena itu, para Kades berharap pihak terkait lebih peka terhadap peran mereka dalam menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi. Key strategy yang baik akan memperkuat peran KDMP sebagai mitra warga, bukan alat politik yang mengalihkan tanggung jawab ke desa-desa.
