Nobar Film ‘Pesta Babi’ di Unkhair Ternate Dibubarkan TNI, AJI Protes Keras
Key Discussion terkini mengemuka setelah acara nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair) Ternate dihentikan oleh aparat TNI pada Selasa (12/5/2026) malam. Kejadian ini memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, dengan organisasi AJI Ternate mengkritik tindakan pembubaran yang dianggap sebagai upaya membatasi ruang dialog publik. Film “Pesta Babi” yang membahas isu lingkungan dan budaya lokal menjadi perhatian utama, sekaligus menjadi bahan Key Discussion untuk menyelidiki tindakan pemerintah terhadap kegiatan akademik dan kebudayaan.
Konteks dan Penyebab Pemutaran Dihentikan
Dalam Key Discussion, terungkap bahwa kegiatan nobar film ini berlangsung di Sekretariat UKM Pencinta Alam Unkhair Ternate, yang dianggap sebagai bentuk diskusi edukatif. Aparat TNI mengklaim bahwa pemutaran film tidak memiliki izin resmi, sementara konten yang dianggap sensitif berpotensi memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Dalam kesempatan ini, pihak TNI mengambil langkah tegas untuk menghentikan acara tersebut, meskipun ada penolakan dari peserta yang menilai tindakan itu melanggar hak kebebasan berbicara.
“Key Discussion ini menggarisbawahi pentingnya ruang ekspresi di tengah isu-isu sosial yang sedang hangat dibicarakan. Pembubaran nobar film memperlihatkan tindakan diskriminatif terhadap kegiatan diskursus,” kata Yunita Kaunar, Ketua AJI Ternate, Rabu (13/5/2026).
Reaksi dari Pihak Terkait
Yunita Kaunar menegaskan bahwa film “Pesta Babi” merupakan karya jurnalistik yang bertujuan membuka wawasan, bukan menyebarkan konflik. Ia menyoroti bahwa kegiatan ini dilakukan secara damai, dengan partisipasi mahasiswa yang ingin menyampaikan pandangan mereka melalui media visual. Selain itu, Yunita menyebutkan bahwa pembubaran paksa tidak hanya menghambat diskusi akademik, tetapi juga memicu Key Discussion mengenai konsistensi penegakan hukum di Maluku Utara.
Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menuturkan bahwa langkah pembubaran diambil untuk mencegah gangguan keamanan. “Key Discussion seputar kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi,” tambahnya dalam pernyataan resmi. Menurut Jani, film yang dibahas memiliki potensi menyebar hoaks, sehingga perlu pengawasan lebih ketat.
Di sisi lain, beberapa pihak mengkritik keputusan TNI sebagai bentuk intervensi berlebihan. Mereka menilai bahwa film dokumenter tersebut berisi fakta dan data yang didasarkan pada riset, sehingga layak diputar tanpa hambatan. Dalam Key Discussion yang berkembang, muncul pertanyaan tentang apakah pengambilan keputusan itu telah mempertimbangkan pandangan kelompok lain, terutama yang berada di bawah naungan universitas.
Dalam Key Discussion yang berlangsung, banyak diungkapkan bahwa acara nobar film ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pendidikan dan penyadaran lingkungan di kampus. Partisipasi mahasiswa yang menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu lokal memperkuat argumen bahwa diskusi seperti ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat. Namun, TNI dianggap terlalu cepat mengambil keputusan tanpa membuka ruang dialog terlebih dahulu.
Para aktivis dan akademisi di Maluku Utara menyoroti bahwa pembubaran nobar film ini menjadi momentum Key Discussion mengenai batasan kebebasan berbicara di daerah pesisir. Mereka menilai bahwa keputusan pemerintah perlu lebih transparan, karena film tersebut tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga menyoroti peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan Key Discussion ini, diharapkan muncul kesepahaman antara pihak keamanan dan pemangku kepentingan lain dalam mengatur ruang ekspresi yang sehat.
