Singapura Panggil 10 Bos Perusahaan Sawit RI soal Karhutla, Rosan Pastikan Investasi Tetap Terbuka

Koordinasi Karhutla Indonesia-Singapura Tetap Berjalan, Investasi Dijaga Terbuka

Nusantaranews1.com – Hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura tetap diarahkan untuk tumbuh di tengah perhatian kedua negara terhadap kebakaran hutan dan lahan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menegaskan peluang investasi dari Singapura tidak tertutup menyusul pemanggilan eksekutif sejumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia.

Isu tersebut mencuat setelah Pemerintah Singapura mengundang pimpinan dari 10 korporasi pada Rabu, 28 Oktober 2026. Perusahaan yang dipanggil tercatat di Singapura, namun mempunyai konsesi lahan maupun perusahaan afiliasi di Indonesia. Pertemuan berlangsung di Gedung The Treasury dan berkaitan dengan upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Rosan melihat perhatian terhadap karhutla dapat menjadi pintu untuk memperdalam kerja sama, bukan hambatan bagi hubungan bilateral. Penanganan masalah lingkungan, dalam pandangannya, perlu ditempatkan sebagai kepentingan bersama negara-negara di kawasan.

“Kalau kami melihat untuk satu hal yang positif ya, untuk kepentingan yang sama, supaya hal-hal seperti karhutla dan lain-lain bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Rosan usai acara Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Pemanggilan Perusahaan Terkait Aturan Kabut Asap

Langkah Singapura dilakukan dengan merujuk Pasal 10 Transboundary Haze Pollution Act (THPA), undang-undang yang mengatur pencemaran kabut asap lintas batas. Otoritas lingkungan negara tersebut, National Environment Agency atau NEA, meminta dokumen dan penjelasan dari perusahaan mengenai langkah mereka untuk mencegah kebakaran serta memadamkan titik api di area konsesi.

Sejumlah nama korporasi yang berkaitan dengan agenda itu mencakup Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Wilmar International, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, serta grup Sinar Mas/Asia Pulp & Paper (APP). Pemanggilan tersebut menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam mengelola lahan dan memastikan sistem pencegahan kebakaran berjalan efektif.

Karhutla memiliki dampak yang melampaui batas administratif. Asap dari kebakaran dapat memengaruhi kualitas udara di wilayah sekitar dan menjadi perhatian negara tetangga. Karena itu, kebutuhan akan pencegahan dini, kesiapan pemadaman, serta transparansi penanganan di tingkat korporasi menjadi bagian penting dalam pembicaraan lintas negara.

Komitmen Investasi Tetap Terbuka

Di saat bersamaan, Rosan menekankan bahwa komunikasi pemerintah Indonesia dengan Singapura tetap berlangsung. Ia menyampaikan telah bertemu Menteri Luar Negeri Singapura dan membicarakan kesinambungan komitmen investasi serta kerja sama yang lebih luas.

“Kebetulan saya kemarin juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura, dan menyampaikan bahwa komitmen untuk baik itu investasi maupun hal-hal lainnya itu tetap siap, tetap terbuka. Kita juga akan lebih memperkuat lagi dalam rangka koordinasi kerja sama agar peningkatan investasi ini bisa makin meningkat,” kata Rosan.

Pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa isu lingkungan dan agenda ekonomi dapat ditangani secara paralel. Investasi tetap dipandang penting bagi pengembangan ekonomi, sementara kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan juga harus menjadi perhatian dalam kegiatan usaha yang berhubungan dengan lahan, perkebunan, dan kehutanan.

Bagi pelaku usaha, perkembangan ini menempatkan tata kelola lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan bisnis. Permintaan dokumen dan klarifikasi dari NEA menunjukkan bahwa kesiapan perusahaan dalam mencegah kebakaran, merespons titik api, serta menjelaskan tindakan di konsesinya menjadi hal yang diperhatikan secara serius.

Ruang Kolaborasi untuk Kepentingan Kawasan

Rosan juga menyatakan Indonesia bersedia membuka dialog dan bertukar masukan dengan Singapura. Pendekatan kolaboratif dinilai relevan karena penanganan karhutla membutuhkan koordinasi, baik melalui komunikasi antarpemerintah maupun keterlibatan perusahaan yang mengelola lahan.

“Dan saya pun terbuka berbicara untuk mendapatkan masukan, feedback juga dari pihak mereka, dari kita pun memberikan masukan apa yang kita bisa kolaborasikan bersama agar kepentingan baik Indonesia dan negara-negara tetangga ini bisa lebih rata meningkat ke depan,” tuturnya.

Kerja sama tersebut dapat menjadi landasan untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan lingkungan dengan penguatan hubungan ekonomi. Dalam konteks ini, pencegahan karhutla tidak hanya menyangkut respons ketika kebakaran telah terjadi, melainkan juga kesiapan perusahaan menjaga area konsesi dan membangun koordinasi yang efektif dengan pihak terkait.

Pemerintah Indonesia dan Singapura kini memiliki ruang untuk melanjutkan dialog di dua jalur sekaligus: menjaga arus investasi serta memperkuat langkah penanganan persoalan lingkungan. Bagi kawasan, komunikasi yang konsisten menjadi penting agar kepentingan ekonomi dapat berkembang seiring dengan upaya mengurangi risiko kabut asap lintas batas.