Mulai Tahun Depan, 7.550 PPPK Paruh Waktu di Bandung Direncanakan Jadi Penuh Waktu

7.550 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung Disiapkan Beralih ke Status Penuh Waktu

Nusantaranews1.com – Harapan baru muncul bagi 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung merencanakan perubahan status mereka menjadi PPPK Penuh Waktu pada Januari 2027, sejalan dengan kebijakan yang sedang dipersiapkan pemerintah pusat.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu, 19 September 2026. Kabar itu kemudian menjadi perhatian para pegawai yang selama ini menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik di perangkat daerah Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah, kabar bahagia itu makin nyata!”

Dadang menyampaikan bahwa kebijakan peralihan dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027. Pemerintah pusat juga disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat nasional.

Alokasi Rp31,1 triliun itu bukan dana yang khusus disediakan bagi Kabupaten Bandung. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung perubahan status PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah, sehingga pelaksanaan teknisnya tetap menunggu ketentuan dan mekanisme resmi dari pemerintah pusat.

Perjuangan Status PPPK Berlanjut Sejak Pelantikan

Ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut sebelumnya telah dilantik pada 8 Desember 2025. Pelantikan berlangsung di Lapangan Upakarti, Soreang, dan menjadi salah satu momentum penting bagi tenaga yang kemudian ditempatkan untuk menjalankan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Sejak awal, Dadang menegaskan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari perjuangan para pegawai. Ia menyebut upaya agar PPPK Paruh Waktu memperoleh status penuh waktu terus dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI.

“Saya menyampaikan saat itu, perjuangan kita belum selesai. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar status Bapak dan Ibu bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” kata Dadang.

Rencana perubahan ini menjadi penting karena menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya aparatur di daerah. Bagi para PPPK yang telah menjalankan tugas di unit kerja masing-masing, status penuh waktu diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pengabdian mereka sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan publik.

Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap persiapan kebijakan. Para PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung tetap perlu menantikan kepastian pelaksanaan, termasuk aturan teknis, tahapan administrasi, dan ketentuan yang akan ditetapkan pemerintah pusat.

Pemkab Bandung Diminta Menyampaikan Informasi Secara Merata

Dadang meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung segera menyosialisasikan informasi tersebut kepada pegawai di setiap perangkat daerah. Kepala dinas dan para camat juga diminta memberikan penjelasan kepada PPPK yang bekerja di lingkungan masing-masing agar informasi yang diterima tidak simpang siur.

Langkah penyampaian informasi ini diperlukan karena jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung cukup besar dan tersebar pada berbagai sektor pelayanan. Kejelasan komunikasi akan membantu pegawai memahami bahwa perubahan status yang direncanakan tetap mengikuti prosedur serta keputusan resmi pemerintah pusat.

Di tengah kabar rencana pengangkatan itu, Dadang turut mengingatkan para pegawai untuk tidak mengendurkan semangat kerja. Ia meminta PPPK terus menunjukkan tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat yang dilayani.

“Saya juga mengingatkan, nanti setelah menjadi penuh waktu agar lebih bertanggung jawab dan peduli kepada pemerintah daerah. Jangan sampai seenaknya sendiri,” katanya.

Pesan tersebut menekankan bahwa perubahan status kepegawaian perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kerja. PPPK yang bertugas pada pelayanan pendidikan, administrasi pemerintahan, serta bidang lainnya diharapkan tetap menjaga dedikasi dalam melaksanakan amanah di unit kerja masing-masing.

Mayoritas Bertugas di Sektor Pendidikan

Dari total 7.550 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung, sebanyak 4.320 orang merupakan guru dan tenaga kependidikan. Jumlah itu terdiri atas 2.379 guru serta 1.941 tenaga kependidikan. Peran kelompok ini menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan pendidikan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebelumnya juga telah mengalokasikan tunjangan hari raya atau THR tahun 2026 sekitar Rp12 miliar bagi seluruh 7.550 PPPK Paruh Waktu. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mereka telah menjadi bagian dari kebutuhan layanan pemerintahan daerah.

Dengan jumlah pegawai yang besar, rencana peralihan status ke PPPK Penuh Waktu akan memiliki arti tersendiri bagi kelangsungan pelayanan di Kabupaten Bandung. Guru, tenaga kependidikan, dan pegawai pada sektor lain tetap diharapkan menjalankan pekerjaan secara profesional sambil menunggu pengaturan resmi yang berlaku.

Dadang menyampaikan apresiasi kepada para PPPK atas kontribusi yang telah diberikan selama ini. Ia mengajak seluruh pegawai untuk mempertahankan komitmen dan terus memperbaiki kinerja demi pelayanan yang lebih baik bagi warga Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras bapak dan ibu sekalian selama ini. Mari terus tingkatkan kinerja untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas,” ucapnya.

Target Januari 2027 kini menjadi perhatian utama bagi ribuan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung. Sambil menunggu kepastian implementasi dari pemerintah pusat, para pegawai diminta tetap fokus pada tugas sehari-hari dan menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.