Viral Anggota DPD Arya Wedakarna Hadiri Kontes Transgender di Thailand, Ini Penjelasannya

Anggota DPD Bali Hadiri Acara di Bangkok, Badan Kehormatan DPD Gerak Cepat

Nusantaranews1.com – Kehadiran seorang senator asal Bali di sebuah acara internasional di Bangkok, Thailand, memicu gelombang pertanyaan publik. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mewakili Pulau Dewata, tampil di panggung Miss Equality World 2026 pada Jumat (4/9/2026). Peristiwa ini langsung menjadi perbincangan hangat di ruang digital, terutama setelah muncul pertanyaan mengenai kapasitas apa yang ia gunakan saat berada di acara tersebut.

Perlu dipahami bahwa DPD merupakan lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Setiap anggota DPD memegang mandat konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, setiap tindakan publik yang melibatkan atribut jabatan senator kerap menjadi sorotan, karena publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan tugas kedinasan atau sekadar aktivitas pribadi.

Arya: Mewakili Lembaga Hindu, Bukan Jabatan Senator

Menanggapi berbagai pertanyaan yang bermunculan, Arya Wedakarna memberikan klarifikasi langsung. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Bangkok tidak memiliki kaitan apa pun dengan posisi resminya sebagai anggota DPD. Dalam keterangannya, Arya menyatakan:

“Kalau saya yang pasti kemarin acara yang di Thailand itu saya datang mewakili lembaga Hindu ya. Jadi sebagai tokoh Bali, jadi tidak ada kaitan sama jabatan saya di manapun.”

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Miss Equality World 2026 mencakup peluncuran program pariwisata ASEAN, pemberian penghargaan, pameran, hingga sesi diskusi. Dari seluruh agenda tersebut, Arya mengaku hanya mengikuti sesi pemberian penghargaan serta peluncuran video promosi wisata Bali. Dalam momen itu pula, ia menerima sebuah penghargaan atas nama tokoh budaya Bali.

“Mereka sudah membuat video yang baik ya untuk promosi Bali alamnya, pantainya. Saya menerima penghargaan atas nama tokoh budaya Bali. Jadi ya maka dari itu kita biasa kalau di Bali menerima penghargaan dari kalangan-kalangan mana pun ya namanya orang memberi penghargaan kan kita hargai dong seperti itu.”

Pernyataan ini menggarisbawahi peran Bali sebagai destinasi budaya dan pariwisata yang kerap menjadi subjek promosi lintas negara. Penghargaan semacam itu, dalam konteks lokal Bali, lazim diterima oleh tokoh-tokoh yang berkontribusi pada pelestarian seni dan tradisi. Namun, ketika penerima penghargaan tersebut juga memegang jabatan publik nasional, batas antara aktivitas budaya pribadi dan representasi institusional menjadi garis yang tipis dan mudah dipertanyakan.

Isu Konteks LGBT dan Sikap Arya

Salah satu aspek yang memicu perhatian publik adalah dikaitkannya acara Miss Equality World 2026 dengan promosi komunitas LGBT. Arya mengaku tidak mengetahui bahwa pergelaran tersebut memiliki kaitan dengan isu keberagaman gender tersebut. Ia juga memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai latar belakang penyelenggara atau pihak yang menganugerahinya penghargaan.

“Kan kita tidak ikut komentar tentang latar belakang siapa orang-orang yang memberikan penghargaan. Gitu kan ada namanya etika kan seperti itu. Jadi buat kami ya kami mewakili masyarakat Bali yang bekerja di pariwisata seperti itu.”

Thailand sendiri memang dikenal sebagai negara yang secara terbuka merayakan keberagaman gender, dan hal ini telah menjadi bagian dari identitas pariwisita internasionalnya. Bagi masyarakat Bali yang berakar kuat pada tradisi Hindu dan budaya lokal, dinamika semacam ini kerap menimbulkan pertanyaan tentang batas representasi budaya di panggung internasional.

Anggota TNI Berseragam di Sisi Arya

Di samping isu kapasitas kehadiran, satu hal lain yang menarik perhatian warganet adalah keberadaan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berseragam dinas yang tampak mendampingi Arya di lokasi acara. Arya membenarkan bahwa personel tersebut merupakan pengawal pribadinya.

“Memang pengawal pribadi, pengawal saya. Jadi kan mengamankan, kita kan tahu Thailand itu kan suatu wilayah yang agak rawan konflik, kan kita tahu bahwa kemarin kan ada penembakan siswa tentang bullying, kan kita tahu bahwa Thailand dengan Kamboja juga sedang ada konflik ya begitu jadi ya melekat, melekat kepada kami seperti itu dan bertugas dengan baik saja untuk mengamankan saja.”

Kehadiran personel berseragam militer di acara internasional memang bukan hal yang sepenuhnya luar biasa, mengingat banyak pejabat publik Indonesia yang menggunakan pengawalan pribadi. Namun, dalam konteks acara yang bersifat budaya dan pariwisata, penggunaan atribut militer tetap menimbulkan pertanyaan publik mengenai proporsionalitas dan dampaknya terhadap citra institusi.

Badan Kehormatan DPD Akan Panggil Arya

Menyusul beredarnya berbagai pertanyaan tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPD RI mengambil langkah formal. Ketua BK DPD, Hasby Yusuf, mengumumkan bahwa lembaga etik tersebut telah memutuskan untuk memanggil Arya Wedakarna guna mendalami seluruh aspek kehadirannya di Bangkok.

“BK telah memutuskan pemanggilan atas I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, anggota DPD RI dalam kasus ini.”

Hasby menjelaskan bahwa BK DPD akan menelaah fakta secara menyeluruh. Aspek-aspek yang akan digali antara lain mencakup tujuan kehadiran Arya, kapasitas yang ia gunakan, pihak yang mengundang serta penyelenggara kegiatan, bentuk keterlibatan konkretnya dalam acara, penggunaan atribut atau fasilitas yang berkaitan dengan jabatan senator, serta sejauh mana kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPD.

Pemanggilan oleh Badan Kehormatan merupakan mekanisme internal yang lazim dilakukan ketika terdapat pertanyaan publik mengenai perilaku atau tindakan anggota lembaga legislatif. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan anggota DPD sejalan dengan kode etik dan tanggung jawab konstitusionalnya. Hasil dari pemanggilan tersebut nantinya akan menentukan apakah terdapat pelanggaran etik atau sekadar kesalahpahaman publik yang perlu diluruskan.

Bagi masyarakat Bali khususnya dan publik Indonesia umumnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa figur publik yang memegang mandat daerah memiliki tanggung jawab ganda: menjaga kehormatan budaya lokal sekaligus menjaga integritas jabatan yang diembannya. Setiap langkah di panggung internasional, sekecil apa pun, akan selalu dibaca melalui lensa representasi institusional.