Pramono Siap Luncurkan Obligasi Daerah Pertama Senilai Rp3,5 Triliun di 2027

Pramono Siap Luncurkan Obligasi Daerah Pertama: Pramono Siap Luncurkan Obligasi Daerah Senilai Rp3,5 Triliun Nusantaranews1.com – Pemerintah Provinsi

Pramono Siap Luncurkan Obligasi Daerah Senilai Rp3,5 Triliun

Nusantaranews1.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan langkah besar dalam dunia keuangan daerah. Melalui inisiatif yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kota ini akan menjadi yang pertama di Indonesia menerbitkan obligasi daerah. Dengan nilai mencapai Rp3,5 triliun, instrumen keuangan ini dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun 2027. Keputusan strategis ini telah mendapat persetujuan prinsip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menandai tonggak sejarah baru bagi pembiayaan daerah di Indonesia.

Pernyataan resmi mengenai rencana peluncuran obligasi ini disampaikan oleh Pramono saat membuka acara Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah. Acara yang diselenggarakan di Tribrata Hotel & Convention Center, Jalan Darmawangsa Raya, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/7/2026) ini menjadi momentum penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa proses persiapan telah mencapai tahap final dan siap untuk dieksekusi.

“Dari Kemenko Perekonomian secara prinsip telah menyetujui untuk obligasi daerah dan mudah-mudahan kita bisa terbitkan di tahun 2027, nilainya Rp3,5 triliun,” ujar Pramono dengan penuh optimisme.

Membiayai Infrastruktur Jangka Panjang untuk Masyarakat

Obligasi daerah yang akan diterbitkan ini memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Menurut Gubernur Pramono, instrumen keuangan ini dirancang sebagai alternatif pendanaan yang efektif guna mempercepat pembangunan infrastruktur di ibu kota. Yang membedakan dari instrumen pembiayaan lainnya, dana yang diperoleh akan dialokasikan secara spesifik untuk kepentingan publik jangka panjang, bukan untuk keperluan konsumtif yang bersifat sementara.

Dia menjelaskan bahwa penggunaan dana akan difokuskan pada proyek-proyek mendasar dan berjangka panjang. Beberapa proyek prioritas yang akan didanai antara lain layanan publik seperti LRT Jakarta, khususnya untuk rute Velodrome-Dukuh Atas. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk pengembangan RSUD, unit sekolah, embung, polder, dan berbagai infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat Jakarta.

“Penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik, di antaranya adalah proyek pelayanan publik seperti LRT (Jakarta), kemudian untuk LRT ini untuk rute Velodrome-Dukuh Atas ya. Kemudian, RSUD, unit sekolah, embung, polder, dan sebagainya dan sebagainya,” tuturnya.

Koordinasi Intensif dengan Berbagai Stakeholder

Sebelum resmi menerbitkan obligasi, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait. DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu stakeholder utama yang dilibatkan dalam proses ini. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah lembaga internasional dan nasional yang berpengalaman dalam penerbitan obligasi, memastikan bahwa proses berjalan sesuai standar yang berlaku.

“Selain dengan DPRD DKI Jakarta sebagai stakeholder, juga dengan beberapa lembaga-lembaga yang selama ini terbiasa untuk menerbitkan obligasi atau terlibat dalam penerbitan obligasi seperti Bank Dunia, kemudian UNDP, OJK, Bank Indonesia dan sebagainya,” ucap Pramono.

Dengan terwujudnya rencana ini, DKI Jakarta akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan instrumen pembiayaan semacam ini. Langkah ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jakarta, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Pramono optimis bahwa peluncuran obligasi tersebut dapat segera dilakukan pada tahun depan, membuka babak baru dalam sejarah pembiayaan daerah di Indonesia.

“Sehingga dengan demikian kalau ini bisa tahun depan obligasi daerah terbit ataupun diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik,” kata dia.