DPR Sarankan Program MBG Dihentikan Saat Libur Sekolah untuk Cegah Pemborosan Rp1 Triliun per Bulan
Kekhawatiran DPR tentang Penggunaan Anggaran
Special Plan – DPR mengusulkan untuk menunda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah sebagai langkah mengatasi dugaan pemborosan anggaran mencapai Rp1 triliun per bulan. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai Special Plan, ditujukan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan, terutama dalam kondisi keuangan negara yang terbatas.
“Dalam Special Plan, kita harus memperhatikan efektivitas program. Jika ada indikasi pemberian titik SPPG secara tidak langsung, ini bisa menyebabkan pemborosan yang signifikan,” jelas Deputi Komisi IX DPR, Charles Honoris, Sabtu (13/6/2026).
Kebijakan MBG sendiri bertujuan memperbaiki kesehatan anak-anak melalui akses pangan bergizi. Namun, menurut Charles, penambahan titik SPPG secara bertahap telah melebihi target awal. Sebelumnya, pemerintah merencanakan 21.000 titik, tetapi kini jumlahnya mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik. Ini menjadi titik kritis yang perlu dievaluasi.
Analisis Dugaan Penggelapan Anggaran
Dalam Special Plan, angka pemborosan Rp1 triliun per bulan dianggap sebagai konsekuensi dari penambahan titik SPPG yang terlalu pesat. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa insentif per hari untuk setiap titik SPPG sebesar Rp6 juta, jika tidak terawasi, bisa memicu pengeluaran yang melebihi anggaran.
“Dengan 27.877 titik SPPG, insentif per hari sebesar Rp6 juta berpotensi menyebabkan pengeluaran negara mencapai Rp12 triliun setahun. Ini harus dipertimbangkan secara serius dalam Special Plan,” kata Zulhas, Kamis (11/6/2026).
Charles mengingatkan bahwa angka tersebut bisa terjadi jika pengawasan tidak ketat. Ia menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG untuk memastikan distribusi pangan berjalan tepat sasaran dan tidak terbuang percuma. Selain itu, program ini juga berisiko menimbulkan keracunan jika kebersihan dan kualitas makanan tidak terjamin.
Langkah Evaluasi dalam Special Plan
DPR memandang libur sekolah sebagai kesempatan optimal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Dengan menjeda program selama tiga bulan, pemerintah bisa memanfaatkan masa ini untuk mengecek kemampuan pengelolaan dana dan menghindari risiko pemborosan.
“Kita tidak bisa mengabaikan indikasi pemberian SPPG yang tidak langsung. Ini mengancam keberlanjutan Special Plan dalam jangka panjang,” tambah Charles, dalam wawancara terpisah.
Charles juga menyoroti bahwa lebih dari 40 ribu anak telah terkena dampak negatif dari program ini, baik secara langsung maupun tidak. Ia meminta pemerintah menutup permanen dapur SPPG yang tidak memenuhi standar. Dengan langkah ini, DPR ingin memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesehatan anak-anak.
Perspektif Ekonomi dan Manfaat Special Plan
Dari perspektif ekonomi, penundaan MBG selama libur sekolah bisa menghemat anggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap manajemen dana pemerintah. Special Plan ini juga diperkirakan akan memberikan manfaat jangka panjang dengan mengurangi risiko korupsi atau penggelapan yang mungkin terjadi.
“Dengan evaluasi yang lebih mendalam, Special Plan bisa menjadi dasar untuk memperbaiki program MBG. Ini bukan hanya tentang penghematan anggaran, tetapi juga efektivitas layanan kepada masyarakat,” ujar ekspertis ekonomi yang diwawancarai.
Menurut sumber-sumber internal, pemerintah telah berupaya memperketat pengawasan, tetapi masih ada kelemahan dalam sistem pengelolaan dana. Dengan Special Plan, DPR berharap ada penyesuaian kebijakan yang lebih tepat untuk menghindari pemborosan dan memastikan program MBG berjalan optimal.
Pengakuan dan Rekomendasi dari Pihak Terkait
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengakui adanya dugaan pemborosan tetapi menegaskan bahwa program ini tetap penting bagi pendidikan dan kesehatan anak-anak. “Kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan efisiensi anggaran dalam Special Plan,” ujarnya.
“Kebijakan ini bukan hanya tentang penghematan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat. Jika kita bisa memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan, maka dana yang dialokasikan tetap bermanfaat,” tambah Zulhas.
DPR menyarankan agar pemerintah tidak langsung menutup MBG, melainkan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Dengan cara ini, dana yang telah dialokasikan bisa digunakan lebih bijak. Charles juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dengan masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman terkait Special Plan.
Kebijakan Jangka Panjang dalam Special Plan
Dalam jangka panjang, Special Plan ini diharapkan bisa menjadi contoh kebijakan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Kebijakan penundaan MBG selama libur sekolah bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran yang saat ini dinilai rentan terhadap penyalahgunaan.
“Pada akhirnya, Special Plan harus mampu memberikan hasil yang nyata, baik dalam efisiensi maupun manfaat sosial,” tutur seorang anggota DPR lainnya.
Langkah ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan dan menyesuaikan target program dengan realita di lapangan. DPR yakin, dengan evaluasi yang matang, Special Plan bisa menjadi solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah pangan dan anggaran di Indonesia.
