Special Plan: DPR Tegaskan Pelemahan Rupiah Belum Seperti Krisis 1998, Fundamental Ekonomi Masih Kuat

Special Plan: DPR Tegaskan Pelemahan Rupiah Belum Seperti Krisis 1998, Fundamental Ekonomi Masih Kuat

Special Plan adalah strategi nasional yang diperkenalkan oleh DPR untuk menghadapi pelemahan rupiah yang terjadi saat ini. JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan, menilai pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp17.600 per dolar AS pada bulan Mei 2026 menunjukkan adanya tekanan eksternal dan internal. Meski situasi ini mengharuskan respons cepat, Marwan menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional masih relatif stabil dibandingkan masa krisis 1998, yang dianggap lebih berat dalam skala dampak.

Poin Utama dalam Special Plan

“Karena itu, respons kebijakan harus dijalankan secara terukur, terkoordinasi, dan tidak hanya fokus pada jangka pendek,” ujarnya.

Marwan menggarisbawahi bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tetap memperlihatkan kekuatan fundamental, seperti pertumbuhan sektor keuangan dan daya beli masyarakat. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih berorientasi jangka panjang untuk menghadapi tantangan saat ini, termasuk Special Plan yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional.

Dalam Special Plan, Marwan menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dari Bank Indonesia dalam mengatur ekspektasi pasar. “Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibanding data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk mengurangi spekulasi,” tambahnya. Ia menilai bahwa Special Plan harus menjadi alat untuk membangun kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Strategi Kebijakan untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Marwan menyambut baik kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa transaksi dasar, tetapi mengingatkan bahwa implementasi harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menciptakan kepanikan baru di pasar keuangan. “Kebijakan Special Plan perlu konsisten dan tidak terburu-buru, karena pasar saat ini sudah terbiasa dengan dinamika yang berubah cepat,” lanjutnya.

Dalam Special Plan, Marwan juga menyarankan pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang hingga kini masih banyak berada di luar negeri. “Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tambahnya. Ia menekankan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya ditangani oleh Bank Indonesia, tetapi memerlukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya.

Percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan India dianggap sebagai langkah strategis dalam Special Plan. Marwan menilai bahwa skema ini bisa mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab tekanan terhadap rupiah. Dengan Special Plan, transaksi perdagangan internasional diharapkan bisa lebih resilien terhadap fluktuasi mata uang global.

“Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” tuturnya.

Dalam konteks Special Plan, Marwan menekankan perlunya kebijakan suku bunga yang diatur secara bertahap. Ia menyatakan bahwa kenaikan bunga bisa mengurangi aliran dana keluar dan meningkatkan daya tarik aset dalam negeri, tetapi peningkatan yang terlalu cepat berpotensi merugikan pertumbuhan kredit, investasi, serta konsumsi. Keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam Special Plan.

DPR juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam Special Plan agar masyarakat dan pelaku pasar bisa memahami arah kebijakan secara utuh. “Kebijakan Special Plan harus dijalankan dengan data yang akurat dan program yang terukur, agar tidak hanya menangani gejolak sementara tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang,” pungkas Marwan. Ia optimis bahwa dengan langkah-langkah yang tepat dalam Special Plan, Indonesia mampu mengatasi tekanan mata uang tanpa mengulangi krisis 1998.