New Policy: Pramono Targetkan MRT Fase 2A Beroperasi hingga Harmoni Akhir 2027
New Policy – Dalam rangka mendorong pengembangan infrastruktur transportasi umum, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan baru yang menargetkan operasional MRT Fase 2A hingga Stasiun Harmoni pada akhir tahun 2027. Pernyataan ini dikeluarkan setelah ia turut serta dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke lokasi progres pembangunan dari Stasiun Sawah Besar sampai Harmoni, Selasa (12/5/2026). New Policy ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat aksesibilitas dan memperluas jaringan transportasi massal di Ibukota. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan tercipta sistem transportasi yang lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Progres dan Jadwal Operasional
Progres konstruksi MRT Fase 2A telah mencapai 59 persen, menurut informasi dari Direktur Utama MRT Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Pramono menjelaskan bahwa tahap komisi akan dimulai di tengah tahun 2027, dengan target penuh operasional hingga Harmoni tidak lebih awal dari akhir tahun yang sama. “New Policy ini membawa perubahan signifikan dalam penyelesaian proyek. Kami telah meninjau lokasi, dan kemajuan yang tercapai menunjukkan komitmen kami untuk mempercepat proses,” tutur gubernur. Progres yang tercatat mencakup pengerjaan infrastruktur, pengadaan peralatan, serta penyelesaian masalah teknis yang muncul selama pembangunan. Dengan target akhir 2027, MRT Fase 2A akan menjadi bagian penting dari sistem transportasi yang terintegrasi dan modern.
“Jadwal operasional telah ditetapkan dengan hati-hati untuk memastikan keselamatan, kualitas, serta keberlanjutan proyek. New Policy ini juga memastikan alokasi dana yang lebih optimal, sehingga tidak ada hambatan dalam pembangunan,” tambah Pramono. Ia menekankan bahwa target penyelesaian proyek tidak hanya berdasarkan kemajuan fisik, tetapi juga kesiapan operasional, termasuk pelatihan petugas, uji coba sistem, dan keterlibatan masyarakat sejak awal.
Pembebasan Lahan dan Inovasi
Selain MRT Fase 2A, New Policy juga mencakup penguatan pada proyek MRT rute Timur–Barat yang saat ini memasuki fase pembebasan lahan dan pemutusan jalur. Pramono menyebutkan bahwa pemerintah DKI Jakarta sedang berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, mengurangi hambatan dari pemilik tanah, serta menentukan posisi stasiun yang strategis. “New Policy ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat proses,” ujarnya. Pembebasan lahan yang berhasil akan menjadi fondasi untuk menyelesaikan proyek MRT Timur–Barat, yang diperkirakan beroperasi pada 2030. Proyek ini bertujuan menghubungkan area perkotaan dan perekonomian dengan lebih baik.
“New Policy ini bukan hanya tentang menyelesaikan proyek, tetapi juga menciptakan sistem transportasi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Kami telah mengadopsi kebijakan pengurangan tarif untuk 15 kategori masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, sebagai bagian dari inovasi ini,” jelas Pramono. Pembaruan tarif tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan MRT, terutama di kalangan yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga sedang mengevaluasi penggunaan energi terbarukan dalam operasional kereta, sehingga mengurangi dampak lingkungan sekaligus mengoptimalkan biaya jangka panjang.
Peran Gibran dalam Kebijakan Baru
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti peran New Policy dalam mempercepat kemajuan proyek MRT. Ia mengapresiasi kerja tim MRT Jakarta serta kontraktor yang telah berkontribusi dalam pengerjaan infrastruktur. “New Policy ini menjadi pedoman utama dalam memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas,” kata Gibran. Ia juga menekankan bahwa pengembangan transportasi umum merupakan prioritas utama dalam rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memperkuat kapasitas transportasi nasional.
“Kami percaya bahwa New Policy ini akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Jakarta. Dengan adanya MRT Fase 2A dan proyek lainnya, arus lalu lintas akan berkurang, waktu tempuh ke berbagai destinasi akan lebih singkat, dan kemacetan bisa dikurangi secara signifikan,” ujar Gibran. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan baru ini berdampak pada peningkatan kualitas hidup, khususnya untuk warga yang tinggal di area terpencil, karena akses ke pusat kota akan lebih mudah.
Pramono menambahkan bahwa New Policy telah melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan pengamat transportasi. “Kami mendengarkan kebutuhan masyarakat, lalu merancang kebijakan yang mampu menjawab tantangan sehari-hari,” jelasnya. Proyek MRT Fase 2A, yang memanjang dari Sawah Besar hingga Harmoni, merupakan salah satu proyek besar yang menuntut koordinasi antar-instansi. Dengan New Policy, diperkirakan akan tercipta konsistensi dalam implementasi, sehingga tidak ada kemacetan dalam jalur kerja.
