New Policy: Cak Imin Ajukan Rp1 Triliun untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif
New Policy – Dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026), Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau akrab dikenal sebagai Cak Imin, mengusulkan new policy berupa penambahan anggaran Rp1 triliun untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bidang ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha yang berperan penting dalam keberhasilan perekonomian nasional.
Prioritas Strategis dalam Kebijakan Ekonomi
“Kebijakan yang kami ajukan ini merupakan bagian dari new policy yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Anggaran Rp1 triliun akan dialokasikan untuk mendukung inisiatif pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk program pelatihan, akses teknologi, serta bantuan modal kerja,” terang Cak Imin dalam laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengalokasian dana tersebut didasarkan pada evaluasi kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak pandemi serta perubahan ekonomi global. Cak Imin menekankan bahwa new policy ini akan diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah lainnya untuk memastikan sinergi dalam pengembangan sektor vital. Ia juga menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga keberlanjutan sektor ini menjadi prioritas utama dalam rencana pemerintahan.
Manfaat Kebijakan untuk Masyarakat dan Perekonomian
Menurut Cak Imin, new policy yang diusulkan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha yang sering kali kesulitan memperoleh modal awal. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk memperkuat dukungan infrastruktur dan rantai pasok, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
“Dengan new policy ini, kita bisa memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja baru,” tambah Cak Imin.
Dalam upaya mewujudkan visi pemerintahan, kebijakan ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Cak Imin mengatakan bahwa penggunaan data akurat, seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), akan menjadi dasar untuk mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran. Hal ini dianggap penting agar new policy tidak hanya mencapai target angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Implementasi dan Rencana Jangka Panjang
Sebagai bagian dari new policy, pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai fokus utama dalam pengembangan UMKM. Langkah ini bertujuan untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026, serta mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029. Cak Imin menegaskan bahwa rencana ini akan dijalankan secara bertahap, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.
“Kami akan terus memantau keberhasilan new policy ini, termasuk pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi kreatif. Tahun ini menjadi awal dari pengembangan lebih luas, dengan anggaran yang akan diperluas sesuai kebutuhan,” jelas Cak Imin.
Di sisi lain, new policy ini juga dirancang untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Cak Imin berharap dana tambahan tersebut dapat diimbangi dengan kebijakan regulasi yang memudahkan proses pendaftaran usaha, akses permodalan, dan pemberdayaan kewirausahaan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga keuangan untuk memastikan dana disalurkan secara efisien dan transparan.
