Main Agenda: Pemerintah Matangkan Regulasi Devisa Hasil Ekspor Jelang Berlaku 1 Juni

Main Agenda: Pemerintah Matangkan Regulasi Devisa Hasil Ekspor Jelang Berlaku 1 Juni

Main Agenda – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan peraturan-peraturan terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Hal ini diumumkan setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 21 Mei 2026. Main Agenda menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini, mengingat DHE diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Detil Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Airlangga menjelaskan bahwa DHE merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan devisa. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur alur penerimaan devisa dari sektor ekspor secara lebih efisien, meminimalkan risiko inflasi, dan meningkatkan ketersediaan dana bagi sektor produktif. “Main Agenda dalam rapat tadi adalah pelaksanaan DHE yang akan berlangsung 1 Juni besok,” ungkap Airlangga. Ia menekankan bahwa kebijakan ini telah melalui penyempurnaan berulang sebelum ditetapkan.

Rencana implementasi DHE mencakup beberapa aspek kunci, termasuk pembagian mekanisme pengumpulan dan distribusi devisa, serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan. Airlangga juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah menggandeng Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral untuk menyelaraskan regulasi. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan. Main Agenda pemerintah juga mencakup kepastian tata kelola yang transparan untuk meminimalkan distorsi pasar.

Langkah Pemerintah untuk Menyosialisasikan Kebijakan

Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah akan mengadakan serangkaian sosialisasi kebijakan DHE kepada para pelaku usaha dan pengusaha nasional. Airlangga menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan dilakukan melalui pertemuan dengan asosiasi-industri, serta penerbitan panduan operasional yang jelas. “Main Agenda kami adalah memastikan pemahaman masyarakat tentang DHE sebelum tanggal 1 Juni,” tutur Airlangga. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sedang mengoptimalkan sistem administrasi agar tidak menimbulkan hambatan bagi pengusaha.

Pembuatan regulasi DHE diharapkan mampu menjawab tantangan inflasi yang terus menggerogoti daya beli masyarakat. Devisa hasil ekspor yang dikelola dengan baik dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti infrastruktur dan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat keterlibatan pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, yang saat ini masih rentan terhadap tekanan eksternal. Main Agenda tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.

Proses maturation regulasi DHE terus berjalan intensif, dengan peran aktif BI dan Kementerian Keuangan. Dalam rapat pekan ini, pihak-pihak terkait sepakat untuk mempercepat finalisasi aturan agar tidak ada penundaan yang mengganggu kebijakan ekonomi lainnya. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan uji coba skema DHE pada beberapa sektor ekspor untuk mengukur dampaknya. Hasil uji coba tersebut menjadi dasar penyempurnaan regulasi, yang akan diterapkan secara nasional sejak 1 Juni 2026. Main Agenda ini juga memperhatikan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan devisa.

Sejumlah tantangan dihadapi dalam penerapan DHE, termasuk keterbatasan kapasitas pengelolaan devisa oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM). Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan teknis dan kebijakan yang lebih fleksibel untuk menjamin keberhasilan implementasi. Selain itu, regulasi ini juga dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan devisa. “Main Agenda dalam DHE adalah memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi aturan,” tambah Airlangga. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau progres penerapan selama bulan-bulan pertama setelah berlakunya kebijakan ini.