Main Agenda: Dukung Moratorium Dapur Baru MBG Prioritaskan Penerima di Wilayah 3T
Langkah Tegas Presiden dalam Mengusut Korupsi MBG
Main Agenda – Di Jakarta, Ahmad Alimuddin, pendiri Mari Kita Bahas, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menelusuri dugaan korupsi tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Alimuddin, pemerintah menunjukkan tanggung jawab dalam merespons keluhan publik terkait pengelolaan dana gizi. “Kita perlu mengapresiasi langkah presiden yang sudah berusaha mengungkap berbagai kasus di MBG, terutama di BGN. Ini adalah Main Agenda penting untuk memperbaiki kebijakan yang tidak efektif,” ujarnya dalam program Interupsi bertajuk ‘Korupsi Dana Gizi, Ancaman bagi Generasi’ yang tayang di iNews, Kamis (11/6/2026).
“Moratorium dapur baru dan refocusing penerima manfaat menjadi Main Agenda utama pemerintah untuk menyelaraskan prioritas bantuan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” tambahnya.
Refocusing Penerima Manfaat dan Evaluasi Sistem
Pembenahan sistem MBG dilakukan dengan memprioritaskan penerima manfaat di wilayah yang termasuk dalam kriteria 3T, yaitu Terdepan, Terpencil, dan Terisolasi. Alimuddin menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Main Agenda pemerintah untuk memastikan bantuan gizi mencapai mereka yang paling membutuhkan. “Wilayah 3T adalah target utama dalam rencana refocusing ini karena di sana masyarakat lebih rentan terhadap stunting dan kesulitan ekonomi,” jelasnya.
Dalam menyusun kebijakan tersebut, Alimuddin mengungkapkan bahwa pemerintah meninjau kembali efektivitas MBG. “Program ini tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga menjadi bagian dari Main Agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan moratorium dapur baru, pemerintah bisa fokus pada peningkatan layanan di dapur yang sudah ada,” tutur tokoh aktivis tersebut.
Pembenahan Dapur dan Kualitas Gizi
Pemerintah juga memperbaiki standar dapur yang beroperasi, terutama dalam hal sanitasi dan sertifikasi halal. Alimuddin mengingatkan bahwa masalah ini sudah terjadi sejak lama, tetapi kini menjadi bagian dari Main Agenda pengelolaan program. “Dapur-dapur yang sudah beroperasi harus ditingkatkan kualitasnya agar bisa memberikan makanan bergizi yang layak. Masalah sanitasi dan sertifikasi ini sering kali diabaikan, padahal sangat penting bagi kesehatan anak-anak,” katanya.
Menurut Alimuddin, perbaikan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik tetapi juga mencegah munculnya masalah baru. “Kami harap dengan Main Agenda ini, pemerintah bisa memastikan bahwa setiap dapur tidak hanya menjalankan operasional semata, tetapi juga menjadi mitra yang bisa memberdayakan masyarakat,” imbuhnya.
Kepentingan Wilayah 3T dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan
Wilayah 3T menjadi perhatian utama karena minimnya akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alimuddin menegaskan bahwa Main Agenda refocusing MBG harus memastikan bantuan gizi terarah ke wilayah yang kurang mampu. “Dengan fokus pada 3T, pemerintah bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Stunting dan ketidakfokusan belajar bisa diatasi jika distribusi bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Di samping itu, Alimuddin menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan program. “Main Agenda ini juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa setiap dapur MBG benar-benar berfungsi optimal dan memberikan manfaat yang maksimal,” katanya.
Pengaruh Moratorium dan Harapan Masyarakat
Kebijakan moratorium dapur baru diharapkan mampu memberikan ruang untuk evaluasi lebih mendalam. Alimuddin menyebut bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari Main Agenda pemulihan kepercayaan publik terhadap program MBG. “Dengan moratorium, pemerintah bisa menghindari penambahan dapur yang tidak memenuhi standar. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas distribusi,” jelasnya.
Alimuddin juga berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada dapur yang baru dibuka tetapi juga pada sistem pendistribusian yang sudah ada. “Harus ada penguatan pada pelaku program, termasuk mitra penyedia, agar fokus pada kualitas dan keadilan. Main Agenda ini bisa menjadi dasar untuk peningkatan program yang berkelanjutan,” pungkasnya.
