Prabowo Minta Bunga PNM Di Bawah 9 Persen: Upaya Mendukung UMKM
Latest Program – Dalam sebuah pidato penting di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026), Prabowo Subianto menyoroti kebutuhan untuk menurunkan tingkat bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Ia menekankan bahwa kebijakan pembiayaan ini menjadi bagian dari Latest Program yang bertujuan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat yang ekonominya kurang stabil. Prabowo mengungkapkan, saat ini tingkat bunga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlalu tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perbandingan Kebijakan Pembiayaan yang Tidak Adil
Prabowo mengkritik ketimpangan sistem keuangan yang terjadi, dengan membandingkan kebijakan bunga untuk UMKM dan pengusaha besar. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya, UMKM diwajibkan membayar bunga hingga 24 persen, sementara pengusaha besar bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah, bahkan di bawah 9 persen. Menurut Prabowo, kebijakan ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin terlalu banyak membayar biaya tambahan yang tidak seimbang.
“Sudah menjadi keputusan politik, tingkat bunga PNM diturunkan hingga di bawah 9 persen. Bayangkan, orang kaya diberi bunga 9 persen, sedangkan orang miskin harus membayar 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” kata Prabowo, seperti dikutip Kamis (14/5/2026).
Kebijakan PNM dalam Konteks Ekonomi Nasional
Prabowo menambahkan bahwa kebijakan PNM tidak hanya tentang menurunkan bunga, tetapi juga tentang reformasi struktural dalam sistem pembiayaan. Ia mengatakan bahwa Latest Program ini seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem finansial yang lebih inklusif. Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan dengan bunga yang terlalu tinggi, mereka kesulitan mengembangkan usaha.
Pidato Prabowo juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap program PNM yang selama ini dianggap tidak efisien. “Kita harus terus mempelajari kelemahan-kelemahan dalam sistem ini dan perbaiki dengan segera,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penurunan bunga adalah langkah awal, tetapi perlu disertai dengan kebijakan pendamping untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.
Kebijakan Latest Program ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengelolaan dana. Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah harus transparan dalam alokasi dana kepada UMKM, sehingga tidak ada penyalahgunaan atau penundaan proses pemberian kredit. “Dengan dana yang dikelola secara baik, kita bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan angka kemiskinan,” tambahnya.
Persaingan dan Kebutuhan Kepatuhan
Di sisi lain, Prabowo mengkritik proses perizinan yang lambat dan mempersulit pelaku usaha. “Pengusaha mengeluh, mereka ingin bekerja dan berinvestasi, tapi sering kali menunggu izin hingga satu atau dua tahun,” katanya. Ia menekankan bahwa perizinan yang cepat adalah salah satu syarat penting agar ekonomi bisa tumbuh lebih pesat.
Prabowo juga menyinggung tantangan lain dalam perekonomian Indonesia, seperti inflasi dan ketergantungan pada ekspor. Menurutnya, Latest Program ini tidak hanya fokus pada bunga, tetapi juga harus menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan UMKM dengan stabilitas harga dan pertumbuhan sektor produktif. “Kita perlu mengenali masalah-masalah besar sebelum menciptakan solusi yang tepat,” jelasnya.
Dalam kesimpulan, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki efisiensi sistem dan meningkatkan kualitas layanan. “Saya percaya, dengan alokasi dana yang cukup, kita bisa mewujudkan kebijakan yang bermakna dan bermanfaat bagi rakyat,” tutupnya. Pidato ini diharapkan mendorong pemerintah untuk melaksanakan Latest Program secara lebih konsisten, terutama dalam mendukung usaha kecil yang merupakan sebagian besar dari kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.