Daftar Isi
IPW: Jokowi Berhak Melaporkan Dugaan Ijazah
IPW – Indonesia Police Watch (IPW) kembali menegaskan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, adalah satu-satunya pihak yang berhak melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa laporan dari organisasi lain seperti Peradi Bersatu tidak cukup kuat secara hukum untuk mengusulkan tindakan penuntutan terhadap Jokowi. Hal ini terkait dengan klasifikasi delik aduan dalam hukum pidana, di mana pelapor harus memiliki keterlibatan langsung dalam peristiwa yang dilaporkan.
Delik Aduan dan Keterlibatan Langsung Pelapor
Dalam penjelasannya, Sugeng menjelaskan bahwa delik aduan adalah jenis tindak pidana yang membutuhkan bukti keterlibatan langsung pelapor dalam peristiwa yang menjadi dasar laporan. “Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Peradi Bersatu tidak bisa diproses tanpa bukti bahwa mereka secara langsung terkena dampak dari tindakan yang disangkakan,” kata Sugeng. Menurutnya, jika tidak ada hubungan langsung antara Roy Suryo (anggota Peradi Bersatu) dan dugaan penggelapan ijazah Jokowi, maka laporan tersebut bisa dianggap tidak sah dan bisa ditolak oleh pihak kepolisian.
Proses Hukum dan Bukti yang Diperlukan
Sugeng menegaskan bahwa dalam hukum pidana, setiap laporan harus didasari bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada unsur pidana yang terpenuhi. “Kalau ada tudingan penghasutan, misalnya, itu harus dibuktikan bahwa Roy Suryo benar-benar menghasut dan memicu tindakan pidana tertentu,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa laporan dari pihak pihak lain, seperti Peradi Bersatu, tetap bisa diproses jika terkait delik umum, tetapi dalam kasus ini, laporan tersebut kurang memenuhi syarat karena tidak ada kerugian langsung yang dialami organisasi tersebut.
Menurut Sugeng, keterlibatan langsung pelapor dalam peristiwa menjadi dasar utama untuk memulai penyelidikan dan penyidikan. “Jika laporan dari Peradi Bersatu ditolak, maka mereka bisa menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan persangkaan palsu,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa IPW menekankan keadilan dalam proses hukum, baik untuk melindungi nama baik Jokowi maupun memastikan bahwa organisasi lain tidak mengambil alih kasus tanpa dasar yang jelas.
Kebijakan ini dianggap penting oleh IPW karena mencegah penyalahgunaan laporan hukum untuk menciptakan kesan bahwa ada ketidakadilan terhadap pemerintah. Sugeng menyoroti bahwa pihak kepolisian harus memastikan semua laporan memiliki alasan yang kuat sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan. “Jika laporan tersebut tidak terbukti, maka bisa dihentikan lebih awal untuk menghindari kebingungan publik,” ujarnya.
Di sisi lain, Sugeng mengakui bahwa IPW juga terus memantau perkembangan kasus ini. “Kami akan mengawasi proses hukum agar semua pihak, termasuk Jokowi, memiliki kesempatan yang adil untuk menjelaskan diri,” katanya. Ia menambahkan bahwa laporan dari Jokowi sendiri memiliki nilai lebih besar karena berasal dari pihak yang secara langsung terkena dampak dari dugaan pencemaran nama baik. Dengan demikian, IPW menilai bahwa laporan tersebut memenuhi syarat hukum dan harus diproses secara serius.
