BPS Ungkap Cara Tentukan Kelompok Desil Masyarakat, Bukan dari 1 Indikator

Metodologi BPS dalam Mengelompokkan Masyarakat ke dalam Desil Kesejahteraan

Nusantaranews1.com – Setiap tahun, pemerintah Indonesia membagi penduduk ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan yang dikenal sebagai desil. Desil satu menampung kelompok dengan taraf hidup paling rendah, sementara desil sepuluh mencakup mereka yang berada di puncak distribusi ekonomi. Klasifikasi ini menjadi landasan bagi berbagai program perlindungan sosial, mulai dari bantuan tunai hingga subsidi pangan. Namun, bagaimana tepatnya sebuah keluarga atau individu ditempatkan ke dalam salah satu dari sepuluh kelompok tersebut? Jawabannya tidak sesederhana satu angka pendapatan atau satu jenis aset.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa penentuan posisi desil dilakukan melalui pendekatan multidimensi. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan hal ini secara langsung di Gedung Kementerian Sosial pada Selasa (8/9/2026). Ia menekankan bahwa tidak ada satu indikator tunggal yang mampu merepresentasikan kompleksitas taraf hidup sebuah rumah tangga.

Analogi Sistem Peringkat di Sekolah

Untuk memudahkan publik memahami logika di balik pengelompokan tersebut, Amalia menggunakan perumpamaan yang dekat dengan pengalaman sehari-hari: sistem peringkat prestasi siswa di sekolah. Dalam konteks itu, seorang guru tidak menilai keberhasilan akademik seorang anak hanya dari satu mata pelajaran atau satu ujian. Nilai rapor, perilaku di kelas, sikap terhadap tugas, dan berbagai aspek lainnya turut diperhitungkan secara bersamaan.

“Di-ranking dari urutan ranking 1 sampai 100. Berarti yang di-ranking 100 itu adalah dengan prestasi belajar yang paling rendah, ranking 1 yang paling tinggi.”

Amalia melanjutkan penjelasannya dengan menekankan bahwa penilaian guru bersifat holistik. Tidak ada satu variabel yang mendominasi secara eksklusif.

“Segala macam itu adalah bagaimana guru menilai prestasi dari seorang anak.”

Prinsip yang sama, menurutnya, menjadi fondasi metodologis ketika BPS menyusun peringkat kesejahteraan nasional. Sebagaimana guru mempertimbangkan banyak dimensi dalam menilai seorang siswa, lembaga statistik mempertimbangkan banyak variabel ekonomi dan sosial dalam menempatkan sebuah rumah tangga ke dalam desil tertentu.

Peran DTSEN sebagai Tulang Punggung Data

Sejak diluncurkan pada akhir 2021, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berfungsi sebagai kanal terpadu yang menghimpun informasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Data tersebut mencakup informasi kependudukan, kepemilikan aset, akses layanan dasar, kondisi perumahan, hingga partisipasi dalam program bantuan sosial. Setiap variabel yang relevan untuk mengukur kesejahteraan diperbarui secara berkala melalui infrastruktur DTSEN.

“Dalam rangka kita memeringatkan tingkat kesejahteraan ini juga multidimensi. Makanya variabel-variabel yang dibutuhkan itu ada di dalam kanal DTSN meng-update semuanya.”

Dengan demikian, DTSEN bukan sekadar basis data statis, melainkan mekanisme pembaruan yang memastikan bahwa variabel-variabel multidimensi tetap relevan dan mutakhir. Tanpa infrastruktur data semacam ini, upaya mengklasifikasikan masyarakat ke dalam desil akan kehilangan akurasi temporal dan geografis.

Dari Variabel ke Posisi Desil

Setelah seluruh variabel terkumpul dan diproses, BPS melakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan pada tingkat agregat. Hasil pemeringkatan tersebut kemudian menjadi dasar penentuan posisi setiap kelompok masyarakat dalam skala desil satu hingga sepuluh. Proses ini bersifat komposit: tidak ada satu variabel yang secara otomatis menentukan hasil akhir.

“Nanti kemudian dengan variabel multidimensi ini kita bisa peringkan dengan apa dengan cara adalah kita memeringatkan tingkat kesejahteraan dari masyarakat itu berdasarkan variabel yang multidimensi.”

Implikasi bagi Kebijakan Perlindungan Sosial

Pemahaman bahwa desil ditentukan oleh banyak variabel sekaligus memiliki konsekuensi langsung bagi perumusan kebijakan. Program bantuan yang menyasar desil satu hingga empat, misalnya, tidak dapat dirancang hanya dengan melihat satu indikator seperti pendapatan bulanan. Kondisi perumahan, akses pendidikan anak, kepemilikan aset produktif, dan keterpaparan terhadap risiko ekonomi semuanya turut membentuk gambaran kesejahteraan yang utuh.

Pendekatan multidimensi juga mengurangi risiko salah sasaran. Sebuah rumah tangga yang secara nominal memiliki pendapatan di atas ambang batas, tetapi tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan atau menghadapi beban utang yang tinggi, tetap dapat berada pada posisi desil yang lebih rendah ketika seluruh variabel dievaluasi secara bersamaan. Sebaliknya, rumah tangga dengan aset produktif yang memadai namun tanpa akses layanan dasar juga akan mendapat penilaian yang mencerminkan kondisi riilnya.

Keterbukaan metodologi yang disampaikan Amalia di hadapan publik menandai upaya BPS untuk meningkatkan transparansi proses statistik sosial. Ketika masyarakat memahami bahwa pengelompokan desil bukan hasil dari satu angka tunggal, melainkan produk dari evaluasi berlapis yang diperbarui secara berkala, kepercayaan terhadap data statistik nasional diharapkan semakin menguat. Hal ini penting mengingat desil menjadi rujukan utama bagi alokasi anggaran perlindungan sosial yang menyentuh puluhan juta rumah tangga setiap tahunnya.